PPKM Darurat Diperpanjang, Aturan Pemerintah Simpang Siur : Bapak-bapak sih Punya Gaji (video: keterangan wanita hamil yang dipukul Satpol PP)


Penyekatan PPKM Jalan HM Suwignyo Kota Pontianak
[ A+ ] /[ A- ]

 

Perbesar huruf, klik A+ di atas

 

“Aturan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai banyak kalangan simpang siur. Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kemendagri, serta pernyataan yang disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dinilai tumpang tindih dan samar, sehingga tidak sinkron dalam pelaksanaan  di daerah. Sampai-sampai terjadi saling tuding antara gubernur dengan walikota di sebuah provinsi.”

PANTAUAN di lapangan, dilema yang dihadapi terkait PPKM di daerah yang ditingkatkan menjadi PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali plus 19 provinsi lainnya, seakan menampilkan runtuhnya kewibawaan pemerintah yang kurang mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya.

Sejumlah kejadian miris yang menjadi viral di media sosial dan trending dalam pemberitaan pers, tak terelakan.

Tercatat antara lain terjadi di beberapa daerah, ada seorang ibu hamil pemilik sebuah Warkop yang dipukul petugas Satpol PP disaksikan aparat kepolisian yang menengahi, ada pula aparat Satpol PP yang dengan beringas menghancurleburkan lapak-lapak pedagang sayur, sementara ibu-ibu pedagang sayur-mayur menghamburkan dagangan mereka di halaman kantor bupati.

Di daerah lain lagi di sebuah pasar tradisional seorang ibu ‘menguliahi’ aparat TNI-Polri-Satpol PP, viral para aparat yang banyak dibuat tak berkutik. Si ibu dan lainnya tak terima diperlakukan dikepung seperti mengepung teroris dan kriminal. “Kami dagang hari ini untuk makan besok, kalau tak jualan sehari saja, bayar bunga pinjaman jalan terus. Tidak seperti bapak-bapak yang punya gaji,” teriak si ibu marah.

Seorang Keling (keturunan India) sempat berujar di tengah orang ramai akan menceraikan isterinya, kalau si isteri ikut melerai kemarahan kepada sejumlah aparat yang bersikeras memblokir warung kopi miliknya. “Ini warung kopi ngontrak, bukan jual ganja”, teriaknya.

Dan masih banyak kejadian miris yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersekat-tersekat.

Di Pontianak (Kalimantan Barat), Gubernur Sutarmidji menuding Walikota Edi Kamtono lamban, tidak tegas.

“Tidak tegas bagaimana, kita sudah bekerja, semua ada prosesnya. Saya bisa saja memerintahkan Kapolres untuk lebih tegas, tapi itu kan tidak akan menyelesaikan masalah”, balas Edi Kamtono.

 

Baca : Panas !! Gubernur Sutarmidji vs Walikota Edi Kamtono Soal PPKM Darurat

Peristiwa paling anyar bentrok pisik sejumlah aparat Satpol PP dengan beringas menhalau umat Islam Riau yang akan melaksanakan Salad Idul Adha, Selasa (20 Juli 2021) pagi, namun video ini konon kejadian 2018 yang diubah narasinya.

Padahal Wapres Ma’ruf Amin sudah menegaskan, sudah berusaha untuk tidak ada lagi penutupan masjid, dengan catatan tidak berkerumun. Lalu untuk itu keluarlah revisi Instruksi Mendagri No.19/2021 yang mengubah Insmendagri sebelumnya, No.15/2021.

Baca : Wapres Ma’ruf Amin: Saya Sudah Berusaha untuk Tiadakan Penutupan Masjid, Adi Hidayat Minta Umat Tetap Makmurkan Masjid

 

Sementara itu Presiden Jokowi memerintahkan seluruh aparat keamanan yang bertugas di wilayah penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat harus bersikap santun dan penuh persahabatan.

Disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM Darurat melalui konferensi video, dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16 Juli 2021).

Presiden mengingatkan, aparat keamanan boleh bersikap tegas, tapi tidak boleh kasar dalam mengatur masyarakat dan pedagang.

DIPERPANJANG

Pesan berikutnya, Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021.

Namun Jokowi menegaskan, jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan, maka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

“Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Presiden Jokowi, dipetik dari laman resmi Setneg Selasa (20 Juli 2021), *BNTime

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.