Akademisi: Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Tak Sepadan dengan yang Lain. Khofifah Cuma Minta Maaf, Lalu Senyap


Trisno Raharjo, dekan FH UMY
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

“Penuntut Umum (JPU) menuntut Habib Rizieq Shihab 6 tahun penjara dalam kasus perkara RS Ummi Bogor.Tuntutan yang diajukan JPU dinilai tidak sepadan dengan kesungguhan penegak hukum dalam penanganan pandemi Covid-19.”

DEKAN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), TriAsno Raharjo menyebut, ukuran tuntutan yang diajukan kepada Habib Rizieq tidak sepadan dengan penanganan Covid-19 oleh petugas.

“Ukuran lama tidaknya sanksi menjadi tolak ukur penegak hukum guna melihat kesungguhan dalam menangani pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” kata Trisno kepada MNC Portal, Jumat (4/6-2021).

Dia menilai, tuntutan hukum yang diberikan ke Habib Rizieq tidak sepadan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Pasalnya di Tegal, Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Tegal hanya dihukum percobaan.

Kasus yang telah terjadi di Tegal dan hukumannya hanya percobaan menjadi rujukan yang seharusnya menempatkan para penegak hukum berpikir kembali terkait pelanggaran protokol karena lebih banyak yang tidak dikenakan sanksi pidana,” jelasnya.

Dia menilai, tuntutan kepada Habib Rizieq Shihab akan lebih adil jika dengan tuntutan denda. Sebab hal itu dianggap sepadan dengan keseriusan penegak hukum dalam menerapkan pelanggaran kesehatan.

“Akan lebih baik bila sanksi denda diterapkan kepada pelanggaran yang ada,” pungkasnya kepada MNC Portal, dilansir okezone.

 

Baca juga: Rizieq Dituntut 6 Tahun, Pengacara sebut Zalim: Maling Lebih Dihargai Dibandingkan Ulama, Welcome to Indonesia

Pelanggaran serupa tapi tak sama dalam penindakan hukum, paling anyar pelanggaran Prokes ulang tahun Khofifah Indar Parawansa yang viral di video medsos dan pemberitaan pers. Gubernur Jawa Timur ini dengan dingin cuma minta maaf, selesai. Sempat mengklarifikasi dan menyebut, bahwa berita yang beredar tidak factual dan tidak obyektif dan disebut netizen sebagai ngeles.

Di hampir semua propinsi banyak pelanggaran prokes yang faktanya  dilakukan para petinggi ditutup-tutupi, kerumunan di pasar rakyat diobrak abrik.*BNTime/Oke

(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments are closed.