Habib Rizieq Dituntut Dua Tahun dan 10 Bulan Penjara dalam Perkara Logika Sesat


Ketika Habib Rizieq didorong dan dipelintir tangannya oleh oknum Jaksa berbaju kotak-kotak (detikcom)
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

Laporan Wilmar & Fahilda

Editor: Effendy Asmara Zola

 “Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq Shihab) yang didakwa melanggar Prokes (protokol kesehatan) Covid-19, sehingga terjadi kerumunan di Petamburan terkait peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW dan pernikahan seorang puterinya, akhirnya sampai pada acara tuntutan JPU (jaksa penuntut umum).”

DALAM acara tuntutan di PN Jakarta Timur, Senin (17 Mai 2021), JPU Syahnan minta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap mantan Imam Besar ex FPI itu, dipidana 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan, karena terbukti sah dan meyakinkan melakukan penghasutan  pelanggaran UU Kekarantinaan.

Tak cuma itu, JPU juga minta kepada majelis hakim pidana tambahan, berupa  sanksi pencabutan hak jabatan tertentu sebagai pemimpin anggota organisasi masyarakat selama 3 (tiga) tahun.

Sementara terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor Jawa Barat, Rizieq dituntut JPU dengan hukuman 10 bulan penjara.

Selain saksi fakta, baik JPU maupun pihak terdakwa, pada sidang-sidang sebelumnya mendengarkan beberapa keterangan ahli masing-masing yang memberatkan dan meringankan.

Di awal pemeriksaan perkaranya, menangkis dakwaan JPU,  dalam eksepsinya, Jumat (26 Maret 2021), Habib Rizieq mengatakan, bahwa undangan Maulid Nabi Muhammad yang dipersoalkan Kepolisian dan Jaksa untuk memuliakan Nabi Muhammad bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan.

“Disinilah Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan ‘Undangan Maulid Nabi Muhammad SAW’ dengan ‘hasutan melakukan kejahatan’, adalah logika sesat dan menyesatkan.

Habib Rizieq khawartir bila undangan Maulid Nabi justri dianggap sebagai hasutan untuk melakukan kejahatan berkerumun, maka azan dan kebaktian yang pada esensinya mengumpulkan massa bakal dijadikan dasar untuk menjerat seseorang melakukan hasutan berkerumun.

“Jika undangan Maulid difitnah oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir ke depan Adzan panggilan shalat ke Masjid dan undangan kebaktian di Gereja serta imbuan ibadah di Pura dan Klenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan berkerumun, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama,” tangkisnya.

Namun, seperti pada eksepsi perkara-perkara pidana umumnya, jarang ada eksepsi yang dapat diterima oleh hakim. Demikian halnya, eksepsi Muhammad Rizieq Sihab (Habib Rizieq, Red.) ditolak hakim.

ZALIM

.

Jauh sebelum HRS dihadapkan ke meja hijau, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung – Fadil  Zumhana, menyebut pihaknya telah membentuk tim yang berisi 16 jaksa untuk menyidangkan perkara dengan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab.

“Kami akan melihat perkara ini secara jernih dan objektif, karena bagi kami proses penegakan hukum harus dilaksankan dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan penzaliman kepada siapa pun,” tutur Fadil.

.

Baca : Wow! 16 Jaksa Dipilih untuk Sidang Perkara Habib Rizieq, Janji Fair Play Tak Mau Dilabelkan Zalim

.

Tapi apa yang terjadi? Penzaliman terjadi, Rizieq didorong-dorong, tangannya dipelintir oleh jaksa bertubuh bulat seperti terlihat dalam tayangan video yang beredar luas di medsos.

Bahkan ketika Habib Rizieq sholat nyaris dikerjai jaksa lagi, sampai hakim menegur, “kalau lagi ibadah, biar saja dulu selesaikan ibadahnya,” ujar Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa.

 

Ketika Habib Rizieq dipaksa jaksa zalim saat lagi sholat, JPU dapat teguran dari hakim

“Saya dipaksa, didorong, dihinakan! Ini hak asasi saya sebagai manusia,” seru Rizieq kepada majelis hakim di sidang virtual sebelum sidang tatap muka dikabulkan hakim.

Baca :  Hakim Bujuk Habib Rizieq yang Naik Pitam, Pengacara Tak Bisa Masuk. Habib Rizieq: Saya Dihinakan, Dipaksa, Didorong, Kok Hak Saya Dirampas???

.

Setelah tuntutan JPU tersebut, dalam acara sidang berikutnya pekan depan akan didengarkan pledooi dari pihak HRS dan pengacaranya, serta kemungkinan replik (tangkisan balik) dari tim JPU yang menuntut HRS 2 (dua) tahun, serta 10 bulan di perkara spliedz. *BNTime

(Visited 26 times, 1 visits today)

Comments are closed.