Teka-Teki Perumnas IV Pontianak antara Surat Birokrat dengan Action di Lapangan


Wajah Kompleks Perumnas IV dan Surat Pemkot Pontianak ke Mendagri 23 Sept 2020
[ A+ ] /[ A- ]

“Walikota Pontianak bersurat tanggal 23 September 2020 ke Mendagri, bersifat Segera No.490/659/Pem/2020 dan Lampiran 1 (satu) bundel, dalam hal Penjelasan ……… (berjarak 9 spasi) Tambahan Kedudukan Perumnas IV Dalam Administrasi Kota Pontianak, ikhwal kedudukan administrasi Kompleks Perumnas IV.”

BOCORAN surat yang sampai ke redaksi tersebut dimaksudkan untuk melengkapi laporan hasil pertemuan antara pengurus Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kamis (10 September 2020) dengan  Pemkot Pontianak, hal-ikhwal  terkait soal batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupatan Kubu Raya yang tak kunjung rampung.

Wakil Walikota Pontianak – Bahasan, menyatakan  pada prinsipnya Pemkot Pontianak dapat menerima aspirasi masyarakat Perumnas IV yang sebagian besar disebut berkeinginan masuk dalam wilayah Kota Pontianak.

Baca artikel terkait: Menyoal Daerah Tak Berwilayah Perumnas IV

Surat ke Mendagri, berdasarkan Berita Acara Rapat No.76/BADII/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penyelesaian Segmen Batas Daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, di ruang rapat (lantai III)  Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, serta berdasarkan hasil audensi bersama Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV tgl. 10 September 2020 diperoleh novum baru.

Ada 5 aspek yang dijadikan pertimbangan, dalam Aspek Sosiologis dari 751 diantara 761 warga Perumnas IV disebut memilih tetap menjadi warga Kota Pontianak.

Aspek historis, yang jadi landasan pembangunan Perumnas IV adalah asal-usul Surat Keterangan Tanah (SKP-SPT) dikeluarkan oleh Lurah Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak pada 1983.

Aspek Yuridis, pada 22 Juni 2020 dikeluarkan SK Gubernur Kalbar No.307/Pem/2010 tentang penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kota Pontianak dengan Kab.Kubu Raya yang menyatakan, bahwa Perumnas IV merupakan bagian dari wilayah Kota Pontianak….. dengan rincian kawasannya, dst.

Putusan MA (Mahkamah Agung, Red.) No.847 K/PDT/2019, bahwa Perumnas IV tidak termasuk dalam wilayah administrative Kecamatan Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya.

UU No.35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab.Kubu Raya pada lampiran tidak menunjukan bahwa wilayah Perumnas IV masuk ke dalam wilayah Kab. Kubu Raya.

KTP Warga Perumnas IV s/d sekarang Kab.Kubu Raya

Dalam Aspek geografis, Peta wilayah Perumnas IV merupakan satu segmen yang sebelah utara, selatan dan baratnya masih menjadi wilayah Kota Pontianak, sehingga tergambar jelas bahwa wilayah Perumnas IV sebagai bagian dari Kota Pontianak.

Aspek Layanan Pemerintahan, secara administrative masyarakat Perumnas IV merupakan warga Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KTP Kota Pontianak. Ada 1.025 KK dan 5.288 jiwa.

Pada Pemilu Gubernur 2018/2023 KPU menetapkan 2.763 jiwa warga Perumnas IV sebagai pemilih yang masuk Kelurahan Saigon, Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak.

Sertipikat Tanah Perumnas IV, juga Kabupten bukan Kota.

Pelayanan umum lainnya seperti pengurusan administrasi, pelayanan air bersih, pelayanan kesehatan dan layanan pendidikan (zonasi sekolah) pun dilaksanakan oleh Pemkot Pontianak.

Seluruh aspek tersebut, menurut Surat ke Mendagri itu, menjadi landasan Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan administrasi pada wilayah Perumnas IV.

Surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono, MM, MT dengan 4 (empat) tembusan; Presiden RI, Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Kota Pontianak, Ketua Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV.

Kontras, Surat ke Mendagri Dikritisi

Ternyata Surat Pemkot Pontianak ke Mendagri tersebut tidak melegakan hati Warga Perumnas IV. Paling tidak sebagiannya, 2.525 jiwa dari 5.288 jiwa – 2.763 jiwa yang katanya warga Kota Pontianak.

Dua warga yang menghubungi redaksi, memperlihatkan KTP, Sertipikat Tanah, bukti pembayaran PBB, STNKA/SIM, dan sebagainya, semua berlabel Kabupaten Kubu Raya. Bahkan dinyatakan, Kepala Dusun/Kepala Desa adalah dari warga yang katanya  warga Kota Pontianak.

Ketidakcermatan Pemkot juga dikeritisi, pada aspek  yuridis dituangkan tanggal 22 Juni 2020 dikeluarkan SK Gubernur Kalbar No.307/Pem/2010.

“Katakanlah itu staf salah ketik, cermati dong sebelum ditandatangani, SKnya tahun 2010, tapi tanggalnya bertahun 2020,” ujar salah seorangnya menyermati.

Kalau 751 dari 761 warga Perumnas ingin tetap menjadi warga Kota Pontianak, juga dikeritisi. Mestinya tanpa kata tetap, cukup ingin menjadi warga kota Pontianak. “Seperti ucapan Bahasan (Wakil Walikota) tempohari, berkeinginan,” katanya.

“Kalau tetap,  aspek historisnya, kami di sini mulai dari KTP, sertipkat tanah, surat nikah, SIM/STNK. dan lain-lain, pelayanan administrasinya dari kabupaten”, tambahnya sambil memperlihatkan sertipikat tanah dan KTP.

Ditanya, kalau historisnya menurut Lurah Saigon Kecamatan Pontianak Timur, asal-muasal peta wilayah masuk Kota Pontianak, mengapa pelayanan administrasi pembuatan sertipikat tanah Perumnas IV dulunya malah Sertipkat Kabupaten?

Salah seorangnya menuturkan, bahwa pada 1983 ketika pihak Perum Perumnas akan membangun Perumnas IV, ada deal dengan Walikota Majid Hasan ketika itu, supaya Perumnas IV masuk wilayah kabupaten (saat itu masih Kabupaten Pontianak sebelum pemekaran), dengan alasan untuk kemudahan urusan dan entah deal apalgi. Lurah Saigon tak berkutik waktu itu.

“Itulah akibat permainan pejabat, kami rakyat yang menjadi korban,” ujarnya.

“Lihat saja lingkungan kami sekarang, foto saja sendiri, sudah duapuluh tahun berada dalam kubangan,” tambahnya.

“Kalau mau tuntas, barengi surat ke Mendagri itu dengan action dilapangan. Jangan biarkan kami main teka-teki kepentingan terus,” tutup sang warga. * BNTime

(Visited 25 times, 1 visits today)

Comments are closed.