Menyoal Daerah Tak Berwilayah Perumnas IV


[ A+ ] /[ A- ]

 Oleh, Effendy Asmara Zola

“Perumnas IV Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat tak putus dirundung sengketa terkait status wilayah sejak lebih duapuluh tahun silam, penduduknya pun tak tenteram. Bahkan ketika Sutarmidji (Gubernur Kalbar saat  ini) ketika masih Walikota Pontianak, sekitar sepuluh tahun silam, pernah menyebut, Perumnas IV lokasinya berada wilayah abu-abu.”

KAWASAN Perumnas IV Kecamatan Sungai Ambwang,  semula masuk wilayah Kabupaten Pontianak yang kemudian dengan pemekaran menjadi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya, merujuk pada peta wilayah, karena Kecamatan Sungai Ambawang lebih dekat dengan Kubu Raya, masuklah kecamatan ini yang ke dalam wilayah Kab.Kubu Raya yang di dalamnya berdiri kompleks perumahan Perumnas IV sejak lama.

Sudah sejak 20 tahun silam  timbul silang sengketa antar warga mengenai status wilayah, ada yang minta untuk bergabung masuk wilayah Kota Pontianak, sebagian warga minta tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya yang kala itu bupatinya Muda Mahendra dan walikota Pontianak, Sutarmidji – kini Gubernur Kalbar.

Alasan yang tetap ingin tak berubah status berada wilayah Kab.Kubu Raya, antara lain soal sertipikat tanah dikeluarkan oleh Kab.Pontianak (Kab.Mempawah), PBB juga PBB kabupaten, KTP dan akte kelahiran anak juga dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten, serta sekolah anak juga anak kabupaten, KUA juga kabupaten.

Sementara dari pihak yang berkutat ingin masuk wilayah Kota Pontianak, alasannya sederhana, yaitu untuk kelancaran pembangunan. Namun tak dapat memberi  kepastian, bagaimana dengan pengurusan pengalihan status wilayah hak atas tanah, PBB, KTP, status wilayah sekolah dsb.

Berbagai pertemuan baik antar yang bersengketa maupun dengan Pemerintah Tkt.II Kab. Kubu Raya yang kala itu Bupati Muda Mahendra (satu priode) hingga penggantinya Bupati Rusman Ali, dan Walikota Sutarmidji, tak membuahkan hasil, termasuk tak pernah ada keputusan dari pemegang tampuk kekuasaan wilayah Kalbar kala itu, Gubernur Cornelis, sampai ke tingkat pusat – Kemendagri.

Sampai-sampai Walikot Sutarmidji kala itu menyebut, Perumnas IV berada di wilayah abu-abu yang membuat geram warga. “Kami bayar PBB, kami bayar pajak kendaraan, SPP anak, dan lain-lain di kabupaten. Kalau abu-abu, kami bayar semua itu buat apa dan masuk kemana?” ujar geram kalangan warga kala itu.

Kecenderungan kebanyakan warga, bahwa mereka yang kuat ingin masuk wilayah Kota Pontianak, karena tujuan politis, untuk mendulang suara sebanyaknya bagi Sutarmidji merebut kursi Walikota Pontianak.

Kini Gubernur Kalbar adalah Sutarmidji, dan Muda Mahendra kembali menjabat Bupati Kabupaten Kubu Raya kali  kedua, dilantik Gubernur Kalbar Sutarmidji pada Minggu (17 Februari 2019).

Silang pendapat soal ‘wilayah abu-abu’ – istilah yang dipakai Sutarmidji ketika masih walikota dulu, masih jalan terus. Kawasan Perumnas IV dan sekitarnya, masih menjadi kawasan ‘anak yatim’ tak ada yang mengurus. Bahkan ada kabar sudah menjadi perkara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

“Baru kemarin ada juga dari kabupaten turun membangun jalan,” ujar seorang warga yang dihubungi lewat telepon selulernya. Dikatakan ada dari Pemkot Kab.Kubu Raya membngun  lk.300 meter rabat beton. Selebihnya masih seperti biasa, banyak jalan di wilayah Perumnas IV yang bak kubangan kerbau.

Last but not least,  Pengurus Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV merapat ke Pemkot Pontianak, Kamis (10 September 2020) untuk dengar pendapat  terkait soal batas wilayah antara Kota Pontinak dan Kabupatan Kubu Raya yang tak kunjung rampung.

Wakil Walikota Pontianak – Bahasan, dalam keterangannya menyatakan  pada prinsipnya Pemkot Pontianak dapat menerima aspirasi masyarakat Perumnas IV yang sebagian besar disebut berkeinginan masuk dalam wilayah Kota Pontianak.

Nah, kalau sudah demikian apa lagi yang menjadi soal? Terlepas siapa yang berkeinginan, apakah warga Kecamatan Sungai Ambawang / Perumnas IV (Kab.Kubu Raya) yang berkeinginan atau Pemkot Pontianak yang ingin menarik wilayah tersebut masuk peta wilayah Pemkot Pontianak.

Lupakan dan lepaskan kepentingan dan atau kalkulasi politik yang mungkin pernah ada, jangan bikin suram akal sehat rakyat. Masyarakat sekarang jadi penonton, akan melihat bagaimana koordinasi antara dua pemerintahan tingkat II, Pemkot Pontianak dengan Pemkab Kubu Raya untuk beraudensi dengan Gubernur Kalbar sekarang selaku pucuk pimpinan wilayah provinsi – yang tahu persis hitam-putihnya hal-ikhwan wilayah abu-abu’ tersebut. Urusan ke Kemendagri bukan lagi urusan rakyat.

Apalagi silang-sengketa ikhwal Perumnas IV, menurut Wakil Walikota  Pontianak – Bahasan, sudah ada fakta baru berupa pernyataan camat di wilayah setempat.

“Dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Perumnas IV tidak masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya,” terang Bahasan.

Nah, apa lagi? Tinggal bagaimana keseriusan urusan percepatan prosesnya, ya itu tadi, jangan bikin suram akal sehat rakyat, mereka sebenarnya penduduk mana? * BNTime

(Pontianak, Sabtu 120920 petang)

*penulis pimred BNTime

(Visited 38 times, 1 visits today)

Comments are closed.