Tag: Reaksi:

Gubernur Kalbar, Sutarmidji Menyoal Cabut Aturan Rapid Test Penumpang Pesawat Terbang Sebut Menteri Kesehatan Konyol

Gubernur Kalbar – Sutarmidji mengeritik tajam keputusan Menteri Kesehatan mengenai penyabutan aturan rapid test dan PCR sebelum penumpang maskapai penerbangan melakukan perjalanan.”

BANG MIDJI, begitu dia biasa disapa, menganggap keputusan Menkes Terawan Agus Putranto  merupakan tindakan konyol,  justru membahayakan masyarakat.

“Itu pekerjaan konyol pak Menteri itu,” teriak khas suaranya di hadapan sejumlah awak media  di Kantor Gubernur, Rabu (9 Sept 2020).

“Sudah tahu daerah kemampuannya sangat terbatas tetapi masih diberi beban untuk tracing orang, konyol kan,” katanya.

Dia menyayangkan sistem penanganan Covid-19 di Indonesia yang tidak konsisten.

Terbaru Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), menyabut aturan rapid test atau swab test. Orang yang melakukan perjalanan tidak akan dites, cukup dengan hanya  ukur suhu tubuh, penemuan kasus baru difokuskan di pintu masuk wilayah.  Hal ini yang membuat Sutarmidji naik pitam.

“Rapid testnya dicabut lalu diwajibkan daerah yang melakukan itu, konyol lah namanya. Kalau daerah ada PCR nya, kalau tidak  memadai, bagaimana? Itu pekerjaan yang tidak masuk akal,” sambungnya.

Menurut mantan walikota Pontianak dua priode itu dan mantan dosen FH Untan, tidak semua daerah dapat mentracing orang karena keterbatasan kemampuan melakukan tes swab.

Maka menurut pendapatnya, proses penyegahan penularan virus Covid-19 atau Corona itu, lebih baik dilakukan dipintu keluar bukan pintu masuk bandara, agar bisa diketahui hasil dari orang-orang yang dapat dengan bebas berkeliaran.

“Mestinya pintu keluar, bukan pintu masuk. Pintu masuk harus menunggu waktu hasil swab. Swab kan diambil,  mungkin dua hari berikutnya baru diketahui hasilnya karena antri dan orang-orang ini berkeliaran kemana-mana,” ujarnya.

Sutarmidji juga mengeritisi klaim yang menyebut pasien Covid-19 dapat dinyatakan sembuh jika sudah melakukan isolasi selama 10 hari.

“Tidak semua orang tanpa gejala (OTG) bisa sembuh dalam sepuluh hari semua. Karena ada OTG yang sudah duabelas hari kandungan virus didalam tubuh dia itu masih diatas enam Juta Copies virus dan itu masih potensi untuk menular,” ungkapnya.

Sutarmidji menegaskan, Pemprov Kalbar akan tetap melakukan penjagaan ketat dipintu masuk penerbangan, Bandara Internasional ‘Supadio’ Kab.Kubu Raya, Pontianak.

“Kalau saya, jangan dilepas gitu,Kalau perlu penerbangan dengan swab, itu harusnya. Harus kita swab, kedapatan positif langsung kita isolasi,” pungkasnya geram.

Sebenarnya orang nomor satu di Kalbar itu masih belum reda amarahnya oleh peristiwa temuan lolosnya 16 pekerja bangunan dari Jawa Tengah per Kapal Laut,  positif terinfeksi virus corona pada akhir Juli 2020.

Mereka pekerja bangunan di proyek Bumi Raya City Mall yang berada di kawasan atau berdekatan dengan Transmart, Kabupaten Kubu Raya yang bertetangga dekat dengan Kota Pontianak, ibukota Prov.Kalbar.  Jadi mereka yang terpapar bukan karyawan Transmart  atau  customer  Transmart  seperti yang semula heboh.*BNTime

Editor: Effendy Asmara Zola

MUI Kecam Menteri Agama soal Pernyataan Radikalisme Lewat Anak Good Looking: Menyakiti Perasaan Umat Islam

Sabtu 5 September 2020, BNTime menayangkan artikel opiniKetika Islam Diintimidasi Dari Tepuk Anak Sholeh hingga Good Looking,  Minggu 6 September muncul di pemberitaan; MUI Kecam Menag soal Pernyataan Radikalisme lewat Anak Good Looking.

———

“MUI minta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar. Sebab itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam,” kata Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi.

 PERNYATAAN Menteri Agama Faachrul Razi mengenai radikalisme dan kaitannya dengan anak good looking membuat Majelis Ulama Indonesia angkat bicara. MUI meminta agar Menag menarik semua tuduhannya.

Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan pernyataan Menag itu bisa menyakiti perasaan umat Islam.

“MUI minta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar. Sebab itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” kata Muhyiddin dikutip Suara.com dari Hops.id, Minggu (6/9/2020).

Menurut Muhyiddin, pernyataan Menag menunjukkan ketidakpahaman Fachrul Razi dengan isu-isu radikalisme.

“Pernyataan tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman Menag dan data yang tak akurat diterimanya. Seakan yang radikal itu hanya umat Islam dan para huffaz Al quran,” imbuh dia.

Muhyiddin menyebut bahwa Fachrul tak hanya kali ini menjadikan Islam sebagai kambing hitam.

“Menag tak boleh menggeneralisir satu kasus yang ditemukan dalam masyarakat sebagai perilaku mayoritas umat Islam. Sejak jadi Menag, yang dijadikan kambing hitam adalah umat Islam. Dia sama sekali tak pernah menyinggung pengikut agama lain yang melakukan kerusakan,” ujar Muhyiddin.

Ia lantas menyarankan agar Menteri Agama Fachrul Razi memperbanyak membaca literatur agar tak lagi mengambil contoh dari satu kasus saja.

“Menag harus banyak baca literatur yang benar. Bukan hanya membaca ceramah yang disiapkan pihak yang sengaja punya hidden agenda di negeri ini. Seharusnya ia berterima kasih dan membantu semua pihak yang mendorong proses Islamisasi di kalangan generasi muda dan ghirah umat Islam yang ingin menghafal Al quran,” ia menyarankan.

 Menteri Agama Fachrul Razi baru-baru ini mendapat sorotan sejumlah pihak usai pernyataannnya dalam diskusi ‘Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara’ menuai kontroversi.

Menag Fachrul mengatakan bahwa radilakisme bisa disebar melalui anak good looking.

“Kalau saya lihat polanya, cara masuk mereka (radikalisme) gampang. Pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, mereka mulai masuk, ikut menjadi imam, lama-lama orang di sekitar situ menjadi simpati dan diangkat jadi pengurus masjid,” kata Fachrul dalam diskusi tersebut.* BNTime/Sua/hops

Gara-gara “Kafir” Bikin Gaduh, Habib Zein Umar Tak Sepaham dan Mundur dari Mustasyar PBNU

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Dengan alasan ada hal yang tak sejalan dengan aspirasi umat Islam, Habib Zein Umar Binsmith menyatakan mundur dari jabatannya sebagai salah satu Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode kepengurusan saat ini.”

MUSTASYAR adalah jajaran dewan penasehat syuriah. Biasanya, posisi ini terdiri atas para ulama sepuh NU yang tidak hanya dituakan dalam konteks usia, tetapi juga kedalaman ilmu pengetahuan, agama, dan spiritualnya.

Dalam pernyataan tertulisnya yang ditujukan kepada seluruh pengurus DPP, DPW dan DPC Rabithah Alawiyah, Habib Zein Umar mengatakan bahwa posisi tersebut merupakan kehormatan yang harus dijaga. Ia mengaku mengundurkan diri dari jabatannya karena menyikapi perkembangan dan langkah-langkah PBNU selama kepengurusan saat ini.

“Saya berpendapat ada hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Lebih-lebih seringnya pengurus PBNU mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bijak,” demikian pernyataan Habib Zein dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (6/3).

Pernyataan-penyataan tersebut, menurutnya, telah menimbulkan reaksi dan kegaduhan di kalangan umat Islam serta pihak lainnya. Sehingga, hal itu dinilai dapat merugikan wibawa organisasi.

Selain itu, sebagai mustasyar, Habin Zein mengungkapkan bahwa ia juga tidak dapat berfungsi dengan benar dalam memberikan saran dan nasihat kepada organisasi ini. Karena itu, dengan pertimbangan yang panjang, Kiai Zen memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai mustasyar PBNU terhitung sejak 28 Jumadil Akhir 1440 H/5 Maret 2019.

Meskipun demikian, Ketua Umum Rabithah Alawiyah ini mengatakan akan tetap menjalin silaturahim dengan para kyai, masyaikh, ulama, para pimpinan pondok pesantren di lingkungan NU. Ia juga akan tetap menjalin silaturahim dengan berbagai lembaga dakwah maupun pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Sehingga, kata dia, terjalin saling pengertian yang baik.

“Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT, dan diberi kemampuan untuk mengatakan yang haq walaupun hal itu pahit,” katanya.

Sebelumnya, Munas Alim Ulama NU di Banjar, Jawa Barat, telah menghasilkan salah satu keputusan yang telah menimbulkan kegaduhan. Hal itu terkait larangan penyebutan kata ‘kafir’ kepada non-Muslim. Hal itu kemudian memancing reaksi dari kalangan umat Islam. *BNTime/rol

Penindasan Muslim Uighur oleh RRC di Xinjiang, Mengapa Pemerintah Indonesia Diam?

(klik A+ di atas perbesar huruf)

Jika Takut Mengecam RRC atas Penindasan Muslim Uighur karena Utang, Artinya Kita Tidak Merdeka Lagi

.

“Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengeritik pemerintah Indonesia yang tak cukup bersuara terkait penindasan etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.”

“JIKA tidak bersikap dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia,” ujar Din sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Selasa (18/12/2018).

Melanjutkan pernyataannya, Din berkata, “Jangan karena investasi, kita jadi bungkam. Jangan karena takut, lidah kita kelu.”

Senada dengan Din, mantan Stafsus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menegaskan kalau pemerintah takut mengecam pemerintah China yang menindas muslim Uighur, itu berarti negara ini sudah tidak merdeka lagi.

“Jika pemerintah tidak mau atau takut mengecam pemerintah China terhadap perlakuan mereka terhadap muslim uighur karena pertimbangan investasi dan utang dari China itu artinya kita sudah tidak merdeka lagi. Semoga tidak demikian,” kata Muhammad Said Didu yang disampaikan di akun twitternya, Kamis (20/12).

 Muhammad Said Didu@saididu

Jika pemerintah tidak mau atau tekut mengecam pemerintah China thdp perlakuan mereka thdp muslim uighur krn pertimbangan investasi dan utang dari China itu artinya kita sdh tdk merdeka lagi. Semoga tidak demikian

4.665

19.33 – 19 Des 2018

Info dan privasi Iklan Twitter

2.537 orang memperbincangkan tentang ini


Pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga menganggap Indonesia tak dapat berbuat banyak karena masih bergantung pada China.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” kata Teuku seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.

Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini. *BNTime/GNews

 

Koran Kompas Menghina Reuni 212

(klik A+ di atas perbesar huruf)

Oleh; Ansyari Usman 

“Sebagai media rujukan nasional, yang “dipercaya” oleh masyarakat, harian Kompas melakukan kesalahan besar terkait kebijakan mereka dalam memberitakan peristiwa besar nasional, Reuni 212, pada 2 Desember 2018. Lihat halaman depan Kompas edisi hari ini, 3 Desember 2018.

MEREKA mengangkat berita tentang sampah. Bagi saya, penempatan “sampah” sebagai berita utama Kompas menyelipkan pesan yang sangat menghina Reuni 212. Mereka meletakkan berita reuni itu di halaman dalam.

Saya berpendapat, segenap pimpinan redaksi Kompas menganggap Reuni 212 sebagai “peristiwa sampah”. Itulah pesan Kompas dengan menampilkan liputan mengenai sampah di halaman satunya.

Mereka melihat liputan tentang sampah jauh lebih penting dari Reuni 212. Padahal, reuni ini dihadiri jutaan orang dan mendapat liputan dari media internasional.

Jika ditarik lebih jauh lagi, menurut hemat saya, Kompas tidak saja melecehkan Reuni 212. Melainkan, kalau disimak lebih jauh, surat kabar ini menghina umat Islam secara keseluruhan.

Memang betul bahwa kebijakan redaksi dalam penyajian berita sepenuhnya menjadi hak prerogatif mereka. Tetapi, mengingat Kompas adalah koran yang telah berpengalaman dan dianggap “wise” dalam menjabarkan hak dan tanggung jawabnya sebagai komponen pers nasional yang sekaligus berfungsi sebagai pilar demokrasi, maka penempatan berita Reuni 212 di halaman dalam dengan porsi yang “sangat tak wajar” sungguh sangat aneh.

Tidak berlebihan untuk disebut tendensius. Wajar juga dikatakan sebagai “deliberate partial act”. Tindakan berpihak yang disengaja.

Langkah redaksi Kompas seratus persen bertentangan dengan kaidah penyajian berita. Bertolak belakang dengan pertimbangan akal sehat. Apalagi, Kompas menempatkan berita tentang sampah di halaman depan. Ini, bagi saya, menyiratkan “coded message” bahwa liputan tentang sampah, bagi Kompas, lebih bernilai dibandingkan Reuni 212.

Kalau benar dugaan saya bahwa Kompas sengaja “menyampahkan” Reuni 212, alangkah berbahayanya garis kebijakan redaksional yang mereka ambil. Dari sudut pandang mana pun juga, Reuni 212 sangat layak menjadi berita besar. Peristiwa ini memenuhi semua kriteria jurnalistik untuk ditempatkan sebagai berita utama.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada pimpinan redaksi Kompas: apakah memang seperti itu yang Anda lakukan?

Memang sejak lama ada semacam “barrier” (rintangan) antara Kompas dan Islam dan umat Islam. Ini tak perlu saya elaborasi. Sebab, mereka sendirilah yang justru setiap hari mengelaborasikan itu. Merekalah yang sejak lama telah meratifikasikan keberadaan “barrier” itu.

Saya tak heran kalau ada orang yang menilai Kompas menempatkan dirinya di balik “barrier” itu “by default” atau “by design”. Karena, koran ini tampak kesulitan untuk berlaku ramah kepada Islam dan umat Islam. Saya berpendapat, Kompas merasa Islam dan umat Islam adalah “national security threath” (ancaman keamanan nasional) bagi mereka kalau kita pinjam terminologi sekuriti Amerika Serikat.

Kita tidak perlu berbedat tentang ini. Cukup dengan mencermati sejarah hubungan antara Kompas dan umat Islam. Hubungan yang tak bisa dipungkiri bagaikan berlangsung di atas tumpukan api dalam sekam. Juga bisa terdeteksi dari “management behaviour” koran ini.

Kita akui bahwa Kompas tidak sendirian dalam melecehkan Reuni 212. Semua koran lain, kecuali Republika dan Rakyat Merdeka, sengaja tidak memberikan porsi kepada peristiwa besar ini.

Akan tetapi, kita tidak dapat menerima perilaku Kompas itu mengingat posisinya sebagi “leading newspaper” (surat kabar terdepan). Koran yang diasumsikan memiliki “highly qualified editorial team”. Yaitu, tim redaksi yang berkualifikasi tinggi.

Saya mengimbau kepada pimpinan Kompas agar tidak lagi menunjukkan “unpleasant attitude” (sikap tak menyenangkan) ketika menangani berita-berita tentang Islam dan umat Islam. Sebab, diskursus yang telah mendarah daging itu bisa berubah menjadi energi destruktif yang merugikan Kompas sendiri. *BNTime/WP/VOIS

(Penulis adalah wartawan senior)

Sejumlah Tokoh Agama Tolak Kartu Nikah, Membebani Masyarakat dan Berpotensi Korupsi

Sejumlah tokoh agama Islam menolak kartu nikah yang akan diwujudkan Kementerian Agama. Pasalnya, kartu nikah tersebut tidak ada gunanya bagi warga  karena buku nikah seperti selama ini sudah cukup sebagai bukti pernikahan. Selain itu pembuatan kartu nikah akan memberatkan masyarakat dan memboroskan anggaran negara.

,

“Selama ini tanpa kartu nikah pun tidak pernah ada masalah. Keberadaan buku nikah sudah berjalan puluhan tahun karena buku nikah itu sama seperti ijazah atau dokumen lainnya yang harus tersimpan dengan rapi sebagai data pribadi seseorang,” kata Ketua Media Centre Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Rabu (15/11/2018).”

SEBELUM terlanjur, Novel berharap keberadaan kartu nikah itu dibatalkan saja agar masyarakat menengah kebawah tidak direpotkan atas pungutan yang ada. “Harusnya Kemenag mengutamakan nikah gratis bukan malah nambah kartu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Majlis Ta’lim dan Sholawat An Nur, Ustad Anugrah Sam Sopian Hamid mengatakan, saat ini kartu nikah tidak terlalu urgen. Sebab, keberadaan buku nikah sudah cukup sebagai bukti nikah. Sebenarnya  e-KTP sudah cukup, berisi data yang terintegrasi pada data kependudukan termasuk data tentang pernikahan.

“Sebaiknya diintegrasikan datanya dengan e-KTP. Jangan boros dalam mengelola APBN dan kartu nikah jangan menambah biaya yang harus dibayar masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Selain itu, jangan sampai kedepan kartu nikah hanya menjadi proyek mangkrak pemerintah sebagaimana e-KTP,” ujar Anugrah Sam Sopian Hamid.

Tokoh Islam Mahrus Em. Al’ab mengaku tidak setuju rencana kartu nikah diwujudkan oleh Kemenag. Alasannya, sejak masih ide kartu nikah tersebut sudah mendapat penolakan masyarakat, sehingga tidak perlu diteruskan.
“Maksud dan tujunnya obsurd. Nikah hal sakral karena itu ada seremonial dan negara hadir untuk warganya melalui pencatatan melalui KUA atau catatan sipil,” kata mantan pengurus Lajnah Taklif Wannasr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Mahrus menilai, saat ini buku nikah sudah memadai sebagai tanda kehadiran negara atas legalitas seseorang telah menikah. Memang ada hal yang bisa dimodernisasi tetapi jika catatan nikah dimodernisasi denga kartu nikah justru akan mengubur sakralitas pernikahan.

Oleh karenanya Mahrus menilai kartu nikah merupakan proyek yang tidak akan berpengaruh positif bagi mempelai. “Gagasan Menag ini beraroma proyek pengadaan dan tidak akan berpengaruh positif bagi mempelai,” paparnya.

Beban Masyarakat

Novel Bamukmin mengatakan, hadirnya kartu nikah bisa menjadi beban dan merepotkan masyarakat tidak mampu akan sulit mendapatkannya. Apalagi kartu nikah yang harusnya sudah cukup di dalam KTP kita tercantum status perkawinan.

Novel mencurigai penerbitan kartu nikah sebuah proyek yang menggiurkan, seperti proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran Rp5,9 tiriliun dan akhirnya berujung korupsi. Bisa jadi keberadaan kartu nikah tersebut diduga ada peluang lagi untuk melakukan tindakan korupsi.

Bukti Sah (?)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kartu nikah bukan untuk menggantikan buku nikah, yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan. Rencananya Kemenag segera menerbitkan kartu nikah pada akhir November ini.

“Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut Simkah. Kartu nikah bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi,” kata Menag Lukman dalam keterangannya dalam situs Kementerian Agama, Selasa (13/11/2018).

“Ini adalah tambahan informasi dalam rangka agar lebih memudahkan setiap warga masyarakat untuk bila suatu saat diperlukan data-data kependudukan dan status perkawinannya,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, pihaknya mendukung rencana Kemenag yang akan menerbitkan kartu nikah. Namun untuk mendapatkan kartu nikah maka jangan sesulit membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat seseorang mengemudikan kendaraan bermotor.

“Harus lebih mudah dari mendapatkan SIM seperti itu. Sekali lagi prinsipnya kita dukung Kemenag selama tadi untuk konsolidasi data tidak menambah ribet, dan tidak menambah biaya,” kata Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018). *BNTime/Hanter

Warga Tunanetra Demo di MUI Tagih Maaf Ma’ruf Amin soal ‘Buta-Budek’ dan Lapor ke Bawaslu

(klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Rombongan kecil penyandang tunanetra menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta memprotes ucapan calon wakil presiden Ma’ruf Amin soal budek dan buta.”

ROMBONGAN kecil ini terdiri dari 9 orang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Aksi Sosial Tunanetra Indonesia (Pasti) yang. Mereka berbaris rapi di depan gedung MUI sembari memegang poster bergambar Ma’ruf Amin. Sesekali ada pekik takbir di sela orasi.

“Melalui gerakan moral ini, kami menuntut KH Ma’ruf Amin untuk mengklarifikasi dan meminta maaf disabilitas, khususnya tunanetra dan tunarungu-wicara,” ujar Ketua Pasti, Arif Nur Jamal di depan kantor MUI.

Ma’ruf melontarkan ucapan budek dan tuli saat acara peresmian posko dan deklarasi relawan yang mengatasnamakan Barisan Nusantara (Barnus) di kawasan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11) lalu.

Dalam acara itu Ma’ruf menyindir pihak-pihak yang kerap mengkritik kinerja Presiden Jokowi sebagai orang-orang budek dan buta.

Dia lantas mengklarifikasi ucapannya. Kata Ma’ruf, ucapannya tak bertujuan menyinggung kelompok mana pun dan tidak dalam konteks budek dan buta secara fisik.

“Tak ada konteks buta (fisik). Saya cuma bilang, yang tak mengakui itu kayak orang buta karena tak mau melihat. Kayak orang budek karena tak mau mendengar. Kayak orang bisu yang tak mau ungkapkan kebenaran. Itu saja sebenarnya. Kalimat itu juga biasa bunyi di Alquran. Lihat saja di Alquran kalau tak percaya,” kata Ma’ruf.

Meski sudah ada klarifikasi, Arif berujar pihaknya tetap merasa tersinggung dan terhina dengan ucapan Ma’ruf. Sebab sebagai warga negara, kata Arif, kelompok penyandang disabilitas punya hak hidup dan politik yang setara dengan penduduk lainnya.

Yogi Matsoni, salah seorang peserta aksi mengatakan klarifikasi yang sudah disampaikan Ma’ruf tidak cukup. Ia beralasan dalih Ma’ruf yang menyangkutpautkan istilah budek-tuli dengan penggalan ayat Alquran itu terlampau jauh.

“Ini hanya gerakan moral, bukan hanya kepada Ma’ruf Amin tapi ke siapa saja, ya, bahwa kampanye ada batasan untuk tidak menyinggung disabilitas,” kata Yogi.

Para demonstran memberi waktu delapan hari kepada Ma’ruf Amin untuk meminta maaf. Jika tidak dipenuhi mereka mengancam melancarkan protes susulan atau menempuh jalur hukum.

Warga Tunanetra Demo di MUI Tagih Maaf Ma’ruf soal ‘Buta-Budek’ dan Lapor ke Bawaslu (foto:cnni)

“Kalau tidak diindahkan akan menuntut dengan massa lebih besar dan membawa ini ke jalur hukum,” kata Arif.

Aksi para penyandang disabilitas ini tak berlangsung lama. Mereka membubarkan diri setelah orasi dan unjuk rasa sekitar 30 menit.

Pada Senin (12/11-2018) lalu, protes serupa terjadi di Bandung oleh Forum Tunanetra Menggugat. Mereka menuntut Ma’ruf meminta maaf atas istilah budek dan tuli yang ia ucapkan dalam waktu 10 hari sejak protes itu digelar.

Ketua Departemen Organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Yogi Madsuni  melaporkan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma’ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kamis (14/11).

Ma’ruf diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena menyinggung soal buta dan budek dalam pidatonya beberapa waktu lalu.

“Itu menghina, merendahkan, menyepelekan kaum disabilitas tunanetra dan tunarungu. itu yang ingin yang dikoreksi oleh teman-teman dari disabilitas ini,” ujar Kuasa Hukum pelapor,  Ahmar Ihsan Rangkuti di Bawaslu, Jakarta, Kamis (14/11-2018).

“Politisi siapapun orangnya agar berucap dan berkata-kata harus menjaga lisannya tidak menyakiti. Selama ini kami memperjuangkan stigma masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Ketika ada kata-kata seperti apa yang telah disampaiakan Ma’ruf Amin itu adalah langkah mundur,” kata Yogi.

Sebelumnya lembaga yang menamakan diri Advokat Senopati 08 juga melaporkan Ma’ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rabu (14/11).

Ma’ruf dituduh melakukan pelanggaran pemilu atas pernyataannya menyinggung soal budek dan buta beberapa waktu lalu.

“(Pelaporan) sehubungan dengan pernyataan cawapres 01, Ma’ruf Amin di mana telah menimbulkan banyak kritik dan protes keras tentang ucapannya budek tuli, tidak melihat,” kata Bonny Syahrizal perwakilan Advokat Senopati 08 dan selaku pelapor di kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat . *BNTime/cnni

Massa LPI dan LPM Bereaksi Karena Kesal Satpol PP Melempem

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy“Puluhan massa LPI (Laskar Pembela Islam) dan LPM (Laskar Pemuda Melayu) Kota Pontianak, terpaksa bergerak karena koordinasi dengan Satpol PP tak digubris.”

SEJUMLAH THM (tempat hiburan malam)  dan warung internet yang masih buka melebihi batas waktu yang ditetapkan selama Ramadhan,  Jumat (10 Juni 2016) dinihari, disambangi oleh massa LPI dan LPM kota Pontianak.

Mereka kesal, karena aspirasi dan informasi organisasinya dianggap remeh oleh satuan  jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, dalam hal ini Satpol PP (Polisi Pamongpraja).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pol PP tapi tidak diindahkan, itu sangat disayangkan. Intinya pengawasan ini akan terus dilakukan, tidak hanya selama Ramadhan tapi seterusnya,” kata Wakil Panglima LPI Markas Kalbar – Syarif  Kurniawan. Dia membantah jika apa yang dilakukan pihaknya dinamakan penyisiran  atau sweeping.

Buktinya, di salah satu warnet di Jalan Tani Makmur, ditemukan sejumlah sisa bungkusan minuman keras yang diduga diminum pengunjung warnet.

“Kami meminta walikota untuk mengintruksikan Pol PP agar melakukan penindakan. Andai ke depan pemerintah tidak menindak, maka kami yang akan menindaknya,” tegas, Kurniawan.

Kedua Ormas melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tak ada lagi tempat hiburan malam, panti pijat, warung internet yang masih beraktivitas melebih pukul 00.00 WIB.

“Kami bukan razia, tapi kami mengawal peraturan walikota mengenai jadwal penutupan THM, arena ketangkasan, warnet selama Ramadan,” kata, Kurniawan.

Hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya, kata Kurniawan, terbukti masih banyak ditemukan warnet yang buka sampai lewat batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai merusak kesucian Ramadan.

“Indikasi kejahatan dimulai dari minuman keras dan itu kami temukan bekas-bekas arak di salah satu warnet. Tempat permainan dijadikan lokasi minum-minuman arak,” ujarnya.

Massa-LPI-dan-LPM-Pontianak

Massa LPI dan LPM yang mengendari kendaraan roda dua itu, mulai melakukan penyirisan dari Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan pada seluruh cafe dan tempat hiburan malam yang banyak  di kawasan berdekatan dengan sebuah hotel bintang lima itu.

Karoke Rain di Jalan Perdana tak luput dari perhatian, dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu warung internet yang ada di jalan Purnama, Kota Baru dan Danau Sentarum, dan buktinya di ketiga titik itu anggota ormas menemukan warung internet yang masih beraktivitas hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan pemerintah.

Tak pelak, pasukan berbaju putih dan hitam itu pun langsung mendatangi warnet dan meminta kepada pemilik untuk menutup usahanya.  Sampai akhirnya mereka menemukan kantong-kantong plastik bekas minuman keras berbau arak di salah satu warnet di Jl.Tani Makmur – Kota Baru yang buru-buru tutup.

Massa baru membubarkan diri sekitar jam 02.00 WIB. Wah, mana nih Satpol PPnya ? *borneonusantaratime

*editor: effendy asmara zola