Tag: Pilkada

Nah Loe, Bawaslu! KSAD Minta Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuktikan keterlibatan prajurit dalam pemenangan pihak tertentu di Pilkada Serentak 2018.”

PERNYATAAN Mulyono itu merespons temuan Bawaslu terkait dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018.

“Tunjukkan faktanya mana, orangnya mana, kapan, di mana, dan sebagainya,” ujar Mulyono saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/3-2018).

Mulyono meminta Bawaslu tak asal menuding keterlibatan aparat, khususnya TNI dalam pemenangan calon tertentu di Pilkada serentak 2018. Netralitas TNI sendiri secara khusus sudah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Jangan mengatakan TNI terlibat, tapi orangnya mana tidak tahu, ya sama saja bohong kalau begitu,” ujar Mulyono.

Mulyono mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut jika sudah menerima laporan dari Bawaslu dimaksud. Saat ini TNI sudah melakukan segala upaya untuk menjamin netralitas dalam penyelengaraan Pilkada 2018. Jika ditemukan ada pelanggaran, maka akan ditindak lewat aturan yang berlaku.

“Yakinilah bahwa kami sudah berusaha secara institusi memberikan arahan, memberikan koridor kepada para prajurit,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin mengungkap ada 425 kasus dugaan keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018.

“Kita mencatat ada 425 kasus pelibatan pihak-pihak yang seharusnya netral dan dilarang terlibat di Pilkada Serentak 2018,” kata Afifudin di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (12/3-2018).

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran itu terjadi di 14 provinsi dan 76 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada. *borneonusantaratime/cnn-indonesia

La Nyalla Berkicau, Habib Novel Minta Umat Waspada: Kita Sudah Buktikan Kekuatan Umat Bersatu

     Logo-BNT-Baru-2016 - Copy “Humas Presidium Alumni 212 Habib Chaidir Bamukmin mengimbau kepada umat Islam untuk tetap menjaga persatuan, dan tidak terpengaruh soal isu mahar politik pascapernyataan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang mengaku diminta Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabwo Subianto.”

“SAYA berharap agar umat jangan mau dipecah-belah dengan isu mahar politik terkait pernyataan La Nyala Matalliti beberapa hari lalu,” kataHabib Novel dalam siaran persnya yang diterima NNC, Selasa (16/1/2018).

“Saat ini kita harus waspada dan jangan sampai mudah dipecah-belah. Kita sudah membuktikan bahwa jika umat bersatu maka kekuatan politik sebesar apapun tidak akan bisa mengalahkan kita,” paparnya.

Selain itu, tokoh Front Pembela Islam (FPI) ini juga berharap umat Islam untuk menjaga spirit 212 dalam melawan penistaan agama, kriminalisasi ulama dan aktivis, melawan komunis dan masalah lainnya, ketimbang memikirkan pernyataan La Nyalla.

“Saya berharap agar kita tetap bersatu dengan spirit 212. Jangan terpecah belah dengan pernyataan politik La Nyalla,” tegas Habib Novel.

Sebelumnya, kader Gerindra La Nyalla M Mattaliti mengaku diminta uang Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto, dan Rp170 miliar oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto, untuk direkomendasikan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

La Nyalla mengaku telah memberikan Rp5,9 miliar. Selain itu, ia juga sudah menyiapkan cek sebesar Rp70 miliar. Cek itu baru akan dicairkan jika ia telah direkomendasi maju sebagai cagub Jatim.

Meski sudah memberikan sejumlah uang, La Nyala tak kunjung direkomendasikan. Justru Partai Gerindra mendukung Gubernur Saifulah Yusuf (Gus Ipul) – Puti Guntur Soekarno Putri di Pilkada Jatim 2018.

Kejadian ini membuat La Nyalla kecewa dan memutuskan mengundurkan diri dari
Partai Gerindra, serta menyatakan tidak akan mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang.

“Mohon maaf saya orang b*go kalau masih mau mendukung Prabowo. Saya sudah berjuang habis-habisan dari 2009 sampai kemarin bendera Gerindra di Jawa Timur saya pasang. Balasannya dia sia-siakan saya. Saya tidak akan lagi di Gerindra,” ujar La Nyala dalam konferensi persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). *borneonusantaratime/netralnewscom

Jimly Asshidiqqie: Kalah Pilkada ya Sudah, Segera Saja Ucapkan Selamat Kepada Pemenang

  Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemungutan suara (PHP), diperkirakan     bakalan banyak yang tidak bisa diterima, lebih banyak ditolak karena tidak memenuhi syarat.”

MENURUT perakiraan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) – Prof. Dr.Jimly Assidiqqi, SH., dari sekitar 139 pemohon, paling cuma 4 atau 5 yang bisa diterima untuk disidangkan,  selebihnya ditolak.

Jimly mengaitkan hal itu dengan pasal 158 UU N0.8/2015 tentang  pemilihan gubernur/wakil, bupati/wakil, walikota/wakil. Ia menyebut angka 2% selisih hasil pungutan suara terlalu ketat sebagai syarat untuk dimajukan ke persidangan PHP.

“Angka dua persen itu terlalu kaku dan ketat,  ya undang-undangnya mengatur begitu. Sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan judicial review, maka syarat tetap berlaku sebagai dasar bagi MK untuk dapat menerima permohonan gugatan,” kata Jimly di Jakarta, Kamis (24 Desember).

Maka itu Jimly memprakirakan kemungkinan dari sekitar 139 hanya 5-6 permohonan yang memenuhi syarat untuk dapat disidangkan. Sekitar 134 permohonan kemungkinan ditolak.

Jimly mengingatkan, agar kondisi tersebut tidak digunakan oleh mereka yang ditolak dengan memanfaatkan DKPP sebagai pelampiasan kekecewaan terhadap penyelenggara pemilu. DKPP hanya berurusan dengan kode etik penyelenggara, tidak ikut campur dengan penetapan hasil pengutan suara pasangan calon kepala daerah. “Lebih baik mengucapkan selamat kepada pemenang,” ujarnya.

“Ya sudah, segera saja ucapkan selamat gitu, ya kan,” ujar Jimly pula.*borneonusantaratime

*Artikel terkait > Kiprah: “KPU Targetkan Menang Sengketa di MK”

**> Kiprah  : “Kumpul di Jakarata, KPU Gelar Rakor: Siap Hadapi Sengketa PHP di MK”

*Editor: Effendy Asmara Zola

KPU Targetkan Menang Sengketa di MK

Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Kita menargetkan, kita menang semua, dengan catatan, kita KPU tidak membela siapa-siapa, tapi kita fokus untuk mempertanggungjawabkan kerja kita.”

HAL itu disampaikan Ketua KPU-RI – Husni Kamil Manik kepada peserta dari seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada 2015, saat  penutupan “Rapat Kordinasi Pengelolaan Dokumen Hasil Pilkada dan Periapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi” di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Rabu (23 Desember 2015).

Husni mengharapkan kepada seluruh daerah yang akan bersengketa untuk bersungguh-sungguh dengan target kemenangan di tiap daerah, fokus dalam pengumpulan bukti dan syarat-syarat administrasi yang akan dibutuhkan dalam persidangan nanti.

“Saya berharap bapak/ibu telah mencatat hal-hal yang telah disampaikan dalam Rapat Kordinasi ini, sehingga tidak menyebabkan terlupakannya dokumentasi, dan tidak lengkapnya bukti-bukti atau administrasi yang dibutuhkan dalam persidangan,” katanya.

Ketua KPU – Husni Kamil mengingatkan, bahwa kemenangan yang akan diperjuangkan bukan karena KPU mendukung siapa-siapa, melainkan karena niat tulus untuk mempertanggung jawabkan kerja yang telah dilakukan.

“Kita menargetkan kita menang semua. Dengan catatan, kita KPU tidak membela siapa-siapa, tetapi kita fokus untuk mempertanggung jawabkan kerja kita,” tegas Husni. Ia juga berharap, hakim MK  dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Sedangkan Komisioner KPU RI, Hadar Nafiz Gumay mengingatkan kepada seluruh daerah yang belum melengkapi informasi terkait Pilkada di daerahnya ke dalam aplikasi untuk segera melengkapi. Sebab menurutnya, dengan sudah lengkapnya data tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan memudahkan kerja KPU dalam penyebaran Informasi.

“Saya disini hanya mengingatkan bahwa masih terdapat data di beberapa daerah yang belum terkumpul, data ini sangat penting. Dengan lengkapnya data tersebut, tentu nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang datang ke kita, karena semua sudah terkumpul dalam satu bank data. Selain itu, mereka akan memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada kita,  KPU,” Hadar mengingatkan.

Berdasarkan data yang ada di Mahkamah Konstitusi sampai Rabu, (23 Desmber) terdapat 145 permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan. *borneonusantaratime/kpu-ri

 

*Editor: Effendy Asmara Zola

 

*Artikel terkait > Kiprah : “Kumpul di Jakarta, KPU Gelar Rakor:  Siap Hadapi Sengketa PHP di MK”

Kumpul di Jakarta, KPU Gelar Rakor: Siap Hadapi Sengketa PHP di MK

Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Kumpul di Jakarta, 284 KPU Daerah ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) sebagai persiapan untuk menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

RAKOR  hal  Pengelolaan Data dan Persiapan Sengketa PHP di MK, dibuka Minggu (20 Desember) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. Rakor  ini diikuti oleh perwakilan 264 KPU daerah yang telah menggelar pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 itu, diselenggarakan selama tiga hari.

Kegiatan  dibagi menjadi tiga gelombang, yaitu tanggal 20 Desember diikuti 88 daerah,  21 Desember -88 daerah, dan  23 Desember 2015 sebanyak  88 daerah. Peserta terdiri dari Komisioner Divisi Teknis, Komisioner Divisi Hukum, dan Kabag/Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketua KPU RI – Husni  Kamil Manik dalam sambutan pembukaan menyampaikan,  tujuan Rakor adalah untuk memastikan persiapan KPU dalam menghadapi sengketa di MK. Untuk itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, diharapkan membawa dokumen Pilkada seperti  formulir rekapitulasi berjenjang, dan catatan-catatan khusus yang ditorehkan oleh saksi dan Panwas.

 Sesuai aturan UU, lanjut Husni, persyaratan perselisihan hasil Pilkada itu mempertimbangkan interval hasil perolehan suara di masing-masing calon dalam perhitungannya. Tetapi, KPU juga harus menyadari, bahwa perselisihan itu tidak selalu fokus pada selisih hasil perolehan suara. Perselisihan bisa juga dihasilkan oleh faktor-faktor lain dalam tahapan pilkada maupun diluar tahapan pilkada

 “Kita perlu menginventarisir permasalahan-permasalahan dari tiap-tiap daerah dalam persiapan menghadapi sengketa di MK. Kita juga harus mempelajari proses di gugatan  sebelumnya, misal soal daftar pemilih, politik uang, kampanye, dan pencalonan, semua harus kita antisipasi,” tutur Husni yang juga didampingi oleh Komisioner KPU RI – Hadar  Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro, serta Kepala Biro Teknis dan Humas – Sigit Joyowardono.

Husni juga menegaskan, KPU akan terus mendorong perwujudan transparansi dalam proses Pilkada, salah satunya dengan menyediakan berbagai aplikasi sistem informasi. KPU telah mendapatkan apresiasi pada penyelenggaraan Pemilu 2014 mengenai transparansi, baik proses manual maupun publikasi, bahkan forum-forum internasional juga mengapresiasi itu.

“Terbaru, kita telah meluncurkan sistem aplikasi layanan informasi publik E-PPID, sehingga publik bisa meminta informasi dan dokumen secara online,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengharapkan seluruh bahan dan dokumen yang dipersiapkan harus lengkap secara keseluruhan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan Pilkada, selanjutnya perangkat-perangkat pendukung Pilkada juga harus dikumpulkan dengan baik.

Mengenai transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada, Hadar menjelaskan, tujuan transparansi adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh KPU. KPU sudah menyediakan aplikasi-aplikasi khusus, karena informasi itu harus disediakan secara cepat. Bahkan dalam penyelenggaraan pilkada kemarin, proses scan dan uploading C1 telah dilakukan dalam waktu singkat, bahkan ada daerah yang pada hari pertama Pilkada, uploading C1 telah mencapai 100 persen

 Sebelumnya, Husni Kamil juga menjelaskan, bahwa  pada hari Kamis 15 Desember 2015 yang lalu, KPU berhasil meraih penghargaan dari Presiden RI mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada peringkat ke II di atas KPK yang diperingkat III dan di bawah PPATK diperingkat I.

“Hal ini, merupakan keberhasilan dan kebanggaan kita bersama,” ujarnya.

“Mari kita tingkatkan kualitas pelayanan, semakin hari semakin transparan,” ajak Husni.*borneonusantaratime/kpuri

*Editor : Effendy Asmara Zola

Ke-MK? Siapa Takut!

Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) yang mulanya akan sapu bersih untuk menyabet 7 kursi bupati  daerah peserta Pilkada Serentak 2015 di Kalbar, terpaksa gigit jari. Terpuruk di 5 kabupaten,”

PASLON (pasangan calon) yang mencari celah gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi), biasanya mendasarkan pada alasan klise – bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak netral dan mendalilkan pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pidana.  Tidak heran jika Ketua KPU Kapuas Hulu menyatakan heran, di mana tidak netralnya?

Namun kepada wartawan di Putussibau (ibukota Kab.Kapuas Hulu), Ketua KPU Kapuas Hulu – Lisma Roliza belum lama ini mengatakan, dirinya siap untuk menjadi pihak terkait dalam perkara PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan), karena telah bekerja sesuai prosedur dan aturan.

Seperti diketahui,  dalam Pilkada Serentak 9 Desember yl., Paslon No.1 – inkamben Abang Muhammad Nasir bersama Anton LA Pamero memperoleh 69.166 suara pemilih, dan pesaingnya, Paslon No.2 Fransiskus Diaan – Andi Aswat 67.221 suara.

Dengan demikian  Paslon yang mantu Gubernur Cornelis – Ketua  PDIP Kalbar itu,   Fransiskus Diaan yang diusung PDI-P dan didukung PD (Partai Demokrat) bersama HANURA,  terhenyak di angka 1945 buat kemenangan pasangan inkamben AM Nasir  yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan didukung 8 partai; Nasdem, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, PAN,  PBB, PKP.

Demikian  pula halnya dengan Pilkada di Kab.Ketapang, pasangan No.1  Martin Rantan – Suprapto S berhasil meraup 64.758 suara,  menyingkirkan  pasangan No.2 Andi Djamirudin – Chanisius Kuan yang dapat 62.332 suara.

Selisih angka 2.426 suara buat kemenangan Paslon No.1 dari jalur perseorangan alias non partai tersebut, juga tak dapat diterima pasangan Andi Djamirudin-Chanisius Kuan yang diusung PDI-P dan didukung PKB bersama HANURA.

Di kabupaten yang diperebutkan oleh 4 pasang calon ini, Paslon Martin Rantan – Suprapto memperoleh suara tertinggi dibandingkan pula dengan 2 Paslon lainnya. Paslon No.3  Boyman Harun – Gurdani Achmad 60.728 suara, dan Paslon No.4 Darmansyah – Uti Rushan jauh di bawah tiga Paslon lainnya, cuma beroleh 19.655 suara pemilih.

Terpuruk di 5 kabupaten; Sambas, Ketapang, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu dan hanya unggul di Sekadau dan Melawi; Paslon  andalan PDIP yang terhempas di Kapuas Hulu  dan Ketapang coba menggoyang kemenangan pasangan lawannya di kabupaten paling Timur dan Selatan Kalbar ini dengan gugatan PHP ke MK.

Paslon No.1 inkamben Kapuas Hulu – AM Nasir menyikapi dingin gugatan Paslon No.2 ke MK. “Bagus,” ujarnya singkat kepada borneonusantaratime, Selasa (22 Desember).

Prof.DR.Anna Erliyana, SH, MH."jangan takut"

Prof.DR.Anna Erliyana, SH, MH.”jangan takut”

Kesiapan Penyelenggara Pemilu (Pilkada 2015) di Kapuas Hulu untuk menghadapi perkara PHP di MK, sesuai dengan pernyataan Komisioner DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) – Prof.DR.Anna Erliyana, SH., MH ketika berada di Silae – Kota Palu, Jumat (20 Nov). Guru Besar tetap UI (Universitas Indonesia) ini menyatakan, Penyelenggara Pemilu jangan melihat DKKP sebagai ‘momok’ atau malaikat pencabut nyawa. (borneonusantaratime > Interaksi, 4 Desember)

“Jangan takut, yang penting benar. DKPP akan melindungi Penyelenggara Pemilu yang bekerja sesuai peraturan,” tegasnya. *borneonusantaratime

SEKABAN Unggul dengan Angka Keramat

Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Penyelenggara pemilu, Pilkada Kapuas Hulu akhirnya merampungkan penghitungan hasil pemungutan suara dari 23 PPK yang ada di kabupaten ini dengan keunggulan pertahana Abang Muhammad Nasir – Anton LA Pamero.”

RAPAT Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara dari 23 PPK yang diselenggarakan oleh KPU Kapuas Hulu hari ini, Kamis (17 Desember 2015), telah merampungkan penghitungannya.

Rapat Pleno terbuka yang diselenggarakan di ruang sidang paripurna DPRD Kapuas Hulu itu, dihadiri para saksi dari kedua tim Paslon No.1 dan No.2 serta undangan terbatas lainnya, tanpa dihadiri oleh kedua Paslon (pasangan calon) yang bersaing.

Sebelumnya antara Paslon No,1 (SEKABAN) Abang Muhammad Nasir – Anton LA Pamero dan Paslon No,2 (Menyadik) Fransiskus Diaan – Andi Aswat telah bersepakat untuk tidak saling mengerahkan masa pendukung.

Dari 136.187 total suara sah, pasangan inkamben (pertahanan) AM Nasir – Anton LA Pamero memperoleh 69.166 suara pemilih, sementara rivalnya Fransiskus – Andi Aswat 67.221. Dengan demikian, pasangan pertahana memperoleh keunggulan 1945 suara.

Pasangan SEKABAN, A.M.Nasir - Anton Pamero.

Pasangan SEKABAN, A.M.Nasir – Anton Pamero.

Lay-Agus saat berpasangan di priode 2010-2015.

Lay-Agus saat berpasangan di priode 2010-2015.

“Menang dengan angka keramat, angka tahun kemerdekaan kita,” ujar Lay – panggilan akrab AM Basir kepada borneonusantaratime, Kamis (17 Desember) sore.

Seperti dilansir borneonusantaratime sebelumnya, sesaat sebelum Lay dan istri menuju ke TPS 04 di SDN 1 Jl.Merdeka – Putussibau Utara, ia sudah meyakini akan memimpin Kapuas Hulu lagi.

“Biar menang tipis, biar Cuma satu suara,”  ujar inkamben bupati yang merakyat ini.

Lay mengyebut angka 9 sebagai angka keberuntungannya, karena SEKABAN didukung 9 partai untuk tampil di Pilkada tanggal 9. Unggul pun masih terkait dengan angka 9, yaitu 1945 suara.

Sebelumnya, dalam priode pemerintahan Kapuas Hulu 2010-2015, Bupati AM Nasir didampingi wakilnya Agus Mulyana. Namun selama 2015, beberapa kali kesehatan Agus Mulyana terganggu, sehingga Nasir memilih Anton LA Pamero untuk menjadi wakilnya di priode pemerintahan yad. *borneonusantaratime

 

 

Mendagri: Kalah atau Menang Pilkada, Harus Legowo

 Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada serentak 2015 harus berlapang dada, legowo”.

Laporan: Rahman R.Satim / Kapuas Hulu, Wilmar / Jakarta

NAMUN Issu politik masih berhembus di Kabupaten Kapuas Hulu jelang Rapat Pleno KPU yang tinggal menghitung putaran jarum jam untuk menentukan suara pemenang, Kamis (17 Desember 2015). Tapi Kapolda Kalbar – Brigjen Sulistyanto sudah mengingatkan dan menegaskan, tidak ada toleransi terhadap penghasut dan atau pengguna otot dengan unjuk kekuatan. Sebab, seperti diberitakan terdahu, Kapolda mengatakan; masyarakat beradab adalah masyarakat yang patuh pada hukum.

Mendagri Tjahjo Kumolo, sebelumnya juga mengatakan, penyelenggaraan Pilkada sudah ada aturannya sendiri.. Selama berjalan tanpa ada kecurangan, para calon harus bisa menerima hasil perhitungan suara.

“Sesuai arahan Presiden, yang kalah maupun menang harus ‘legowo’, ini demokrasi,” kata Tjahjo  Kamis (10 Desember), atau sehari setelah pemungutan suara seperti disampaikan Puspenkemendagri.

Menurut dia, pelaksanaan pilkada serentak dari Sabang – Merauke berlangsung lancar. Semua itu berkat antisipasi dan deteksi dini pihak TNI/Kepolisian selama proses pilkada.

“Pemerintah berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu beserta jajarannya di daerah, kepolisian, TNI serta intelijen pusat dan daerah yang telah bekerja keras melakukan deteksi dini,” ujarnya.

“Titik kerawanan dalam pilkada adalah saat penetapan pasangan calon dan penghitungan suara , tapi sejauh ini pilkada berjalan baik dan kondusif,” terang dia.

Dia juga menerangkan, upaya pemerintah menetapkan 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional, berpengaruh pada meningkatnya partisipasi pemilih di pilkada.

“Rata-rata nasional partisipasi pemilih itu 70 persen,” ujar Mendagri. *borneonusantaratime

*Editor: Effendy Asmara Zola

Mendagri Bisa Gugurkan Calon Terpilih dan Memecat Pejabat yang Melanggar

Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Menteri Dalam Negeri – Tjahjo Kumolo telah mengantongi 25 nama pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran pada Pilkada serentak yl.”

DIANTARA 25 nama pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran  pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Rabu  (9 Desember) yang lalu itu, Mendagri mengatakan, 11 nama   sudah ia kantongi secara resmi dan sudah mempunyai bukti-bukti akurat pelanggaran.

Ke 25 pejabat tersebut, menurut situs resmi Kemendagri,  terindikasi melakukan keberpihakan pada Pilkada serentak yang baru usai. Beberapa di antaranya melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada pemenangan calon tertentu.

Baru 11 pejabat yang ada bukti-bukti akurat, ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (14 Desember) di Kementerian Dalam Negeri. Dilansir situs resmi Kemendagri.

“Saya minta kepada otda dan biro kepegawaian untuk koordinasi dengan Kemenpan,” ujarnya.

Miendagri juga mengungkapkan, masih banyak pasangan calon atau timnya yang gencar melakukan money politic saat Pilkada.

Mendagri menegaskan, dirinya tak main-main terkait prilaku tak netral para pejabat daerah dalam pemilihan kepala daerah yl.   Jika memang terbukti, lanjutnya,  maka Mendagri bisa saja menggugurkan calon terpilih atau bahkan memecat para pejabat yang terbukti melanggar.

Namun secara keseluruhan Tjahjo sendiri mengatakan, pelaksanaan Pilkada berlangsung aman terkendali. Dia berterimakasih kepada seluruh komponen bangsa yang ikut menyukseskan Pilkada serentak.

Selain itu Tjahjo mengatakan, pihaknya terus berkordinasi baik dengan Polri, TNI dan BIN untuk melaksanakan Pilkada periode berikutnya. Begitu pula Pikada terkait pemilihan presiden 2019 mendatang. *borneonusantaratime

*Editor: Effendy Asmara Zola

Kapolda Kalbar Tegaskan akan Tindak Tegas Penghasut

Logo-Borneo-Nusantara-Time-HD-(1)- - PNG-Like“Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik dengan menggunakan kekuatan. Kita hidup di negara hukum, sepakat membangun negara yang beradab.”

PERJALANAN  prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9 Desember 2015), telah selesai diselenggarakan tanpa gejolak yang bearti di 7 kabupaten di Kalbar.  Kini, tinggal lagi menunggu tahapan berikutnya, rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno KPU masing-masing daerah penyelenggara Pilkada.

Rakyat sudah berpartisipasi dalam pesta demokrasi serentak, kata Kapolda Kalbar – Brigjen Arief Sulistyanto, dan hasilnya adalah pilihan rakyat. “Apapun hasil Pilkada, harus dihargai sebagai bentuk demokrasi,” ujarnya.

Kapolda Kalbar menegaskan, Jika ada upaya mengagitasi atau menghasut hingga menimbulkan gangguan Kamtibmas – akan ditindak tegas. Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk gangguan yang menyebabkan konflik di tengah masyarakat.

“Kita akan laksanakan tindakan tegas, jelas, terukur, sesuai dengan prosedur hukum,” tegas Kapolda.

Polri jelas Kapolda – Arief Sulistyanto, juga mendorong masing-masing peserta pemilu untuk menggunakan saluran hukum yang ada, apabila ada sengketa dalam proses Pemilu.

“Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik dengan menggunakan kekuatan. Kita hidup di negara hukum, sepakat membangun negara yang beradab,” tegas Kapolda Arief lebih lanjut.

Menurut Brigjen Arief, masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang patuh pada hukum, mengikuti seluruh prosedur hukum dan tidak menggunakan kekuatan otot.

“Apabila ada yang menggunakan kekerasan dengan mengagitasi masyarakat atau rakyat, maka akan berhadapan dengan Polri,” kata Kapolda Kalbar – Arief Sulistyanto menekankan penegasannya. *borneonusantaratime