Category: Ekonomi dan Bisnis

Astarfirullah… Setelah Gagal Dana Haji, Pemerintah Incar Dana Zakat Umat Islam

“Setelah dana haji ditolak publik untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah mengincar dana zakat. Karenanya, umat menolak ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati (SMI) yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak.” PEMERINTAH diingatkan jangan pernah berpikir untuk mengambilalih pengelolaan zakat, ka...

Kritis! Utang RI hampir 4.000 trilyun Siapa yang bayar?

“Posisi utang Pemerintah RI per Juli 2017 tercatat capai Rp3.779,98 triliun. Satu bulan sebelumnya, utang RI Rp3.706,52 triliun.” INTELEKTUAL dan pemikir Islam Adian Husaini mempertanyakan besaran utang di era Pemerintahan Joko Widodo ini. “Utang RI hampir 4.000 trilyun. Siapa yang bayar?” tanya Adian di akun Twitter  @husainiadian, mengomentari...

Media-Media Penyanjung Jokowi Mulai Beritakan Lesunya Ekonomi, Ramalan JK Terbukti

“Ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, sementara utang negara terus meningkat.” SEBULAN ini, media-media yang dulu menyanjung si Capres Merakyat, kini mulai memberitakan kondisi ekonomi yang lesu. Bahkan media pendukung utama seperti MetroTV akhirnya tak bisa menutupi FAKTA. Potret Nyata Lesunya Ekonomi Indonesia https://finance.deti...

Haiya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke Kocek Cina Jadi 90 Persen?

“Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan jika komposisi kepemilikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara Indonesia dengan Tiongkok dalam konsorsium akan diubah.” SEKARANG ini, komposisi kepemilikan Indonesia-China berada di angka 60:40. Sedangkan yang lagi dalam proses kajian untuk dinegosiasi ulang menga...

Wow! APBD Kalbar Bocor Rp.200 Miliyar, Meriahkan Kebocoran di 34 Provinsi

“Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan adanya kebocoran anggaran antara tahun 2015-2016 pada 34 provinsi dengan total potensi kebocoran menyapai Rp15.083.175.086.687. Terjadi karena selama ini ada ‘main mata’ antara legislatif dengan eksekutif agar 'aman' dalam permainan proyek-proyek APBD.” SEPULUH BESAR provinsi yang menyumbangkan ang...

Sekilas Info: Harga Kebutuhan Dapur H-2 Lebaran 2017 di Pontianak

“Harga kebutuhan dapur  pada H-2 Idul Firi 1438 H atau 2017 di beberapa pasar tradisionil kota Pontianak, beberapa di antaranya menunjukan lonjakan dibandingkan beberapa hari menjelang bulan Ramadan dan sepekan menjelang lebaran.” NAMUN ada yang menyolok dengan harga melorot, yaitu bawang putih yang sebelum Ramadan cukup mengejutkan, Rp.130,000,...

Bawang Putih Jadi ‘Provokator’ Harga-harga jelang Idul Fitri 1438 H

  “Semenjak beberapa waktu lalu Gubernur Cornelis tanpa sungkan memproklamirkan dirinya sebagai provokator pengusiran para ulama masuk Kalbar, predikat ‘provakator’ jadi populer dipakai orang untuk hal-hal lain.”  KALI ini istilah ‘provokator’ melekat pada harga bawang putih. Betapa tidak, sementara harga bahan kebutuhan pokok lainnya ma...

Indra, Generasi Baru Pelukis Dinding di Pontianak

“Berbekal bakat yang ada, tanpa pendidikan formal (otodida), pemuda warga Gg Tritura Jl.Tanjung Raya I – Pontianak Timur ini, mengembangkan bakatnya di bidang seni lukis.”  INDRA (25) saat ini baru mampu dalam tempo satu hari membuat karya lukis  3 dm (tiga dimensi) di permukaan dinding  tembok, di bandingkan para pendahulunya yang mampu menyele...

Sebanyak 49 Ribu Pelanggan Listrik 900 VA Kota Pontianak Tak Bisa Lagi Menikmati Subsidi

“Terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan subsidi listrik 900 VA (volt ampere), imbasnya puluhan ribu pelanggan listrik 900 VA kota Pontianak tidak bisa lagi menikmati subsidi itu.” SEDIKITNYA  49 ribu pelanggan listrik 900 VA kota Pontianak yang akan kehilangan   subsidi dari pemerintah pusat terkait  pengalihan subsidi tersebut...

Jusuf Kalla: PP 60/2016 Sudah Ditandatangani Presiden, Tidak Mungkin Ditarik Lagi

“Mau apa lagi kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, bahwa  PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap berlaku karena sudah ditandatangani presiden.” SEPERTI diketahui pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan ...