Antara Nikah dan Resepsi Pernikahan di Lingkaran Pandemi


Diskusi Warung Kopi Antara Nikah dan Resepsi Pernikahan (ilustrasi)
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

Kolom by: Effendy Asmara Zola

“Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, antara lain yang pasti runtuhnya perekonomian rakyat kecil yang berbulan-ulan disuapi pidato dari distancing social/distancing psycal sampai ke hal ihwal PPKM yang menimbulkan masalah di lapangan, beralih pula ke istilah yang berlevel-level dari I sampai IV, apa bedanya? PPKM tak merubah keadaan Pundi Pundi Kosong Melompong.”

ULAMA dipenjarai dengan alasan kerumunan yang mengundang Corona, sementara ‘Boss’ dan kroni-kroninya aman-aman saja cipika-cipiki joget-joget dalam acara ‘ria jenaka’ tanpa celaka digiring masuk penjara.

Pagi ini saya mikir sendiri di sebuah warung kopi sambil sekali-sekali menyeruput secangkir kopi panas yang panasnya sudah turun ke level 3. Sementara yang saya pikirkan adalah bagaimana membayar secangkir kopi ini, sedangkan dompet sudah robek karena kena Level-7.

Beruntung dan bersyukur satu persatu muncul teman lama yang biasa berdiskusi di Warkop sebelum pandemi. Maka obrolan dengan gaya diskusi lama pun bersemi kembali. Diawali anggukan kepala Pak Belalang, siap meneraktir segala apa yang terhidang di meja Warkop. Bahkan Pak Belalang menyatakan siap bertanggung jawab, berdiskusi di atas 20 menit. Tidak cuma 13 menit yang dicukup-cukupkan waktunya oleh Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono ketika show of force makan sepiring roti cane.

Saya persilakan Pak Belalang membuka diskusi, karena dia jangan dianggap enteng juga, kendati pengangguran abadi, jelek-jelek dia melek kok, Sarjana Sospol jurusan Ilmu Sosial Kemasayarakatan.

“Rakyat disuruh patuh, rakyat patuh, tapi ekomi rakyat lumpuh tak disentuh. Prokes, prokas, prokis, dituruti. Tapi ada Bansos isinya bercampur tulang sapi 8 ons, apel 3 biji, kentang 3 biji, ada pula stroberi. Buat apa?” ungkap Pak Belalang mengawali diskusi kelas kami, kelas rakyat tepi alias pinggiran.

“Ya,” sahut saya menanggapi. Di awal Bansos terkait Corona tahun lalu, Walikota Pontianak, sebenarnya sudah mengetahui banyak Bansos yang tidak tepat sasaran.

“Tapi soal Bansos 10 kg beras plus 3 biji kentang, 3 biji buah apel, luar biasa makan duit haramnya”, timpal Wan Umar.

Lebih mencengangkan pernyataan Menkopolhukam, jika di Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) sekarang masih terjadi juga korupsi. Apa kata Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD, itu musibah! Wow!

Belakangan terbetik berita, Mensos Risma mengungkapkan, adanya dana Bansos Covid-19 yang dibelikan sepeda motor. Sementara Mensos sebelumnya, Yuliari Batu Bara dituntut 11 tahun. Angkanya sama dengan 11 triliyun yang ada di kantong Jokowi. Eh, ada lagi suntikan vaksin kosong, pelakunya cuma cukup minta maaf, dimaafkan.

Benar jugalah lirik lagu “Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkenang……”

Di masa pandemi ini jangankan emas intan, Mas Eko, Mas Jono, Mas Diman, sudah pada kelaparan di pinggiran. Siapa yang mau mengenangnya, sementara Bansos PMKM yang tadinya Rp2,4 juta sudah melorot tinggan Rp.1,2 juta, urusan mendapatkannya pun ribet, ruwet, ruwet….

“Ada kabar terbaru dari Walikota Pontianak”, ujar Pak Belalang sembari menyeruput kopinya yang sudah turun panasnya ke level 2.

Bahwa, lanjutnya, Walikota Pontianak – Edi Rusdi Kamtono mempersilakan warganya nikah lagi karena pandemi di kota ini sudah turun ke level 3.

“Ah, bercanda”, ujar saya. Nanti ‘baramuk’ lagi Gubernur Sutarmidji dengan Walikota Edi Kamtono.

Saya terkenang polemik antara Gubernur Kalbar Sutarmidji vs Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono terkait penanganan PPKM belum lama ini.

Ketika itu Gubernur Sutarmidji menyebut Walikota Edi Kamtono lamban, diibaratkannya seperti sepedamotor “Honda” mesti dipanaskan dulu baru bisa meluncur. Beda dengan diri sang gubernur yang diibaratkannya “Yamaha”, tak perlu dipanaskan, langsung meluncur begitu mesin dihidupkan.

“Pekerjaan itu perlu proses”, tanggap walikota.

Masalahnya, seperti diketahui masyarakat, Sutarmidji tak pandai naik sepeda motor, naik sepeda engkol pun tak pandai. Jadi, pandai-pandailah kalau berandai-andai.

Kembali ke soal izin Walikota Edi Kamtono buat warga kotanya kalau mau nikah lagi, Pak Belalang menjelaskan.

Bahwa Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta masyarakat tidak serta merta euforia terhadap status PPKM yang sekarang sudah turun menjadi level 3. Namun ia berharap masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Misal, makan dan minum di tempat seperti restoran, rumah makan, warung kopi dan kafe diizinkan dengan jumlah pengunjung terbatas atau 50 persen dari kapasitas.  Demikian pula mall dan pusat perbelanjaan diizinkan operasionalnya dengan kapasitas terbatas atau 50 persen dari kapasitas gedung dan protokol kesehatan secara ketat.

Adanya relaksasi ini, walikota berharap aktivitas perekonomian mulai bergerak kembali dan memberikan semangat bagi para pelaku usaha terutama UMKM, dalam memulai bisnisnya yang sempat dibatasi karena kebijakan PPKM Level 4.

“Lalu, soal warga diizinkan walikota untuk boleh nikah lagi?” tanya Mat Doyan yang doyan kawin-cerai penasaran.

“Begini Mat, ini juga mengacu pada Inmendagri nomor 32 tahun 2021, sudah dizinkan lagi menyelengarakan resepsi pernikahan, tapi secara terbatas dengan ketentuan 25 persen dari kapasitas ruangan dan wajib menerapkan Prokes”, jelas Pak Belalang mulai menguap, karena sudah 3 x 20 menit ngopi belum secangkir habis, cuma puntung rokok sudah memenuhi asbak.

Makanya saya pun mintan Pak Belalang untuk ngomong yang jelas, jangan bersayap tapi berselubung, kayak kalimat Mahfud MD. Mahfud pernah bilang, konstitusi boleh dilanggar, tapi tidak boleh melanggar konstitusi.. Bingung kan?

Memang banyak dampak kiri kanan, atas bawah, yang membingungkan akibat  pandemi Covid-19, mulai dari ucapan dan aturan sampai praktik di lapangan.

Lalu soal antara nikah dan resepsi pernikahan tadi,  syarat nikah sekadar bertempat di KUA yang hanya dihadiri beberapa orang terdekat, apa salahnya? Pastinya ongkos irit. Cuma terasa kurang sreg, kurang afdol tanpa disertai ramai-ramai acara adatnya. Misal acara antaran atau seserahan yang merupakan adat Melayu yang tak lekang di panas tak lapuk di hujan.

Meskipun upacara adat bukan merupakan bagian dari hukum syara yang menentukan syarat sahnya pernikahan. Namun patut diingat, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah.

“Begitu Mat,  bukan berarti NT dizinkan walikota nambah-nambah bini lagi, yang diizinkan adalah resepsi pernikahannya boleh ramai-ramai lagi seperti yang lalu-lalu, tapi terbatas pengunjung. Jangan salah paham, nanti terjadi lagi misunderstanding antara Gubernur Yamaha dengan Walikota Honda”, tutup saya.*BNTime

Penulis, Pimred BNTime

(Visited 22 times, 1 visits today)

Comments are closed.