Jabatan Presiden Tiga Periode, Pengamat:  Pelanggaran terhadap Pembatasan Kekuasaan


Ilustrasi: Wacana Presiden RI Tiga Kali
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

“Pakar Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode yang kembali mengemuka.Dia mengatakan masa jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pelanggaran.” terhadap pembatasan kekuasaan.”

HAL pertama, katanya, yang dilanggar adalah pembatasan kekuasaan.

“Pembatasan ini dalam rangka menyegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi yang disepakati dalam demokrasi modern kata”, kata Gaffar, Selasa (16/3/2021).

1. Kekuasaan tidak boleh di satu tangan

Gaffar mengatakan dalam dunia demokrasi modern telah disepakati masa jabatan penguasa eksekutif maksimal hanya dua kali. Menurutnya, pembatasan ini mengacu pada moral dasar demokrasi, di mana kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin.

“Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat,” katanya.

Menurut Gaffar, ada dua jenis pembatasan kekuasaan yakni pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi, yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah maksimal dua kali. Sedangkan pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum.

“Pembatasan ini dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi yang disepakati dalam demokrasi modern,” kata dia.

2. Masa jabatan presiden tiga periode akan timbulkan persoalan baru

Menurut Gaffar,  jika wacana masa jabatan presiden tiga periode benar-benar terwujud, maka akan menimbulkan persoalan baru. Ada risiko besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia, yakni semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Dengan begitu kekuasaan menjadi absolut.

“Kalau sampai tiga kali, seorang penguasa mampu mengumpulkan resources di tangannya, sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial,” kata dia.

Artikel terkait : Tolak Presiden 3 Periode, PKS: Tidak Sesuai Fitrah Demokrasi

 

3. Jika masa jabatan presiden tiga periode diwujudkan, maka akan mengubah Pasal 7 UUD

Sementara, Pakar Hukum Tata Negara Andy Omara menyebut masa jabatan presiden tiga periode tidak mungkin terwujud, lantaran dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Jika mungkin diwujudkan, maka akan mengganti Pasal 7 UUD 1945.

“Kalau dipilih tiga periode dengan UUD yang berlaku itu tidak memungkinkan, kecuali mengubah Pasal 7 UUD,” kata dia. *BNTime/IDNTimes

(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments are closed.