Eh, Ada Acungan Jempol buat Aqil Siraj


KH Aqil Siraj (dok.nu)
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

“Di balik Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tgl. 2 Februari 2021 tentang pembukaan bidang usaha yang lampirannya terkait investasi minuman keras (Miras), dan sudah dicabut oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) kemarin, Selasa (2/3-2021), ada peristiwa menakjubkan buat Ketua Umum PB NU – KH Said Aqil Siraj yang ia sendiri tidak mengetahuinya.”

AQIL Siraj diketahui, selama ini selalu menunjukan sikap dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial karena beraroma liberal – sculler.

Aqil Siraj misalnya pernah mencemooh mereka yang bercelana komrang dan atau memelihara jenggot. “Makin panjang jenggotnya, makin panjang juga gobloknya,” katanya suatu ketika.

Begitu pula, dia pernah menisbikan tata-tertib sholat berjamah yang mesti dalam keadaan shaf rapat dan lurus. Menurutnya, biar saja shaf renggang bukan masalah, supaya jin atau setan bisa ikut sholat berjamaah, semua agama sama, kitab suci sama, dan lain-lain statemen yang membuat geram umat Islam.

Akan tetapi sikap yang dinilai cenderung liberal tersebut, dapat ‘teranulir’ dengan sikap NU yang ditegaskan Aqil Siraj selaku Ketum PB NU, terkait penolakan terhadap peluang usaha yang lampirannya prihal investasi Miras alias minuman keras.

Aqil Siraj mendapat acungan jempol karena  mempertahankan pendirian NU tetap teguh berpegang pada Alqur’an dan Sunnah,  terkait minuman keras.

Diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, sejak 2013 silam, Ketua Umum PBNU Prof KH Said Aqil Siroj telah menyampaikan, bahwa tidak setuju investasi minuman keras (Miras) dibebaskan.

Berikut pernyataan sikap PB NU yang dinilai positip oleh masyarakat karena tak beranjak dari dulu hingga sekarang terkait Miras atau Minol.

Semua Keberatan dan Menentang

 NU Tetap Tidak Setuju

 

Menurut Kiai Marsudi, pada 2013 saat itu pemerintah baru merencanakan akan menjadikan industri minuman keras yang sebenarnya masuk daftar negatif investasi, menjadi keluar dari daftar tersebut. PBNU pun menolak rencana pemerintah tersebut.

Sekarang, menurut Kiai Marsudi, hal yang dulu sudah diberi masukan ternyata terus berlanjut dan sekarang sudah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kendati aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu berlaku untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

“Lalu apakah ada perbedaan sikap terdahulu dengan sekarang? Jawab simple, kata Ketua Umum NU itu, tetap tidak setuju baik karena qoliiluhu au katsiruhu (baik sedikit atau banyak) hukumnya tetap haram,” ujar Kiai Marsudi kepada Republika.co.id, Senin (1/3-2021).

Betapapun hal tersebut ada manfaatnya untuk ekonomi, tambah dia, namun mudharotnya sangat besar. “Tidak sebanding dengan mudharotnya. Karena menyangkut mudharot yang langsung terhadap kehidupan manusia,” ucap Kiai Marsudi.

 

MUI: Memposisikan Bangsa Sebagai Objek Ekploitasi

 

Tak kalah keras, adalah peringatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI – Anwar  Abbas, menentang terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal – yang  juga mengatur soal investasi industri minuman keras (Miras) untuk sejumlah provinsi.

Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi. “Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar saat dihubungi jpnn dari Jakarta, Minggu (28/2-2021).

Anwar mengatakan aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat. Peraturan tersebut, kata dia, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

PAN: Pemicu Kriminalitas

 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Perpres No 10 Tahun 2021 akan memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu.

Miras oplosan, ilegal dan palsu dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres. “Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya,” kata dia.

Ia mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

“Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini,” kata dia.

 

Muhammadiyah Sangat Keberatan

 

Sekretaris PP Muhammadiyah – Agung  Danarto dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah melalui kanal Youtube Muhammadiyah Channel,  Selasa (2/3-2021) menilai, Perpres nomor 10 tahun 2021 sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, norma-norma sosial, dan moral agama, akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal.

Usaha-usaha tersebut hendaknya senantiasa berpijak pada Pancasila, UUD 1945, norma-norma budaya masyarakat yang utama dan nilai-nilai ajaran agama.

Maka PP Muhammadiyah,  sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 khususnya yang tekait dengan investasi, produksi, distribusi dan tata niaga miras,” kata Agung, dikutip dari tribunnews.

 

 

Berdasarkan kritikan dari berbagai pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain sebelumnya, masyarakat  luas umumnya  termasuk dari kalangan non muslim yang mempertimbangkan akibat buruknya minuman keras, akhirnya Presiden Jokowi (Joko Widodo), Selasa (2/3-2021) memutuskan menyabut Perpres yang mengatur bidang usaha Industri Miras yang menebar kontroversi.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama Majelis Ulama Islam MUI, Nakhdatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Presiden Jokowi. *BNTime/Rol/JPNN/Trib

(Visited 28 times, 1 visits today)

Comments are closed.