Begini Reaksi PKS dan PPP Soal Legalisasi Investasi Miras yang Ditandatangani Presiden Jokowi


[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf klik A+ di atas

 

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2 Maret 2021)

SEBELUMNYA tokoh agama, ulama, dan elemen masyakat maupun kalangan politisi, banyak yang mengeritik bahkan mengecam Perpres No.10 Tahun 2021yang membuka kran investasi industri minuman keras (Miras) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai berlaku 2 Januari 2021.

 Antara lain, dua fraksi dari parpol berbasis islam PKS dan PPP di DPR-RI tak urung bereaksi keras  atas peluncuran Perpres No.10 Tahun 2021 yang kontroversial itu, yang  tak kalah ramai menjadi sorotan di media sscial.

 Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menyebut, Perpres No.10 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan 2 Januari 2021 tersebut, mencederai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah,” kata Jazuli dalam siaran pers, Senin (1/3-2021).

 

PKS: Batalkan

 

Jazuli mengatakan, di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. “Persoalan fundamental dan elementer seperti ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.Jazuli pun mendorong aparat keamanan untuk menyajikan data tentang bahaya miras di masyarakat kepada Pemerintah dan keamanan terkait untuk menunjukkan tingginya tingkat kriminalitas akibat miras.

“Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk  kamtibmas. Mungkin Pemerintah khilaf, dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan ini dibatalkan,” ujar Jazuli.

PPP:  Cabut

Sebelumnya Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah, bereakasi cukup keras. “PPP meminta Perpres tersebut dicabut demi masa depan anak bangsa, demi menjaga moral,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi  (Awiek) kepada wartawan, Sabtu (27/2-2021).

Bahkan, kata Awiek, pihaknya mendapat kabar bahwa pemerintah daerah (Pemda) Papua keberatan atas kehadiran perpres terkait investasi minuman keras. “Jadi infonya,  ternyata pemda Papua keberatan,” ujarnya.

Awiek juga memberi contoh mudaratnya minuman keras pada peristiwa yang belum lama ini terjadi, yakni kasus penembakan di Cengkareng, Jakarta, yang dilakukan oleh seorang oknum polisi. Itu akibat minuman beralkohol atau minuman keras yang mengakibatkan korban 3 nyawa.  Si pelaku sendiri yang sudah jadi tersangka, sebetulnya juga korban, korban dari keburukan minuman keras yang mempengaruhinya.

Artikel terkait : Amien Rais: Pak Jokowi sebetulnya Sedang Menghancurkan Akhlak Bangsa

 

Seperti diketahui. Perpres No.10/2021 yang berpijak pada UU No,11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang ditentang luas, dan telah menimbukan banyak korban dalam aksi unjuk rasa sebelum disahkan tersebut,  diberlakukan terbatas hanya untuk  Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Dikhawatirkan dampaknya,  bisa berekses kran miras yang berdampak merambah ke daerah lain. Namun akhirnya, Presiden Jokowi mencabut Perpres No.10/2021 yang bermuatan kemudaratan tersebut. *BNTime

(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments are closed.