Guspardi Anggota DPR-RI: GAR ITB Laporkan Din Syamsudin itu Pencemaran Nama Baik, Mahfud MD: Pemerintah Tak Akan Proses Laporan itu


Din Syamsudin dan Guspardi Gaus, Anggota DPR-RI Dapil Sumbar (foto dprgoid)
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

“Menyikapi tindakan GAR-ITB (Gerakan Anti Radikal alumni Institut Teknologi Bandung) yang melaporkan tokoh nasional sekaligus internasional, Din Syamsudin berprilaku radikal, beragam tanggapan banyak pihak terus berdatangan memberikan dukungan moril kepada terlapor dan minta sikap tegas dari pemerintah.”

TAK ketinggalan angkat bicara Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Dia mengaku tak habis pikir, heran dengan tuduhan radikalisme yang ditujukan kepada Din Syamsuddin. Tuduhan tersebut dinilainya tidak berdasar, keliru dan menyesatkan, bisa diduga sebagai pencemaran nama baik.

“Tuduhan itu bisa diduga sebagai pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan sudah masuk ranah tindak pidana. Delik pencemaran nama baik diatur dalam KUHP maupun UU ITE,” kata Guspardi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/2-2021).

Sebelumnya Guspardi yang politikus PAN (Partai Amanat Nasional) itu, mengaku telah mengenal Din Syamsuddin sejak 1976 saat sama-sama kuliah di IAIN Syarif Hidatullah, Jakarta. Tahu persis alur pemikiran sahabatnya tersebut.

“Selama bergaul dengan beliau sampai hari ini saya mengenal betul sosok Din sebagai aktivis dan tokoh yang gigih memperjuangkan perdamaian dan anti-radikalisme. Kok malah dituduh radikal. Tidak habis pikir saya sosok Din dituduh semacam itu,” ujarnya kepada awak media.

Menurutnya Prof Din Syamsudin merupakan tokoh Islam moderat  yang menggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Negara Kesaksian) yang kemudian disepakati.

“Prof Din juga sering menghimpun para tokoh lintas-agama dan berbagai elemen kemajemukan bangsa untuk kerukunan dan kebersamaan,” ungkapnya.

“Selain sebagai dosen, beliau pernah tercatat memegang beberapa jabatan penting. Di antaranya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah, anggota MPR RI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dua periode, menjadi Sekjen MUI, Ketua Umum MUI sampai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, penasehat ICMI, dan seabrek jabatan lainnya,” paparnya.

Ia meminta agar GAR-ITB menarik laporan yang disampaikan kepada KASN. Menurutnya upaya dialog lebih elok dikedepankan.

“Bukalah ruang diskusi, buktikan rekam jejak dan kecendekiawanan diri beliau. Sehingga didapatkan informasi yang utuh yang menjadi misi dan perjuangan Din Syamsuddin dan permasalahan yang disangkakan bisa terang benderang,” ungkapnya.

“Saya siap memfasilitasi  pertemuan dan dialog GAR-ITB dengan sahabat saya Prof. Din Syamsuddin,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memeroses laporan yang disampaikan kelompok GAR ITB terkait tuduhan bahwa Din Syamsudin radikalis.

Mahfud mengakui pemerintah memang menerima laporan dari beberapa orang yang mengaku dari ITB mengenai Din Syamsuddin. Laporan itu disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

“Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memeroses laporan itu,” ujar Mahfud melalui akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (13/2-2021).

Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin yang ini radikal atau penganut radikalis.

Mahfud menyatakan, bahwa Din Syamsuddin yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan tokoh Muhammadiyah, dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam.

“Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kompak mengkampanyekan, bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut ‘Darul Mietsaq’,

Muhammadiyah menyebut ‘Darul Ahdi Wassyahadah’. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” tutur Mahfud. *BNTime

Editor: Effendy Asmara Zola

Twit Mahfud:

Mahfud MD

@mohmahfudmd

Feb 13

Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl “Darul Ahdi Wassyahadah”. Beliau kritis, bkn radikalis

Mahfud MD

@mohmahfudmd

Feb 13

Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bhw NKRI berdasar Pancasila sejalan dgn Islam. NU menyebut “Darul Mietsaq”, Muhammadiyah menyebut “Darul Ahdi Wassyahadah”. Pak Din Syamsuddin dikenal sbg salah satu penguat konsep ini. Sy sering berdiskusi dgn dia, terkadang di rumah JK

Mahfud MD

@mohmahfudmd

Feb 13

Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kpd Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan sj, namanya ada orng minta bicara utk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tdk menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Comments are closed.