Dinihari, Sri Mulyani Naik Spaning Diolok Soal Jual Pulsa dan Token Listrik Kena Pajak, Netizen: Jam Segini Belum Tidur, Lagi Ngitung Pajak ya BU ?


Sri Mulyani Spaning
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf klik A+ di atas

“Dalam postingannya lewat tengah malam atau dinihari itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa PMK 06/PMK.03/2021 tidak akan mengubah atau berdampak pada harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.”

MENURUTNYA, selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas sejumlah item tersebut sudah berjalan.

“Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucer,” tulis Sri Mulyani.

Di bagian akhir atau halaman keenam, Sri Mulyani pun menulis dengan hurup kapital yang berbunnyi:

PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN.
KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI-MARI KITA BASMI BERSAMA!

Postingan Sri Mulyani banyak mendapat aneka respon dari netizen. Seperti biasa, ada yang mendukung dan ada yang mengeritisi.

“Bu bu. Kayak tidak tahu dengan prilaku distributor, mana ada distributor mau rugi? Tetap bebannya pada konsumen. Beli pulsa Rp50, dapetnya Rp35. Gk beda dgn beli pulsa listrik, beli Rp50 dapatnya 35,” tulis @samo_Indonesia.

“ya harga ke konsumen bisa jadi dinaikkan sama penjual pulsanya kelleeeuusss, sekali lagi mohon wakaf ya buuu..” kata akun @fadli.ach.

Dari puluhan ribu komentar, tak sedikit pula warganet yang menggoda atau memberi komentar dengan kata-kata lucu.

“Ibu jam segini belum tidur? Lagi ngitung pajak ya?” tulis akun @dinothemongz.

Artikel terkait sebelumnya: Kebijakan Sri Mulyani Soal Jual Pulsa Kena Pajak Jadi Olok-olok Netizen: Kayak Nggak Tahu, mana ada distributor Mau Rugi?

 

“Cewe kalau jam segini ngetik panjang begini. Kelar hidup lw,” sambung @evan_asher.

Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani terkait PMK 06/PMK.03/2021 tentang pulsa,kartu perdana, token listrik, dan voucer yang dipostingnya melalui akun Instagram @smindrawati.

Halaman 1:

PENJELASAN MENGENAI BERITA PEMAJAKAN ATAS PULSA/KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER (PMK 06/PMK 03/2021)

1.Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA/KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER

  1. Selama ini PPN dan PPH atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer SUDAH BERJALAN. JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.

Halaman 2

  1. Ketentuan tersebut BERTUJUAN MENYEDERHANAKAN PENGENAAN PPN DAN PPH atas pulsa/kartu perdana, Token listrik dan Voucer, dan untuk MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.

MENYEDERHANAKAN PENGENAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 3

1.PEMUNGUTAN PPN

  1. Pulsa/kartu perdana

Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

SEHINGGA DISTRIBUTOR TINGKAT PENGECER YANG MENJUAL KEPADA KONSUMEN AKHIR TIDAK PERLU MEMUNGUT PPN LAGI.

Halaman 4

  1. Token Listrik

PPN TIDAK DIKENAKAN ATAS NILAI TOKEN, namun hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/KOMISI yang diterima agen penjual.

  1. Voucer

PPN TIDAK DIKENAKAN ATAS NILAI VOUCER – karena voucer  adalah alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/PEMASARAN berupa KOMISI atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Halaman 5

2.Pemungutan PPH Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPH Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer MERUPAKAN PAJAK DI MUKA BAGI DISTRIBUTOR/AGEN YANG DAPAT DIKREDITKAN (dikurangkan) dalam SPT Tahunannya

JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN

Halaman 6

PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN.

KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI – MARI KITA BASMI BERSAMA !

Apakah Sri Mulyani sedang marah karena kebijakannya kali ini menjadi bahan olok-olokan publik? Pantauan barakata.id hingga Minggu 31 Januari 2021, belum ada keterangan dari orang-orang di dekatnya maupun dari Kementerian Keuangan yang mengkonfirmasi perasaan Menkeu. *BNTime/bara 

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.