Plin-plan? Kadiskes Kalbar Ancam Tenaga Kesehatan yang Tolak vaksin C-19


Gubernur Sutarmidji dan Kadiskes Kalbar Harisson
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

“Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat ( Kalbar) Harisson menegaskan, tidak akan mengeluarkan surat izin praktik tenaga kesehatan (SIP-Nakes) bagi yang menolak vaksin Covid-19.”

MENURUT Harisson, tidak ada alasan bagi tenaga kesehatan menolak vaksin. Tenaga kesehatan yang telah memenuhi syarat, baik secara medis atau kesehatan harus menjalani vaksinasi.

“Jika tidak mau, maka tidak akan kami terbitkan surat izin praktik atau surat izin kerjanya. Kenapa? Karena dia (Nakes) tidak paham dengan ilmu kesehatan. Ilmu Covid-19 mereka tidak paham,” kata Harisson kepada wartawan, Senin (18/1-2021).

Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari pernyataan Harisson sebelumnya, usai mengikuti pencanangan vaksinasi corona di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (14 Januari 2021).

Namun pernyataan atau penegasan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan awal, Rabu (6 Januari 2021), seperti dikutip BNTime dari kompas.com,.  Kepala  Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) – Harisson  menegaskan: “Tidak ada paksaan dalam proses vaksinasi Covid-19 termasuk kepada tenaga medis, tapi saya harap masyarakat mau mengikuti vaksinasi.”

Dinkes Kalbar juga tidak akan memberi sanksi apa pun jika ada yang menolak untuk divaksin, sebab vaksin yang ditolak akan dialihkan ke orang lain.

“Mereka yang menolak vaksin, otomatis dialihkan ke orang lain. Tidak ada paksaan,” terang Harisson.

Baca Artikel terkait: Gubernur Sutarmidji: Vaksinasi C-19 Wajib, Kadinkes Kalbar sebut Tak Ada Paksaan.. Dr. Fauzia, Ahli Epidemi Indonesia: Beri Rakyat Pemahaman, Bukan Ancaman !

(Kunjungi Artikel terkait lainnya di category: Kesehatan)

Pernyataan Kadinkes Kalbar Harisson waktu itu sejalan dengan penegasan ahli epidemiologi Indonesia – dr Tifauzia Tiyassuma yang menyatakan, bahwa :

Tidak ada satupun negara di kolong bumi ini, boleh melakukan program penyuntikan Vaksinasi, dalam situasi emergency sekalipun, dengan ancaman kepada rakyatnya. Oleh WHO, sejak WHO berdiri di tahun 1958, Vaksinasi adalah Program Sukarela, bukan program Mandatory (bukan wajib, Red BNTime).”

 Namun kekinian pernyataan Kadinkes Kalbar Harisson berubah lagi, bertolak belakang atau tak konsisten dengan pernegasannya di awal. * BNTime

(Visited 34 times, 1 visits today)

Comments are closed.