Beberapa Daerah Tak Beri Sanksi Warga yang Tolak Vaksinasi Corona. Gubernur Kalbar Tolak Dirinya Divaksin, Mengapa??


Ilustrasi
[ A+ ] /[ A- ]

Perbesar huruf, klik A+ di atas

 

Laporan; Wilmar & Fahilda/Jakarta

Editor: Effendy Asmara Zola

“Diketahui vaksinasi corona kali pertama dilakukan pada Presiden Jokowidodo (Jokowi), Rabu (13 Januari 2021), diikuti oleh Rafie Ahmad yang dipilih mewakili milenial.”

TRAGISNYA sang presenter  Rafie Ahmad menyepelekan kehormatan yang diberikan Istana. Dia malah melanggar prokes beberapa jam kemudian yang menimbulkan kekecewaan. Dimana pada hari yang sama setelah dari Istana, bersama kawan-kawan dan ada Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) , petinggi di salah satu BUMN – mantan Gubernur DKI Jakarta berada di kerumunan sebuah pesta di sebuah rumah mewah.

Namun secara umum diketahui, ternyata tidak semua Kepala Daerah akan menerapkan sanksi bagi warganya yang menolak untuk divaksinasi Corona apalagi sampai denda Rp.5juta.

Depok

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok misalnya,  tidak serta merta akan memberikan sanksi pada warga yang menolak divaksin Covid-19. Pasalnya hingga kini belum ada payung hukum yang mengatur soal sanksi jika menolak divaksin.

“Di Depok belum diberlakukan denda. Untuk sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19 sampai saat ini belum. Kami coba mengedukasi warga,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Kamis, (14 Januari 2021). Dilansir Sindonews.

Menurut dia, Pemkot Depok menunggu aturan dari Gubernur Jawa Barat terlebih dahulu. Padahal wilayah penyangga Jakarta lainnya seperti Bekasi sudah ada sanksi yang mengaturnya. Di Jakarta, warga penolak vaksinasi Covid-19 terancam denda maksimal Rp5 juta. Di Kabupaten Bekasi, ancamannya berupa denda Rp100.000 per orang.

Namun hal itu belum bisa diberlakukan di Kota Depok sebelum ada peraturan gubernur Jawa Barat. “Kalau Provinsi sudah mengeluarkan Pergub, maka daerah juga harus mengikuti,” tegasnya.

Sumatera Selatan

Kumparan mengungkapkan,  Pemprov Sumsel juga memastikan tidak akan memberikan sanksi maupun denda bagi warga yang menolak disuntik vaksin corona (COVID-19).

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyakini jika warga Sumsel patuh terhadap program pemerintah terkait arahan  vaksinasi corona.

“Tidak perlu sanksi atau denda. Saya yakin niat baik pemerintah ini akan disambut baik masyarakat,” katanya, Kamis (14/1-2021).

Menurutnya, ketentuan vaksin sendiri juga sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984. Tidak ada alasan bagi masyarakat menolak, tanpa menyampingkan hak asasi manusia (HAM) yang ada.

“Vaksinasi ini bertujuan menolong masyarakat bukan jutru untuk mencelakakan,” katanya.

Selain itu, vaksinasi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk segera menyelesaikan pandemi corona dan memulihkan seluruh aspek terutama di bidang ekonomi.

Yogyakarta

Menariknya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),  awal-awal sudah memastikan tidak akan ada sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi  virus Corona atau COVID-19, tanpa menyinggung soal aturan atau undang-undang, namun lebih banyak mengedepankan sosialisasi.

Dinas Kesehatan DIY juga  akan membentuk Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) jika terjadi masalah usai vaksinasi.

“Di DIY tidak akan diterapkan sanksi mohon maaf seperti provinsi lain, tapi nanti ada ajakan dari pimpinan, dari Ngarsa Dalem (Sri Sultan HB X) untuk melaksanakan vaksinasi,” kata Kepala Dinkes DIY, Pembajun Setyaningastutie melalui wawancara daring, Senin (11/-2021).

Melansir Detikcom, Pembajun mengatakan, pihaknya akan mengutamakan sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sadar untuk menciptakan kekebalan terhadap virus.

Pembajun juga telah menyiapkan pembentukan komite KIPI sebagai wadah untuk menampung keluhan usai vaksinasi COVID-19. Meski begitu, dia berharap program vaksinasi ini berjalan lancar tanpa ada kendala.

“Karena itu kalaupun, kita tidak berharap, sampai hari ini mudah-mudahan Allah memberikan ridanya tidak ada kejadian pasca imunisasi yang sangat fatal,” harapnya.

Kalimantan Barat

Sepekan sebelum penyuntikan perdana vaksin Corona, Gubernur Kalimantan Barat ( Kalbar) Sutarmidji, mengaku tidak bisa menerima  disuntik vaksin Covid-19. Dia mengemukakan alasan medis, karena pernah terjangkit atau terinfeksi Covid-19 atau Corona. Hal yang sama keadaannya juga dengan wakilnya – Ria Norsan dan Sekda – Leysandri.

“Saya sudah daftar, tapi tidak bisa. Pak Wagub dan Pak Sekda juga tidak bisa,” ungkap Sutarmidji kepada wartawan, Kamis (6/1-2021).
Namun demikian, menurut Sutarmidji, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kalbar sudah menyatakan kesiapan  untuk menerima vaksin.  “Tinggal menunggu persetujuan dari Balai Pegawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujarnya.

Namun tidak secara umum Sutarmidji menyatakan tidak dapat menerima suntikan vaksin Corona dan dua pejabat teras Kalbar tersebut, sebab merujuk dengan undang-undang dan sudut pandang Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, bahwa vaksin merupakan  hal wajib bagi mereka yang memenuhi syarat.

“Orang yang divaksin akan membentuk antibodi sehingga terhindar dari Covid-19. Kata Pak Ridwan Kamil, antibodi akan terbentuk setelah hari ke-28,” kata Sutarmidji.

Namun menurut seorang wanita Indonesia, ahli epidemiologi – dr Tifauzia Tyassuma menegaskan, sejak WHO berdiri pada tahun 1958, vaksinasi adalah program sukarela, bukan program mandatory (bukan hal wajib). *BNTime /sindo /kump /dtk

(Visited 41 times, 1 visits today)

Comments are closed.