TNI Dinilai Mulai  Takut-takuti Rakyat, FPI Duga Konvoi Koopsus TNI di Petamburan Atas Restu Jokowi


[ A+ ] /[ A- ]

 

Laporan: Wilmar/Fahilda

Edior: Effendy Asmara Zola

 

“TNI (Tentara Nasional Indonesia) setakat ini banyak mendapat simpati rakyat, TNI dinilai adem, tidak bertindak refresif dalam pengamanan menghadapi berbagai aksi massa selama rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiba-tiba melakukan tindakan yang dinilai controversial”.

 DIKETAHUI ketika Warganet (netizen) pada Kamis (19/11-2020) dihebohkan dengan sejumlah kendaraan taktis (rantis) milik Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) – yang  berhenti di jalan raya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

 Sambil dikawal polisi militer (POM) dan sejumlah prajurit yang naik truk di belakangnya, ungkap Republika, Rantis Koopsus TNI membunyikan sirine meraung-raung berhenti di depan gang yang menuju Markas Front Pembela Islam (FPI).

Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane, menjelaskan jika Koopsus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida (campuran). Sehingga, bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalam hal ini anggota FPI.

“Terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih berlangsung hingga hari ini, seperti di Poso dan Papua. Meski beberapa hari lalu dua terduga teroris telah diselesaikan operasi gabungan TNI dan Polri,” kata Fahmi kepada Republika, Jumat (20/11).

Menurut dia, pengganti Santoso, yakni Ali Kalora yang memimpin aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, masih belum berhasil dilumpuhkan. Hal itu jelas menuntut pengerahan pasukan  apabel, termasuk perlengkapan elektronik dan persenjataan.

“Bila teroris bergerak di wilayah hutan dan pegunungan, maka Koopsus TNI yang lebih mampu menyelesaikan secara berani, tuntas, tegas, dan cepat. Apalagi, untuk medan yang terjal di Papua, TNI mutlak diperlukan untuk menumpas gerakan teroris, separatis dan kriminal bersenjata di sana,” kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.

Fahmi berpesan, janganlah bangsa Indonesia lupa masih berutang nyawa terhadap para pekerja yang membangun jalan Trans-Papua yang dibunuh secara kejam tahun 2018. Para pelaku hingga kini, sambung dia, belum ditangkap. Bahkan kelompok tersebut masih meneror warga sipil. Karena itu, bukan ranah pasukan khusus mengurusi masalah FPI.

“Saya yakin menjelang peringatan 1 Desember 2020, gerakan mereka akan makin marak. Saat ini mereka sudah bergerak di media sosial. Inilah prioritas operasi bagi Koopsus TNI,” kata Fahmi.

Yang Bisa Gerakan Koopsus TNI Hanya Presiden

 

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyoroti peristiwa melintasnya kendaraan taktis (rantis) milik pasukan elite Komando Operasi Pasukan Khusus (Koopsus) TNI di dekat markas FPI, Jalan Petamburan, Jakarta. Ia menyebut, pasukan Koopsus bergerak atas restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu dari Koopsus. Ini unit baru (di tubuh TNI). Dan yang bisa gerakkan pasukan ini hanya Presiden,” kata Munarman kepada Republika, Jumat (20/11).

Munarman juga membantah klaim Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait mobilisasi pasukan elite tersebut. Dudung sebelumnya menyebut, kendaraan taktis yang melintas itu dibawa anak buahnya yang berasal dari Komando Garnisun Tetap I/Jakarta (Kogartap I/Jakarta).

Jangan Ikut-ikutan Jadi Pembohong

 

“Jelas di mobilnya yang patroli itu ada tulisan Komando Pasukan Khusus. Jangan ikut-ikutan jadi pembohong dia (Dudung),” kata Munarman.

Munarman juga menyoroti pengerahan pasukan itu dari sisi regulasi. Dia mengatakan, terdapat dua jenis tugas TNI sebagaimana diatur dalam UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pertama, operasi militer perang. Kedua, operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam pasal 74 UU tersebut dinyatakan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu Presiden. “Nah dengan pengerahan Koopsus ke Petamburan, rakyat tentu tahu, itu perang atau bukan?” kata dia.

Menurut dia, rakyat sudah tahu motif di balik pengerahan pasukan ini. Rakyat tentu juga tahu siapa yang bisa memerintahkan pelaksanaan OMSP.

“Jadi, untuk OMSP yang berwenang menggerakkan adalah Presiden. Dengan demikian, artinya prioritas Presiden saat ini adalah operasi militer selain perang terhadap FPI tho,” kata Munarman menegaskan.

Sebelumnya, viral sebuah video pendek yang menampilkan sejumlah rantis melintas di Petamburan. Rantis warna hitam pekat bertuliskan “KOOPSUS” itu juga sempat berhenti di depan Markas FPI selama beberapa detik. Saat berhenti, sirene dari rantis itu terus meraung-raung.

Saat apel gelar pasukan persiapan pilkada dan banjir di Silang Monas pada Jumat pagi,  Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut, pasukan yang melintas itu adalah anak buahnya. Tujuannya cuma melintas di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. *BNTime/Rol

(Visited 25 times, 1 visits today)

Comments are closed.