5 Gubernur Penyampai Aspirasi Tak Berdaya Hadapi Tekanan Perintah Satu Suara, Perlawanan Rakyat Bakal Meluas di Depan Istana


Ilustrasi unjuk rasa tolak UU Ciptakerja / Net
[ A+ ] /[ A- ]

 

Laporan: Wilmar & Fahilda (Jakarta)

Laylani Laila (Pontianak)

Editor: Effendy Asmara Zola

“Presiden Joko Widodo  diketahui telah meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja. Pernyataan itu terkait diketahui adanya  beberapa Gubernur dan Ketua DPRD yang dengan tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.”

 PRESIDEN Jokowi melarang 34 gubernur  metolak UU Cipta Kerja, dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian,  disampaikan Jokowi dalam rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10-2020) pagi.

Jokowi meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat itu untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja. Jokowi meyakinkan para gubernur, bahwa  UU Cipta  Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa, menurutnya justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji Lewat akun Facebook pribadi, Bang Midji,  memohon kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan Perppu menyabut UU Omnibus Law – Cipta  Kerja yang memicu gelombang unjuk rasa di tanah air demi terhindarnya pertentangan di masyarakat yang tidak mustahil semakin meluas.

“Undang Undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saya sudah serap semua aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain, sudah saya sampaikan ke pemerintah pusat. Mari kita jaga iklim kondusif di Kalbar. Saya tak ingin lagi ada unjuk rasa untuk hal in,” kata Sutarmidji, di hadapan ratusan mahasiswa di halam kantor Gubernur, Jumat (9 Oktober 2020). Sehari sebelumnya demo berujung ricuh dan bentrok dengan aparat di halaman Sekretriat DPRD Kalbar di Jl.Ahmad Yani I, Pontianak, yang hanya beberapa ratus meter dari kantor gubernur.

Gubernur Kalbar yang mantan Walikota Pontianak dua priode dan mantan dosen FH Untan itu, tidak sendirian terkait UU controversial tersebut. Ada juga yang senada dan seirama, adalah Gubernur Jawa Barat – Ridwan Kamil yang menemui pengunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020). Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memui massa pengunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam. Di hadapan ratusan pedemo, Anies menegaskan aksi mereka sebagai bentuk dari penegakkan keadilan.

“Teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua. Dan anda semua sedang menegakan keadilan. Jalankan dengan tertib,” kata Anies.

Ia pun meminta demonstran memantau dari rumah perkembangan perjuangan yang sudah mereka lakukan.

“Pantau ikuti perkembangan karena itu perjuangan kita semua,” katanya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno juga bersikap sama dengan tiga gubernur lainnya, yang setuju dengan aspirasi para pendemo. Irwan pun mengeluarkan Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 yang berisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat yang ditandatangani Irwan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat.

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi semua tuntutan buruh yang menggelar aksi menolak Omnibus  Law  UU Cipta Kerja di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/10), terkain UU Omnibus Law yang controversial itu.

“Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri ,” ungkap Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id,  Jumat (9/10).

Tak ketinggalan Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, beberapa pimpinan eksekutif dan legislatif daerah ikut demo bersama kaum buruh.

Tuntutan demonstran agar Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja,  tak dibahas dalam rapat perintah diam dan satu suara melarang 34 gubernur menolak UU Cipta Kerja.

Bahkan Presiden  Jokowi memberi perintah  kepada Kapolri Idham Azis untuk menindak tegas pengunjuk rasa menolak Omnibus Law yang menimbulkan kericuhan sebagai pelaku pidana. Pemerintah meminta masyarakat yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepolisian RI mencatat ada 3.862 orang yang ditangkap dalam rangkaian aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung pada Kamis (8/10-2020).

Namun, dampak dari tak digubrisnya aspirasi rakyat itu, gelombang amarah  rakyat akan lebih besar lagi dengan rancangan “Aksi 1310”. Berbagai seruan menyebar di media sosial, menggalang massa lebih banyak untuk aksi  unjuk rasa pada Selasa (13 – 10 – 2020) di depan Istana Kepresidenan, ***BNTime (berbagai sumber)

(Visited 27 times, 1 visits today)

Comments are closed.