Siapa yang Konyol?? Gubernur Kalbar apa Menkes?? DPR-RI Bersikap, Ombudsman:  Minta Kepala Daerah Jangan Sewenang-wenang


Para penumpang pesawat salah satu maskapai penerbangan Jakarta - Pontianak (Ilustrasi BNTime)
[ A+ ] /[ A- ]

“Anggota Komisi V DPR, yang membidangi transportasi Nurhayati Monoarfa mempertanyakan sanksi larangan terbang Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bagi maskapai yang mengangkut penumpang terpapar COVID-19.”

SEBAB, kata dia, keputusan membuka atau menutup rute merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

“Kejadian ini sangat kita sayangkan. Pemberian sanksi dari Gubernur Kalimatan Barat itu, jelas menabrak peraturan Menteri Perhubungan. Pemberian sanksi administratif menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan,” ujar Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9-2020).

Tentunya, sanksi ‘sepihak ini’ sangat merugikan maskapai penerbangan yang tengah berusaha bangkit pada masa pandemi COVID-19. Nurhayati mengingatkan, tugas maskapai hanya mengantar penumpang sampai tujuan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seharusnya, sanksi atau teguran diberikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pengelola bandar udara.

“Penumpang melewati pemeriksaan berlapis, mulai dari persyaratan dokumen hasil uji kesehatan COVID-19 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pemeriksaan keamanan oleh petugas aviation security pengelola bandar udara. Jika semua sudah terpenuhi, maskapai hanya bertugas mengangkut penumpang yang sudah memenuhi ketentuan dimaksud ke kota tujuan,” paparnya.

Hj Nurhayati Manoarfa Komisi V DPR-RI

Politikus PPP ini menilai, kebijakan Gubernur Sutarmidji yang juga politikus PPP Kota Pontianak,  sangatlah tidak tepat. Karenanya, Komisi V DPR RI akan segera menindaklanjuti polemik ini dengan memanggil jajaran Kementerian Perhubungan. Aturan membuka atau menutup rute penerbangan, merupakan wewenang pemerintah pusat, melalui Kemenhub.

“Seharusnya yang paling benar ya gubernur koordinasilah dengan pak menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi). Tidak terus membuat suatu keputusan sepihak. Ini sangat berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya, dukutip BNTime dari inilahcom.

Kesewenang-wenangan Pemerinatah Daerah

Polemik larangan terbang ini menurut Rmol juga sebelumnya ditanggapi Komisioner Ombudsman, Alvin Lie yang menilai kebijakan tersebut salah sasaran dan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah daerah.

Alvin menyatakan maskapai hanya mengangkut penumpang yang telah lolos verifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Tanpa lampu hijau dari unit kerja tersebut, penumpang tidak diizinkan terbang. Larangan terbang, menurut Alvin, tak adil baik bagi maskapai maupun bagi calon penumpang yang telah memesan tiket. Dia menyatakan perusahaan dapat mengajukan gugatan kepada Ombudsman terkait dengan tindakan pemerintah daerah yang sewenang-wenang.

Beberapa waktu sebelum polemik larangan terbang oleh Gubernur Sutarmidji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lasarus, mempertanyakan kepada Menteri Perhubungan  Budi Karya Sumadi, ikhwal pengawasan protokol kesehatan pada transportasi umum. Anggota komisi V DPR RI Dapil Kalimantan Barat itu mengatakan, bahwa masih banyak transportasi umum yang mengabaikan protokol Covid-19.

“Saya pengalaman bolak-balik karena terbang terus. Ada maskapai yang saya hindari hari ini. Pernah satu kali ini tidak ada protokolnya, dan semua orang biasa saja, Pak Menteri,” keluhnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (31/8-2020),  dilansir jawaposcom

Menurut Lasarus, tempat yang paling berisiko menjadi lokasi penularan Covid-19 adalah angkutan umum. Bahkan, dirinya mengaku sempat marah kepada petugas salah satu maskapai karena kurangnya protokol kesehatan di sana.

“Mesti kita yang ngomel, yang awasi kita diam saja. Kalau kita yang tegur terus sesama penumpang, bisa baku tonjok kita pak,” ucap Lasarus.

Merespons hal itu, Budi Karya mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas pada maskapai yang enggan melakukan praktek protokol kesehatan. Namun, di sisi lain, Budi mengklaim bahwa sebenarnya angkutan udara merupakan transportasi yang paling aman.

“Kalau kita bicara IATA dan ICAO sebenarnya di penerbangan itu ada teknologi HEPA yang membuat pesawat aman. Karena sirkulasi udara itu keluar,” jelasnya.

Menurut Budi, sebetulnya kapasitas pesawat bisa ditingkatkan ke 100 persen dari yang saat ini cuma 70 persen. Apalagi, aturan internasional pun tidak pernah mewajibkan pesawat harus 70 persen kapasitas maksimalnya.

Namun, pihaknya masih enggan menaikkan kapasitas pesawat lantaran kondisi psikis masyarakat dan Kementerian Kesehatan masih melarang hal itu dilakukan. “Ada keinginan menaikkan sebetulnya, di luar negeri udah 100 persen lho, Pak. Hanya saja kita belum berani karena psikis. Kemenkes juga tetap minta pertahankan 70 persen,” tutupnya.

Konyol

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalbar – Sutarmidji mengeritik tajam keputusan Menteri Kesehatan mengenai penyabutan aturan rapid test dan PCR sebelum penumpang maskapai penerbangan melakukan perjalanan. Inilah awal polemik tentang kepala daerah (Gubernur Kalbar) yang dianggap sewenang-wenang menabrak kewenangan  Kemenkes dan Kemenhub.

Artikel terkait: Gubernur Kalbar, Sutarmidji Menyoal Cabut Aturan Rapid Test Penumpang Pesawat Terbang Sebut Menteri Kesehatan Konyol

                          

 Bang Midji, begitu dia biasa disapa, menganggap keputusan Menkes Terawan Agus Putranto  merupakan tindakan konyol,  justru membahayakan masyarakat.

“Itu pekerjaan konyol pak Menteri itu,” teriak khas suaranya di hadapan sejumlah awak media  di Kantor Gubernur, Rabu (9 Sept 2020).

“Sudah tahu daerah kemampuannya sangat terbatas tetapi masih diberi beban untuk tracing orang, konyol kan?,” katanya.

Dia menyayangkan sistem penanganan Covid-19 di Indonesia yang tidak konsisten.

Terbaru Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), menyabut aturan rapid test atau swab test. Orang yang melakukan perjalanan tidak akan dites, cukup dengan hanya  ukur suhu tubuh, penemuan kasus baru difokuskan di pintu masuk wilayah.  Hal ini yang membuat Sutarmidji naik pitam.

“Rapid testnya dicabut lalu diwajibkan daerah yang melakukan itu, konyol lah namanya. Kalau daerah ada PCR nya, kalau tidak  memadai, bagaimana? Itu pekerjaan yang tidak masuk akal,” sambungnya.

Buntutnya, dua maskapai penerbangan dilarang terbang membawa penumpang dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat. Larangan terbang selama 10 hari berturut-turut, sejak Sabtu (19/9-2020) sampai Senin (28/9).

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson mengatakan, dua maskapai telah dianggap melanggar Pergub 110/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. *BNTime/ini/rmol/JP

(Visited 39 times, 1 visits today)

Comments are closed.