Saktinya “Pendekar Mabuk” asal Sanggau – Kalbar ini, Bikin seorang Lurah dan Seorang Brigjen Polisi Tercampak  


Djoko Tjandra
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Geger keberadaan Djoko Tjandra berada di Indonesia, buronan belasan tahun   Kejaksaan Agung RI, bermula dari informasi kalau sang buronan berhasil mengantongi KTP Aspal (asli tapi palsu) yang memuluskannya pulang kampung Jakarta – Pontianak berbekal surat sakti yang dikeluarkan Mabes Polri.”

DJOKO  Sugirto Tjandra (Djoko Tjandra)  diduga rindu kampung halaman setelah sebelas tahun lebih menjadi buronan, sementara keberadaannya ‘menyusup’ kembali ke Indonesia dalam upaya hukumnya untuk mendaftarkan diri PK (peninjauan kembali) ke MA atas vonis pengadilan.

Djoko Tjandra alias Tjan Kok Hui yang pada masa kecilnya biasa disapa dengan panggilan Ahui, kelahiran Sanggau 27 Agustus 1950, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Untuk pulang kampung, dia harus mendarat dulu di Bandara Supadio, Pontianak. Lima jam berikutnya, dengan transportasi darat, baru bisa sampai di Sanggau.

Dikutip dari Sindonews Djoko makin terkenal setelah bekerja sama dengan pengusaha muda, Setya Novanto yang saat itu menjabat Wakil Bendahara Umum Partai Golkar. Kerja sama itulah awal dari perkara yang melibatkan PT Era Giat Prima (EGP), perusahaan bikinan Djoko dan Setya.

Djoko Tjandra yang menjadi kaya raya dalam bisnis properti, selaku Dirut PT PHL (Persada Harum Lestari), membuat perjanjian pengalihan tagihan (cassie) piutang dengan pihak Bank Bali – Rudy Ramli dan Rusdi Suryadi, mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadp Bank Tiara sebesar Rp.38 miliyar.

Dibuat juga perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara dua pihak yang sama. Namun dalam perjanjian ini, Djoko Tjandra berperan sebagai Direktur PT Era Giat Prima (EGP). Kerja sama ini memunculkan perkara korupsi.

Lalu pada September 1999, perkara korupsi cessie Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan laporan dari Bismar Mannu, Direktur Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Agung.

Dalam kasus itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko lepas dari dakwaan dan tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp15 juta, dan uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra menghilang, diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. “Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia”, demikian tulis Sindonews.

Tiba-tiba heboh kalau sang buronan ada di Jakarta ngurus KTP dan dapat Surat Jalan Sakti Jakarta-Pontianak ada medio Juni lalu.

Tak tunggu lama, setelah laporan investigasi Inspektorat, Gubernur DKI Jakarta – Anies Baswedan mencopot Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan karena penyalahgunaan wewenang menerbitkan KTP elektronik (KTP-e) untuk Djoko Tjandra.

Tindakan tegas Anies Baswedan tersebut mendapat pujian dari Rocky Gerung, “keren” ujarnya singkat dan menjadi tranding di berbagai media sosial.

Diduga berbekal KTP Aspal itulah, belakangan dikabarkan berakibat fatal bagi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo mengeluarkan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra – buronan  kasus hak tagih atau cessie Bank Bali itu.

“Itu adalah inisiatif sendiri dan tidak izin pimpinan. Jadi membuat sendiri dan  dalam proses pemeriksaan di Propam,” kata Argo saat jumpa pers di Mabes Polri,  Rabu (15/7/2020).

Berikutnya, Mabes Polri benar-benar menyopot Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatannya, bahkan ditahan guna pemeriksaan oleh Divpropam Polri.

Pencopotan tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat tersebut, Prasetyo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri, dalam rangka pemeriksaan.

“Ditempatkan di tempat khusus,  diitahan  di sana selama 14 hari mulai hari ini juga,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (15/7).

Divpropam Polri akan mengusut tuntas kasus penerbitan surat jalan untuk Djoko Tjandra itu. Pendalaman akan dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan intruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, jelas Argo, sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh pihak yang melakukan pelanggaran, guna menjaga marwah institusi.

“Tentunya kita menggunakan asas praduga tidak bersalah. Brigjen Prasetyo kita mintai keterangan selengkap-lengkapnya,” pungkas Argo.

Sementara itu Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, belum dapat memastikan dimana keberadaan buronan pihaknya sejak 2009 itu, tapi diduga kuat keberadaannya di Malaysia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding, menilai Djoko S Tjandra yang menyandang status buron kelas kakap namun bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, merupakan hal yang sangat ironis.

Terlebih, koruptor perkara pengambilalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu bisa memiliki e-KTP dan paspor Indonesia setelah sejak 2009 menjadi buronan.

Sudding menuturkan, tulis jpnn, dirinya pernah ke Papua Nugini tempat Djoko Tjandra bersembunyi. Di negeri sebelah timur Papua itu pula Djoker – julukan kondang Djoko- menjadi sosok terkenal dan membangun banyak properti.

“Dia sangat dikenal di Papua Nugini, tetapi anehnya seorang WNA yang juga sebagai penjahat, sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap bisa masuk dan lolos ke negara kita tanpa terdeteksi oleh pihak Imigrasi,” kata Sudding saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting, Senin (13/7).

Wakil rakyat berlatar belakang pengacara itu menambahkan, Ditjen Imigrasi sudah tidak perlu lagi mencari alasan pembenar ataupun menyalahkan sistem.

“Saya kira tidak usah ada alasan pembenar, karena ini sudah menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu lagi mencari alasan karena sistem dan sebagainya,” ujar Sudding dan juga mempersoalkan Ditjen Imigrasi yang tetap mengeluarkan paspor untuk Djoko Tjandra.

“Kenapa harus diberikan paspor kemarin tanggal 23 Juni oleh Imigrasi Jakarta Utara tanpa ada konfirmasi ke aparat penegak hukum tentang status yang bersangkutan,” kata dia.

Sudding menegaskan bahwa hal itu merupakan suatu kelemahan di Ditjen Imigrasi. Mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Hanura itu pun meminta penjelasan soal paspor baru untuk Djoko.

“Sementara yang bersangkutan adalah warga negara Papua Nugini, dan sudah dijatuhi hukuman,” tutup Sudding.

Respons cepat jajaran kepolisian terutama Kapolri yang langsung mencopot jabatan Brigen Pol Prasetijo Utomo mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW) melalui ketuanya Neta S. Pane.

“Indonesia Police Watch memberi apresiasi pada Mabes Polri yang telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo,” ujar dia.

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, selain memberikan apresiasi, Neta S. Pane dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan bahwa adanya dugaan persekongkolan jahat demi melindungi Djoko Tjandra. Bahkan dirinya meragukan bahwa upaya tersebut bukan merupakan inisiatif individu semata. Neta menyebut nama Brigjen Pol NW yang juga mesti dicopot karena persekongkolan.*BNTime/sin./ jpnn/ pr/ berbagai sumber

Editor: Effendy Asmara Zola

(Visited 21 times, 1 visits today)

Comments are closed.