Sedikit-sedikit “Saya Pribadi”


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Catat dan ingat baik-baik, menghadapi ribuan massa aksi dari berbagai ormas di Pontianak Tolak RUU HIP, DPRD Kalbar menyatakan mendukung Aspirasi Massa, Jumat (26 Juni 2020) petang di halaman depan sekretariat  wakil rakyat daerah ini.”

KONTROVERSIAL Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang bergema dari gedung labi-labi Senayan, markas anggota DPRR-RI dan merebak ke seluruh penjuru tanah air, tak luput membuat gerah rakyat di belahan bumi Kalimantan Barat.

Menurut berita kedatangan ribuan massa yang dipimpin langsung oleh Sultan IX Kesultan Qadriyah Pontianak, Syarif Machmud Melvin Alqadri, disambut atau diterima oleh beberapa anggota dewan pilihan rakyat dari berbagai Dapil itu. Disebutkan, diterima oleh antara lain Wakil Ketua DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad, Zulkarnaen Siregar, H Mad Nawir, H Ishak Ali Almutahar, Martinus Sudarno, dan H Fatahillah Akbar.

Saya salut juga, beberapa anggota Dewan Kalbar tersebut menyambut, sehingga tak terjadi hingar-bingar dan ribut. Mengingat dari masa ke masa sejak dulu, jika ada aksi unjuk rasa, anggota DPRD Kalbar selalu ngacir dan lolos lewat pintu belakang.

Sayangnya Syarif Amin Muhammad – Wakil Ketua DPRD Kalbar mengeluarkan kalimat, “secara pribadi berpendapat sama dengan apa yang menjadi aspirasi massa.”

Secara pribadi? Mengapa menyampaikan kalimat datar, memang masalah jika tegas-tegas sebut saja ‘kami dari Nasdem’. Memangnya Nasdem ada di mana, dalam hal ihwal RUU HIP? RUU HIP yang dicurigai bakal memberi nafas baru bagi Komunisme-Lenisme yang sudah dinyatakan almarhum di republik ini melalui Tap MPRS XXV/1966.

“Kita tidak boleh memvonis salah satu partai”, its oke. Tapi pernyataan ’saya secara pribadi’  itu, tidak atas nama lembaga. Sama halnya ketika belum lama ini Sutarmidji – Gubernur Kalbar menyatakan, “Saya secara pribadi menganggap Sultan Hamid II adalah pahlawan bagi rakyat di Kalbar”, Apa perlu diseminarkan juga berdasarkan ilmu. mantik bahasa soal formula ‘saya pribadi itu?’

Maka ketika Ripka Cipta Ning menulis buku Saya Bangga Jadi Anak PKI, orang PDIP di acara sebuah TV swasta nasional membelanya, “itu pandangannya secara pribadi, bangga sebagai anak PKI, bukan suara partai”.

Maka ketika ramai-ramai orang menyoal RUU HIP, Diah Pitaloka sohib Ripka di Senayan pun berani menimpali, “Memang masalah kalau PKI bangkit lagi!?”, wow !

Hanya H Fatahillah Akbar yang secara kelembagaan menyebut mendukung aspirasi massa di Pontianak, karena sejalan dengan partainya (PKS) yang sedari awal menolak RUU HIP.

Masih menurut berita yang akurasinya tak diragukan, juga mengelitik akal sehat saya,  H Mat Nawir dari PPP yang menurutnya sejalan dengan PKS, intinya Pancasila harga mati, dia menyebut antara lain; “yang tidak mau ke Pancasila itu adalah ekstrem kanan dan ekstrim kiri”.

Mat Nawir tak merinci, siapa yang dimakudnya dengan ‘ekstem kanan’ dan siapa ‘ekstrem kiri’. Apakah ada ‘ekstrem kiri lain’ selain Komunisme-Leninisme? Lalu apakah ‘ekstrem kanan’ dimaksudkan adalah Islam kafah? Ini perlu diperjelas.

Setiap yang duduk di kursi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif lazim disebut ‘petinggi’, karena ada sekelompok orang atau rakyat di bawahnya yang dipimpin dari atas. Pemimpin itu Imam, kalau imam berlepotan – makmum jadi semrawutan. Apa dapat dibenarkan Imam mengucapkan ‘na’an amta’ menjadi ‘na’amta’? Lalu berujar ‘itu kesalahan saya pribadi’ sementara makmum sudah bubar, karena salat batal.

Di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dewasa ini, kita memang sering mendengar beratnya lisan para petinggi mengucapkan atas nama jati diri dalam formulasi status ‘kami dari’ atau ‘kami atas nama’ (lembaga) dan atau ‘kami sebagai’….. Ucapan atau ujaran yang sering dilontarkan, apa secara politis yuridis dapat dipertanggungjawabkan? Sedikit-sedikit  ‘saya pribadi’ atau ‘saya secara pribadi’  menyatakan wal ini-wal itu, wal hantu. *(Pontianak, Sabtu 27062020, Pimred  BNTime)

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.