Disayangkan, Penggugat Tidak Menggunakan Hak Upaya Hukumnya Dizalimi Direksi PDAM Pontianak, Pengacara: Kasihan Bu Yuni


Yuniarti - Penggugat dan Penasihat Hukumnya, Andry Hudaya Wijaya (BNTime)
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Saya sebenarnya menyayangkan sikap klien saya, principle Ibu Yuniarty yang tidak mau menggunakan hak bandingnya, dalam perkara Demosi Jabatan di PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ Pontianak. Tapi penasihat hukum, kan tidak boleh memaksa selain mengikuti saja apa mau kliennya. Kasihan Bu Yuni.”

HAL tersebut disampaikan oleh Advokad, Andry Hudaya Wijaya, SH.,MH., ketika bertemu dengan BNTime baru-baru ini. Menurut Advokat Senior, penasihat hukum Yuniarti, SE  itu – yang  menggugat Dirut PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ (Lajito,ST)  dalam perkara No.42/G/PTUN.PTK hal Demosi Jabatan, tindakan administrasi Tergugat dipandang bertolakbelakang dengan aturan yang berlaku.

Kamis, 14 Mei lalu, merupakan hari terakhir dalam 14 hari kesempatan banding yang diberikan majelis hakim PTUN yang diketuai oleh, Akhdiat Sastrodinata, SH.,MH dalam perkara tersebut.

***Ikuti dulu kronologi dan seluruh proses pemeriksaan perkara tersebut, klik :

*PDAM yang Tak Putus Dirundung Keresahan Karyawan

*Menyoal Demosi Pegawai: Keruhnya Lingkungan Kerja di PDAM Pontianak, Sekeruh Produk Air Bersihnya

*Akhirnya PDAM Pontianak Masuk PTUN: Tergugat Mangkir

*Digugat Pegawainya ke PTUN, Surat Kuasa Dirut PDAM Pontianak Berantakan

*Demosi Pegawai PDAM Pontianak: Gugatan versus Eksepsi

*Wow! Penggugat Sebut Dirut PDAM Pontianak “Gagal Paham”

*Kuasa Hukum Penggugat Periksa Kelengkapan Identitas Pengacara Tergugat Dirut PDAM Pontianak

*“Cucok Cabot” Pegawai PDAM yang Jadi Perkara di PTUN: Hakim Minta Maaf kepada Warga Kota Pontianak. Ada Apa?

*Menyoal Surat Telanjang PDAM Pontianak di PTUN, Saksi – Kepala Kantor Bingung

*Terungkap di PTUN: Saksi Dirum PDAM Pontianak Ngaku sebagai “Penyaji Masalah”, Dirut yang    Memutuskan

*Putusan Aneh PTUN Pontianak dalam Perkara Demosi Pegawai PDAM “Tirta Khatulistiwa”

Seperti diberitakan terdahulu (18 Mei 2020), Perkara No.42/G/2019/PTUN.PTK yang merupakan gugatan Kepala Seksi Penagihan Kantor Utama Pelayanan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Yuniarti,SE  terhadap Dirut PDAM milik Pemerintah Daerah Kota Pontianak ini, berakhir dramatis dengan putusan, Kamis (30 April 2020) yang dirasa aneh dan beraroma misteri.

“Majelis Hakim memperoleh keyakinan, akan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a Quo,” begitu bunyi pertimbangan akhir putusan hakim PTUN Pontianak, ungkap Andry Hudaya Wijaya.

Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA, karena disebut  bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada WEWENANG peradilan PTUN untuk mengadili perkaranya. Bertolak belakang ketika dilakukan dismissal, pemeriksaan berkas permohonan gugatan. Mengapa?

“Karena pada saat sidang berjalan yang menjadi fakta perkara, Majelis Hakim baru memperoleh keyakinan, bahwa ternyata tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a Quo,” begitu bunyi pertimbangan akhir putusan hakim PTUN Pontianak.

 “Aneh kan? Kenapa dalam dismissal diterima sebagai perkara sengketa TUN kalau tidak berwenang?” ujar Andry Hudaya.

Padahal dalam dismissal (pemeriksaan berkas), dinilai bahwa obyek sengketa yang dimajukan  memenuhi persyaratan atau memang merupakan sengketa tata-usaha negara.

“Namun, saat menjelang menit-menit  akhir palu hakim diketukan, diputuskan kalau gugatan Tidak Dapat Diterima”, kata Andry Hudaya di kantornya.

Kasihan Bu Yuni

“Dramatis bagi Yuniarti dan kawan-kawannya yang memberikan dukungan moril. Masak iya, kalau hal-ihwal hubungan kerja di PDAM baru diketahui hakim di tengah sidang berjalan. Perusahaan Daerah, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum ‘Tirta Khatulistiwa’, kan badan usaha daerah yang merupakan delegasi Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk dijalankan sebagaimana undang-undang dan atau peraturan terkait. Kan pemeriksaan perkara jadi sia-sia, buang-buang waktu, melanggar asas beperkara itu mudah, murah, cepat dan sederhana”, papar Andry Hudaya.

“Heran juga, saat sidang terakhir mulai dibuka, ketua majelis hakim (Akhdiat Sastrodinata), mengucapkan, bahwa putusan kami ini tidak merupakan delegasir salah satu pihak,” tambah Andry.

“Tapi, ya sudahlah. Sebagai penasihat hukum, saya tidak boleh menilai suatu putusan hakim. Namun sebagai ilmu, hal ini pantas kita diskusikan”, imbuhnya

Di sisi manajemen persidangan, lanjut  Advokad alumnus FH Untan Pontianak itu,  kami mengapresiasi kepemimpinan majelis hakim yang telah membuat  jalannya persidangan menjadi efektif dan efisien. Namun di sisi putusan, kami menyatat ada beberapa hal pertimbangan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan hukum bagi penggugat.

“Selaku penasihat hukum, kami telah menyatat dan siap untuk menguraikan dalam bentuk bantahan-bantahan di dalam memori banding”, kata Andry Hudaya.

“Namun sayang sampai akhir batas waktu, principle Yuniarti yang menganggap dirinya dizalimi, tidak menggunakan hak hukumnya untuk banding ke PT PTUN yang ada di Jakarta. Padahal sudah saya katakan dan disaksikan banyak orang, teman-temannya dan wartawan, saya bantu cuma-cuma sampai di mana pun”, tutur Andry.

Menurut Andry, dengan putusan perkara Tidak Dapat Diterima, bearti perkara a-quo kembali ke Nol alias NO (Niet Onvanklijke verklarrd). Hakim tidak dapat membuat klar (beres), tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara karena alasan-alasan menurut pertimbangan hukum yang dibuatnya. Beda dengan putusan perkara Ditolak.

“Jadi badan peradilan yang lebih tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi PTUN yang akan mengklirkan atau membereskannya, memeriksa dan meneliti karut-marutnya administrasi demosi jabatan yang dibuat PDAM Tirta Khatulistiwa yang menjadi sengketa di badan beradilan di bawahnya, PTUN Pontianak. Begitu seterusnya, masih ada tingkat pemeriksaan kasasi yang dimajukan pihak-pihak ke MA (Mahkamah Agung)”, tutur Andry pula.

“Atau menggugat ulang dengan perubahan-perubahan, karena putusan tidak dapat diterima, bukan ditolak. Tapi, ya begitulah, PH (penasihat hukum) hanya boleh mempertimbangkan segi yuridisnya. Mungkin principle punya  aspek-aspek lain,  internal dalam keluarga misalnya, sehingga tidak mau melanjutkan perkaranya dimana PH pun harus menghormatinya. Ibarat pertandingan sepak bola, baru separo main – sudah tidak mau melanjutkan. Kasihan Bu Yuni, entah apa yang mempengaruhinya”, pungkas Advokad senior yang pernah hijrah ke kursi legislatif, DPRD Kalbar 2009-2014 itu. *BNTime

(Visited 67 times, 1 visits today)

Comments are closed.