Putusan Aneh PTUN Pontianak dalam Perkara Demosi Pegawai PDAM “Tirta Khatulistiwa”


Penggugat dan Tergugat Perkara Demosi Pegawai PDAM Pontianak
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Perkara No.42/G/2019/PTUN.PTK yang merupakan gugatan Kepala Seksi Penagihan Kantor Utama Pelayanan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Yuniarti,SE  terhadap Dirut PDAM milik Pemerintah Daerah Kota Pontianak ini, berakhir dramatis dengan putusan yang dirasa aneh dan beraroma misteri.”

KEJELIAN Kasi Penagihan Kantor Pelayanan Utama  – Yuniarti yang didemosi (diturunkan jabatan) menjadi staf biasa pada Kantor Pelayanan PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ Wilayah II di Pontianak Barat, membuat kejanggalan yang diberlakukan menjadi perkara di PTUN Pontianak. Dimana peraturan tentang calon pegawai (Capeg) diselundupkan ke dalam Keputusan Direksi No.164/2019 tentang Mutasi/Alih Tugas Promosi dan Demosi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, Pontianak.

 

Dalam 13 nama pegawai terlampir pada Keputusan Direksi itu, tersebutlah nama Yuniarti, SE pada urutan No.7, dari Kepala Seksi Penagihan Pelayanan Kantor Pelayanan Utama turun menjadi Staf Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Wilayah II tanpa alasan yang jelas.

Bagi Yuniarti yang Sarjana Ekonomi dan Sarjana Muda Bahasa Inggeris alumnus UNTAN Pontianak itu, bukan soal turun jabatan yang jadi masalah, tapi aturan hukumnya yang dipakai jangan semrawut. “Jangan sampai Yuniarti, Yuniarti lainnya menjadi korban seperti saya. Apalagi surat abal-abal peringatan dari Kepala Kantor yang dibantah tidak tahu-menahu oleh Dirut, Lajito, dijadikan dalih Demosi,” ungkap Yuniarti di awal ketika dia mencari bantuan hukum dan bertemu dengan Advokat senior, Andry Hudaya Wijaya, SH,,MH. pada November 2019.

“Majukan saja, siapapun tak akan menang perkara melawan PDAM,” tantang Dirum PDAM, Hj Mashita, SE,” didengar oleh beberapa karyawan PDAM TK (Tirta Khatulistiwa) . Berikutnya pihak PDAM menggandeng Mahludayan,SH yang menempelkan nama 3 pengacara magang sebagai PH.

Dalam dismissal pemeriksaan berkas, dinilai bahwa obyek sengketa yang dimajukan  memenuhi persyaratan sebagai sengketa tata-usaha negara.

Namun apa yang terjadi dalam putusan majelis hakim pada Kamis, 30 April 2020 setelah beberapa kali sidang sejak 19 Januari 2020 per/tunda dua kali seminggu, Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA, karena disebut  bukan sengketa Tata Usaha Negara, tidak ada WEWENANG peradilan PTUN untuk mengadili perkaranya. Bertolak belakang ketika dilakukan dismissal, pemeriksaan berkas permohonan gugatan. Mengapa?

“Karena baru pada saat pembuktian, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, akan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a Quo,” begitu bunyi pertimbangan akhir putusan hakim PTUN Pontianak.

Sejumlah ibu-ibu pegawai rekan sekerja Yuniarti,  dan lainnya dari Serikat Pekerja Karyawan PDAM “Tirta Khatulistiwa” yang rajin mengikuti jalannya persidangan, tercengang dan bergumam “kok gitu ya?”

“Aneh, kenapa diterima sebagai perkara kalau tidak berwenang?” ujar Andry Hudaya, PH Penggugat, Yuniarti, saat majelis hakim meninggalkan ruang sidang.

“Ndak apa-apa, pemeriksaan perkara ini kan belum berakhir. Lagi pula ini kan putusan cuma NO, tidak dapat diterima,  kita punya kesempatan empatbelas hari untuk banding ke PT TUN. Banyak hal yang dapat kita patahkan putusan majelis hakim seperti itu,” kata Andry Hudaya usai vonis dibacakan pada Kamis 30 April 2020 tersebut.

Majelis hakim ketika itu, Ketua Majelis Akhdiat Sastrodinata, SH., MH,  anggota Maria P Telew, SH.,MH menggantikan Andi Dharmawan yang telah menempati tempat tugas barunya di Makassar, dan Dessy Anggraeni di tempat baru, PTUN Bali. Sementara Akhdian Sastrodinanat menempati ruang sidang baru di PTUN Jakarta.

Belakangan dikabarkan, bahwa Penggugat principle Yuniarti tidak mau menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding setelah 14 hari vonis berlalu. Padahal sudah ditawarkan PH-nya, Andry Hudaya Wijaya secara cuma-cuma.

Mengapa pegawai PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ Pontianak yang sudah berkiprah 27 tahun di perusahaan daerah milik Pemkot Pontianak itu, memutuskan tidak usah saja untuk banding? *BNTime

(Visited 54 times, 1 visits today)

Comments are closed.