Terungkap di PTUN: Saksi Dirum PDAM Pontianak Ngaku sebagai “Penyaji Masalah”, Dirut yang Memutuskan


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas untuk perbesar huruf)

“Seperti diberitakan kemarin, dalam perkara perdata TUN No.42/G/PTUN-PTK/2019, Penasihat Hukum Tergugat (Dirut PDAM Pontianak), menghadirkan dua saksi pada Kamis, (16 April 2016). Usai keterangan saksi pertama, Safe’i, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Kantor Pusat PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’, didengarkan pula keterangan saksi Masitha, SE – Direktur Umum Administrasi dan Keuangan (Dirum) Perusahaan Daerah milik Pemkot Pontianak ini.”

MULANYA Hakim Ketua Majelis menanyakan apa yang saksi ketahui mengenai Demosi Jabatan Penggugat, Yuniarti, hingga jadi perkara.

Selanjutnya persidangan seperti berjalan santai, karena baru satu pertanyaan, saksi  menebar cerita sebab musabab Demosi (penurunan jabatan) Yuniarti atau Penggugat – dari  Kasi Penagihan di Kantor Pelayanan Utama menjadi pegawai biasa di staf penagihan PDAM Wilayah II, Pontianak Barat.

Hampir 30 menit saksi yang berpenampilan trendi itu, dibiarkan hakim terus menghambur kata dengan ceritanya seperti penyiar radio swasta yang tengah menyampaikan acara pembacaan Cerpen (cerita pendek).

Saksi bercerita antara lain, bahwa dirinya menjabat Direktur Administrasi & Keuangan PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ Kantor Pelayan Utama (kantor pusat, Red.) sejak 2016, tidak ada jabatan lain. Bahwa terjadinya Demosi terhadap Penggugat Yuniarti, menurut saksi di bawah sumpah secara agama Islam ini, berawal dari mendengar kabar kalau Penggugat sering tidak di tempat. Tapi saksi tidak merinci dari siapa dia mendengar isu tersebut.

Berdasarkan kabar itu, maka kata saksi, terbitlah kemudian Keputusan Direksi Nomor 164 tahun 2019 tentang Mutasi/Alih Tugas Promosi dan Demosi Pegawai Perusahaan  Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang didahului dengan rapat-rapat Baperjakat. Beberapa kali saksi menyebut ‘Baperjakat’, termasuk PH Tergugat, juga menyebut ‘Baperjakat’.

Pernyataan tersebut diinstrupsi oleh Andry Hudaya – PH  Penggugat. Advokat ini mohon hakim menegur atau meluruskan ketidakmengertian saksi, bahwa di struktur organisasi PDAM tidak ada badan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) seperti di organisasi struktur pemerintahan,  tapi yang ada ialah Panjab (Panitia Jabatan).

Setelah diluruskan hakim, saksi melanjutkan, Panjab mempertimbangkan Surat Peringatan tgl.16 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Safe’i, Kepala Kantor Pelayanan Utama PDAM Pontianak.sehingga terbit SK 164 / 2019 yang mendemosi Penggugat.

“Sudah ya, keterangannya?” tanya hakim ketua majelis. “Ya,” sahut saksi Masitha yang bersemangat menyampaikan ‘cerpen’ nya.

“Cukup panjang lebar keterangan saksi ini, apa masih ada yang perlu ditanyakan?” tanya hakim ketua kepada PH Penggugat dan PH Tergugat.

Satu pertanyaan dari PH Penggugat melalui hakim, tidak dapat dijawab oleh saksi Dirum Administrasi dan Keuangan itu.

Selain meragukan keabsahan Surat Peringatan Kepala Kantor Pelayanan Utama tanggal 16 September 2019 yang tanpa format sebagaimana mestinya (‘surat telanjang’), PH Penggugat menanyakan hal Keputusan Direksi  Nomor 164 tahun 2019, tanggal 4 November 2019 tentang  Mutasi / Alih Tugas Promosi dan Demosi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ‘Tirta Khatulistiwa’  yang dalam konsideran (Mengingat) dimasukan Peraturan Direktur Utama No.142 tahun 2016, sedangkan konsideran ini mengatur semata-mata  tentang Pengangkatan Calon Pegawai (Capeg), tak ada hubungan sama sekali dengan hal-ihwal Mutasi / Alih Tugas Promosi dan Demosi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ‘Tirta Khatulistiwa’.

(Selengkapnya baca kembali, klik: Wow! Penggugat Sebut Dirut PDAM Pontianak “Gagal Paham” )

Saksi karena tidak dapat menjawab pertanyaan PH Penggugat, hakim mengajukan pertanyaan. “Sebelum Demosi, apakah tidak ada tingkatan-tingkatan teguran tertentu yang mengatur?”

Namun jawaban saksi keluar dari maksud pertanyaan,

“Sebenarnya Demosi bukan sanksi, tapi penyegaran,” ini jawaban yang diberikan saksi.

“Tapi orangnya turun jabatan. Kenaikan gaji berkala barusan diberikan belum lama, kalau ada pelanggaran apa gaji berkala juga bisa diberikan?” tanya PH Penggugat.

“Bisa diberikan, bisa ditahan. Jabatan itu kan amanah,” kata saksi.

“Ooo gitu,” desis PH Penggugat.

”Untuk mengangkat atau memberhentikan pegawai, itu kewenangan Dirut. Kami hanya menyajikan,” ungkap saksi.

“Kewenangan ya kewenangan, tapi jangan sewenang-wenang,” gumam Andry Hudaya, Advokat yang mantan anggota DPRD Prov.Kalbar itu.

Tetaplah jaga kebersihan di setiap kesempatan

(Catatan Redaksi, “Substansi jabatan bukan amanah, tapi merupakan kedudukan yang menunjukan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi kerja. Sedangkan Jabatan Administrasi itu sendiri adalah  Jabatan yang berisi fungsi dan tugas administrasi berkaitan dengan pelayanan publik”)

Sebelumnya, ketika Kepala KPU PDAM – Safe’i bersaksi sebelum Dirum PDAM – Masitha bersaksi, sama menampakan kebingungan untuk menjawab Surat Peringatan tgl.16 September 2019 yang tanpa format resmi itu, membuat ketua majelis hakim Akhdiat mengomentari dengan canda.

“Kalau tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Tadi Saudara saksi mengatakan cuma satu kali memberi surat teguran kepada Penggugat. Jangan celingak celinguk, ini bukan ujian, tidak dipotong gaji,” kata Ahdiat  mencairkan kekhawatiran saksi yang sepertinya ragu-ragu memberikan keterangan.

(Baca Artikel terkait sebelumnya: Menyoal Surat Telanjang PDAM Pontianak di PTUN, Saksi – Kepala Kantor Bingung )

Usai mendengarkan kesaksian Dirum – Msitha, PH Terugugat (Dirut PDAM) menyatakan, sebenarnya ada complain atau keberatan melalui WA dari pelanggan atas kinerja Penggugat, tapi ditolak hakim.

“Kalau melaui WA-WA begitu memangnya bisa dipertanggungjawabkan? Siapa yang bertanggungjawab?” tanya hakim membuat Mahludayan, PH Tergugat terdiam.

Bu Yuni Salah Apa ?

Dua pekan sebelumnya, PH Penggugat telah menampilkan satu-satunya saksi, yaitu Ibu Henny H.Wani. Sedianya tiga saksi, tapi karena diperkirakan akan memberikan keterangan yang sama, majelis persidangan sepakat satu saksi saja dari Penggugat sudah cukup supaya tidak bias.

Dalam awal kesaksiannya, saksi menerangkan sudah bekerja di PDAM Kantor Pelayanan Utama sejak 1994, sedangkan Penggugat sejak 1993, jadi kenal benar dengan Penggugat. Sejak 2017, Penggugat menjabat Kasi Penagihan, dan saksi adalah staf di seksi penagihan.

Ingat! Mereka Pahlawan Kemanusiaan untuk kita semua.(AksiKata.Com)

Saksi Henny menerangkan merasa heran ketika tiba-tiba ada Surat Peringatan dari Kepala KPU Syafe’I yang aneh formatnya tgl 16 September 2019, lalu muncul Surat Keputusan Direksi No.164 tgl 4 November 2019 yang mendemosi Penggugat menjadi staf biasa pada seksi penagihan di Kantor Wilayah II PDAM di Pontianak Barat.

“Semua heran,  mulai dari karyawan sampai cleaning service bertanya-tanya, Bu Yuni salah apa sampai dipindahkan?” ujar saksi.

Menjawab pertanyaan PH Tergugat, saksi Henny mengatakan semua pekerjaan beres, tidak ada masalah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saudara taunya bagaimana pekerjaan Penggugat baik-baik saja,” tanya PH Penggugat pelan kepada saksi.

“Saksi kan satu ruang kerja dengan Penggugat, tahulah dia biasa curhatan. Sudah, saksi menghadap ke arah hakim saja, jawaban ke saya kalau penasihat hukum bertanya,” kata Hakim Ketua, Akhdiat.

“Saya tahu pekerjaan Bu Yuni bagus, karena tidap kali hasil rutinitas pemeriksaan BPKP beres. Pelanggan pun tak ada yang complain,” kata saksi.

“Selagi Bu Yuni jadi Kasi, selalu membuat laporan berkala bulanan hasil pekerjaan, saya ada buktinya. Sekarang setelah Pak Wardianto menggantikan Bu Yuni, tiga-empat bulan ini sudah tak pernah lagi ada laporan kerja bulanan. Sekarang setelah bukan lagi Bu Yuni jadi Kasi, berapa hasil pembayaran pelanggan-pelanggan di depan (loket)  langsung ditandatangani,” kata saksi.

“Langsung ditandatangani, maksudnya?,” tanya Mahludayan, PH Tergugat.

Hakim Ketua Majelis Ahdiyat yang menjelaskan, maksud saksi berapa besar uang masuk los control, tidak dicek hitung ulang lagi sebelum ditandatangani.

Soal Penggugat Yuniarti yang dikabarkan sering meninggalkan kantor dengan alasan anaknya ada punya kelainan, PH Tergugat menanyakan, apakah saksi tahu hal tersebut.

“Saya baru tahu sekarang, memang Bu Yuni harus teriak-teriak di kantor, anak aku sakit, anak aku sakit,” kata saksi Henny setengah berteriak, dia nampak emosi atas pertanyaan Mahludayan.

“Tidak sering, tapi kadang-kadang. Yang pasti ke bank (untuk clearing, Red.). Kadang kalau ada anaknya yang autis bertingkah, Bu Yuni diminta pulang sebentar oleh yang bantu di rumah untuk membujuk. Habis itu, balik kantor lagi sampai sore. Perginya juga seizin Dirut atau kepala kantor, Pak Safei. Biasa saya yang sampaikan minta izinnya ke Pak Safe’i, karena waktu Bu Yuni mau izin, tapi Pak Safei tidak ada,” jelas saksi yang seruangan kerja dengan Kasi Penagihan Yuniarti dan Kepala Kantor (Safei).

Ketua Majelis Hakim, Akhdiyat Sastradinoto sempat bercanda ketika akan menutup sidang hari itu. Itu terjadi ketika PH Penggugat menyampaikan tidak jadi menghadirkan saksi ahli.

Gunakan masker secara baik dan benar

“Iyalah, kita mesti tahu seberapa ahlinya seorang untuk jadi saksi ahli, seberapa ahli dia dalam hal peraturan di PDAM, apa karya ilmiahnya soal PDAM, jangan sampai justru merugikan. Kasihan juga nanti, bagaimana bayarnya, saksi ahli itu kan mahal, dari mana duitnya. Ini saja buat bayar pengacara Tergugat dari anggaran mana…,” tutup Ahdiyat sambil bergurau.

Pada sidang kesaksian dari Penggugat ini, Henny, sidang tidak seramai ketika mendengarkan  saksi Safei dan Mashita yang ditampilkan Tergugat pada Kamis, (16 April 2020).

Banyak ibu-ibu pegawai PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’  dan sejumlah pengurus Serikat Pekerja PDAM yang datang menyaksikan jalannya sidang di PTUN di Jalan Ahmad Yani itu, karena PH Penggugat juga menghadirkan Penggugat Principle, Yuniarti, SE.

“Kita datang untuk memberikan support buat Bu Yuni, jangan takut,” ujar salah seorang ibu dari PDAM itu yang sama sekali tak seorangpun mau bertegur sapa dengan Dirum Mashita, SE yang tampil trendi di pengadilan sebagai saksi.

Pagi ini, Kamis (23 April 2020), sidang akan dibuka kembali tetap berdasarkan SOP pandemi Covid-19 (memakai masker), untuk penyampaian kesimpulan dari keduabelah pihak berperkara guna melengkapi pertimbangan hakim dalam acara putusan perkara pekan depan. * BNTime

(Visited 157 times, 1 visits today)

Comments are closed.