Menyoal Surat Telanjang PDAM Pontianak di PTUN, Saksi – Kepala Kantor Bingung


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas untuk perbesar huruf)

“Demosi Jabatan yang terjadi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum ‘Tirta Khatulistiwa’, Pontianak – Kalimantan Barat, yang menjadi soal dan terdaftar dalam perkara No.42/G/2019/PTUN-PTK tanggal 23 Desember 2019, dengan sidang perdananya pada Kamis, (9 Januari 2020), kini sudah berada di ambang acara vonis majelis hakim.”

DIJADWALKAN, pada Kamis (23 April 2020), acara persidangan adalah penyampaian kesimpulan oleh keduabelah pihak berperkara, Andry Hudaya Wijaya mewakili penggugat principle Ibu Yuniarti,SE dan Mahludayan dkk di pihak tergugat, Dirut PDAM ‘Tirta Kapuas’, Lajito, SE.

Perkara ini masih tetap diperiksa oleh majelis hakim Akhdiat Sastrodinata, SH.,MH (ketua majelis), anggota Andi Darmawan, SH bersama Dessy Anggraeni, SH dan Panitera Pengganti, Noce Unmehopa, SH.,MH.

Sementara  Andry Hudaya  dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Andry Hudaya Wijaya,  SH., MH penasihat hukum (PH) Penggugat, Yuniarti,SE, berhadapan dengan Mahlu Dayan, SH, Galuh Irmawati, SH, M.Ikhsan, SH, dan Muhammad Fahrul Razi, SH., MH, keempatnya PH Tergugat Dirut PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’, Lajito, ST.

Pada sidang pekan lalu, Kamis (16 April 2020), PH Tergugat menghadirkan dua saksi fakta, Safe’i, S.Sos – Kepala Kantor Pelayanan Utama PDAM‘Tirta Kapuas’ Pontianak,dan Masitha, SE – Direktur Umum dan Keuangan PDAM ini. Sementara PH Penggugat menghadirkan juga tergugat principle, Yuniarti, SE.

Menariknya,  kedua saksi  tidak dapat menjawab pertanyaan Penggugat terkait obyek sengketa didasarkan pada Peraturan Direktur PDAM dan konsideran yang tidak tepat tentang prosedur untuk melakukan Mutasi, Promosi, dan Demosi  jabatan  pada badan usaha milik daerah yang punya karyawan hampir  300 orang itu.

Dalam keterangan kedua saksi secara terpisah, Saksi Safe’i maupun Masitha bahkan PH Tergugat, lebih banyak menyoal ihwal penggugat (Yuniarti) yang disebut sering meninggalkan kantor, bukan soal obyek sengketa.

Penggugat Principle Yuniarti mengakui, kadang-kadang memang keluar kantor di atas jam 11.00 WIB setelah rekap laporan setelah penutupan loket bank yang ada di kantornya – untuk  melayani pembayaran pelanggan kepada petugas di bagian loket tersebut.

Menurut Yuniarti, dia tidak berhadapan langsung dengan para pelanggan, tapi punya ruang kerja sendiri dalam jabatannya sebagai Kasi Penagihan pada Kantor  Pelayanan Utama (KPU) PDAM.  Keluar kantor sebentar kadang-kadang, untuk melihat salah satu anaknya yang punya kelainan, keterbelakangan (autis, Red.), Itu seizin Dirut baik langsung maupun via WA dan atau seizin saksi Safe’i melalui saksi Enny, staf Penggugat, karena susah juga ketemu saksi Safe’i Kepala Kantornya.

Yuniarti mengaku, setelah keluar kantor sebentar untuk menjenguk anaknya, masuk lagi bahkan sampai lewat  jam kantor ada atau tidak ada yang dikerjakan.

Menghimpun pertanyaan PH Penggugat kepada saksi yang diajukan Tergugat itu, saksi Safe’i menerangkan, bahwa  ruang kerja saksi satu ruangan dengan ruang kerja Penggugat.

“Kami satu ruangan, Pak,” kata saksi.

“Ini penggugat minta izinnya keluar kantor kenapa ke Dirut, tidak ke Saudara yang satu ruangan? Jangan-jangan Saudara yang jarang di kantor?” tanya hakim sambil senyum.

“Kadang-kadang,” sahut saksi mengakui.

“Tapi kalau saya ada, biasanya saya izinkan, Dirut juga izinkan” sahut saksi yang Kepala Kantor ini.

“Jadi jarang di kantor juga,” ujar PH Penggugat. Tidak ada jawaban dari saksi.

Terdengar sesaat suara tawa pengunjung sidang yang kebanyakan ibu-ibu karyawati Kantor Pelayanan Utama PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ itu mendengar jawaban kepala kantor mereka.

Lawan Covid-19 Jaga Kebersihan tiap kesempatan

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala KPU (Kantor Pelayanan Utama), saksi mengakui kepada majelis persidangan, tidak pernah ada keberatan atau complain dari pelanggan ke Seksi Penagihan selama tiga tahun Penggugat menjabat Kepala Seksi Penagihan, sejak 2017.

Saksi menerangkan, selama ini berdasarkan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai dari Badan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pegawai (BP2KP), prestasi Penguggat biasa saja, baik-baik saja, tidak ada yang tidak bagus.

Saksi yang mulai jadi kepala kantor pada 2016 itu juga membenarkan, kalau diluar jabatan resmi Penggugat, sudah  sejak lama beberapa tahun lalu Penggugat juga dipercaya sebagai Bendahara Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Kalbar yang belakangan diketuai oleh Dirut berikutnya, Lajito, ST  yang jadi tergugat.

“Semua bagus, tapi ada Surat Peringatan yang ditanda tangani oleh saksi selaku KPU pada tanggal 16 September 2019 kepada Penggugat, mengenai disiplin kerja, tanggungjawab, dan capaian target  perusahaan.  Saya tidak akan menyebutnya sebagai surat bodong atau abal-abal, Pak Hakim. Tapi ini surat yang disebut media sebagai surat telanjang, tanpa kop surat, tanpa stempel, tanpa paraf Dirut,  apa boleh?,” tanya Andry Hudaya.

“Itu perintah Dirut, cuma bersifat internal untuk pembinaan,” kilah saksi di bawah sumpah secara agama Islam ini.

“Jadi surat internal bisa sembarangan?” tanya PH Pengugat yang dinetralisir oleh ketua majelis hakim dengan pertanyaan, “berapa kali surat peringatan diberikan?” tanya hakim.

“Sekali itu saja, sebagai pembinaan. Itu internal,” menegaskan jawabannya.

“Surat Peringatan Intenal,  cuma sekali, lantas terjadi sanski dengan tiba-tiba didemosi tanpa prosedur sebelumnya melalui peraturan yang ada,” kata PH Penggugat.

“Saya tidak tahu, prosedur peraturan apa?” kata saksi Safe’i, S.Sos  Kepala Kantor ini kebingungan.

“Ya, sudah. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu,” pungkas hakim Ahdiyat.

Baca juga artikel terkait: “Cucok Cabot” Pegawai PDAM yang Jadi Perkara di PTUN: Hakim Minta Maaf kepada Warga Kota Pontianak. Ada Apa?

Selanjutnya,  tiba-tiba ada lampiran Surat Peringatan No.01/KPUPDAM/1-09/2019 Tgl. 16 September 2019 yang diperlihatkan oleh Mahlu Dayan – PH  Tergugat di depan majelis hakim, spontan ditolak oleh PH Penggugat.

Ingat! Mereka Pejuang Kemanusiaa untuk kita semua(AksiKata.Com)

“Suratnya tanggal 16 September 2019, lampirannya  tgl.17 Deptember 2019  berupa cuma disposisi, kok lampiran nyusul satu dan mendadak baru ada sekarang.   Surat ini tanpa lampiran, kan pokok pangkal obyek sengketa dalam perkara ini yang membuat Ibu Yuniarti merasa terzalimi,” tolak Andry Hudaya.

“Sudah,  biar saja, biar kami majelis hakim yang menilai,” kata hakim ketua Akhdiat untuk selanjutnya mendengarkan keterangan saksi Ny.Masitha, SE, Dirum PDAM ‘Tirta Kapuas’. *BNTime

(Visited 106 times, 1 visits today)

Comments are closed.