Tipikor RSUD Sambas: JPU Menuntut Berat, Pengacara Menyoal Pasal, Terdakwa Menangis Tersedu-sedu


[ A+ ] /[ A- ]

(Perbesar huruf, klik A+ di atas)

“Advokat Andry Hudaya Wijaya dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan Alkes RSUD Sambas TA 2011, menyebut JPU telah melakukan Disperitas Tuntutan yang merobohkan rasa keadilan dan mengesampingkan pertimbangan kemanusian.”

.

SIDANG perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) alat-alat kesehatan dan kedokteran (Alkes) RSUD Kab.Sambas, Tahun Anggaran 2011, dilanjutkan di PN Tipikor – Pontianak dengan acara pembacaan nota pembelaan oleh Penasihat Hukum terdakwa H.M.Amin Andika, Rabu (18 Maret 2020).

Seperti diketahui, perkara ini telah menyeret H..M.Amin Andika – Direktur  PT Kasa Mulia Utama (KMU) Pontianak sebagai terdakwa terakhir,  dan dr.I Nyoman Nukarca, M.Ph – Direktur RSUD Kab.Sambas (terhukum dalam berkas terpisah) serta beberapa ASN atau PNS Dinas Kesehatan Kab.Sambas sebagai saksi yang juga telah lebih dahulu jadi terhukum dalam berkas terpisah. Seorang saksi/terhukum lainnya ASN dari Dinkes Prov Kalbar, dan seorang lagi  swasta – Izhar bin M.Sarkawi, Direktur CV.Indra Pratama Pontianak.

Dalam Dakwaan

Primer, JPU menyatakan Terdakwa H.Amin Andika melakukan tindak pidana  sebagaimana dimaksud  pasal 2 jo psl 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  UU No.31/1999  jo psl 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3)  juncto pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Dalam Tuntutan

JPU menyatakan, bahwa Terdakwa H.M.Amin Andika terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan Primer: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Olehkarena itu JPU menuntut Terdakwa H.M.Amin Andika dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subside 6 bulan kurungan. Pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar  Rp.4.720.726.885,- (empat miliyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) subsider 2 (dua) tahun penjara, (total 10 tahun penjara jika tidak mampu membayar denda dan UP., Red)

(Baca Artikel terkait: Korupsi di RSUD Sambas, Amin Andika Dituntut 7,6 Th.Pengacara:Jaksa Kerja Minimal, Tuntutan  Maksimal)

Terdakwa Amin Andika dan penasihat hukumnya, Andry Hudaya Wijaya

Dalam Pledoi

Dalam nota pembelaan setebal 20 halaman, Andry Hudaya Wijaya dari PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) Pontianak, Penasihat Hukum terdakwa, mengawali pledoinya dengan mengeritisi Saksi Ahli yang tidak cermat dan tidak jelas dalam kewenangannya.

Saksi ahli dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Kalbar, H.Y.Hardito, Ak, CA., CfrA  dimajukan oleh JPU dari Kejari Kab.Samba yang mengangkat perkara ini.

Sang Ahli dengan seabreg gelar kesarjanaan itu, dikritisi telah membuat kesimpulan keliru dalam menghitung jumlah kontrak yang dibayarkan sebesar Rp.12.416.606.000,-Padahal berdasarkan keterangan saksi Lis’ah Safriani binti M.Soeprapto – Bendahara Pengeluaran Dana pada RSUD Sambas, bahwa jumlah uang yang dibayarkan melalui transfer rekening CV.Indra Pratama (pemenang tender, Red.) sebesar  Rp.11.118.506.000,-, dari nilai kontrak Rp.12.416.606.000,- dikurangi PPH dikurangi PPN.

Apa yang dimaksud oleh JPU dengan nilai kerugian negara berdasarkan kesimpulan Ahli, menurut Pengacara, tidak sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016. Diantaranya  berbunyi : “Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP / Inspektorat / Satuan Kerja  Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang untuk menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara”.

Penasihat Hukum terdakwa H.M.Amin Andika membahas rumusan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal yang didakwakan tersebut hal perbuatan melawan hukum memperkaya diri maupun orang lain,  dan rumusan korporasi perbuatan yang dihubungkan dengan  psl 55 ayat (1) ke-I KUHP tentang yang melakukan,  yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana..

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menilai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mampu menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap yang memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sehingga tidak jelas  kwalifikasi dan peran masing-masing antara terdakwa H.Amin Andika (Dir.PT Kasa Mulia Utama/KSU) dengan para saksi yang telah dihukum terlebih dahulu dalam berkas perkara terpisah.

Dari fakta-fakta yuridis di persidangan, kata penasihat hukum Terdakwa, bermula ketika saksi dr.I Nyoman Andika, MPh – Direktur RSUD Kab.Sambas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan penawarlelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran (Alkes) Tahun Anggaran 2011.

Selanjutnya terjadi pertemuan dan kesepakatan antara dr.I Nyoman dengan Terdakwa H.Amin Andika – Dir.PT Kasa Mulia Utama (KSU) yang akan melaksanakan pengadaan Alkes dimaksud.

Terungkap di persidangan, menurut Penasihat Hukum terdakwa, tergambar bahwa sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Kab.Sambas Tahun 2011, terdakwa Amin Andika dan saksi (terhukum) dr.I Nyoman Nukarca, MPh selaku PPK dan terhukum (saksi) Elvi Fariadi,SE selaku Ketua Panitia bertemu dengan terdakwa Amin Andika yang menjanjikan atau akan memberi sesuatu guna memenangkan terdakwa Amin Andika dalam melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa tersebut.

Terungkap, kepada dr.I Nyoman Nukaca, MPh diberi Rp.540 juta, Elvi Fariadi, SE Rp.12 juta ditambah Rp.25 juta, saksi (terhukum) Mulyanto selaku Sekretaris Panitia menerima Rp.20 juta, dan masing-masing anggota panitia Rp.6 juta.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, kata Advokat Andry Hudaya Wijaya alumnus FH Untan 2001itu, terungkap bahwa terdakwa H.M.Amin Andika telah menjanjikan sesuatu kepada PNS dengan maksud supaya PNS berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya.

Maka lanjut Andry Hudaya, dapat dikonstatir dan dikonstitusir Perbuatan Materiil terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU No.31 / 1999.

Namun, olehkarena terhadap terdakwa tidak didakwa dengan pasal 5 UU No.31 / 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No.20/2002 tentang Perubahan atas UU No.31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka konsekkuensi yuridisnya, Terdakwa H.M.Amin Andika harus dibebaskan.

Penasihat Hukum yang sempat menjadi anggota DPRD Kalbar 2009-2014 ini, menyebut rasa keadilan Jaksa Penuntut Umum telah tersamarkan jika tak dapat dikatakan telah musnah,  karena telah terjadi Disparitas (perbedaan perlakuan) yang sangat mencolok. “Jangankan terhadap perlakuan, dalam tuntutan pun terjadi Disparitas yang sangat kejam,” ujar Andry Hudaya.

Pada Disperitas (disparity of sentencing) tuntutan, ujar sang Advokat, Pelaku Utama yang punya niat, maksud dan tujuan dihadapkan ke pengadilan dengan tuntutan yang jauh lebih ringan, demikian pula pelaku peserta lainnya.

  1. dr.I Nyoman Nukarca, MP.H, pada tgl. 17 Maret 2016 dengan tuntutan 4 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp.50 juta subside 6 bulan serta UP (uang pengganti) Rp.540 juta subside 2 tahun 6 bulan kurungan.
  2. Izwar M.Sarkawi pada tgl. 30 Mei 2016, dengan tuntutan 1tahun dan 9 bulan, denda Rp.50 juta subside 3 bulan.
  3. Elvi Fariadi, SE bin Mahyan Daud pada tgl. 7 Desember 2017, dengan tuntutan 1 tahun 9 bulan, denda Rp.50 juta subsider satu bulan, serta UP Rp.12 juta.
  4. Mulyanto, SH bin Sumpeno, pada tgl. 7 Desember 2017 dengan tuntutan 2 tahun penjara, denda Rp.50 juta subsider satu bulan kurungan, UP Rp.20 juta subsider 3 bulan.

Sedangkan terhadap terdakwa H.M.Amin Andika yang bukan merupakan pelaku utama dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsider 6 bulan kurungan. Pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar  Rp.4.720.726.885,- (empat miliyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) subsider 2 (dua) tahun penjara, (total 10 tahun 2 bulan penjara jika tidak mampu membayar denda dan UP., Red).

Berdasarkan uraian tersebut, tegas Penasihat Hukum terdakwa, terlihat Disperitas Tuntutan kepada para terdakwa dalam perkara yang sama.

Dalam kewenangan yang ada pada JPU menurut Andry Hudaya, namun kewenangan itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan memberikan tuntutan yang jauh berbeda antara terdakwa yang satu dengan yang lain.

“Tuntutan pidana pun harus pula mencerminkan rasa keadilan bagi para terdakwa. Tidak pula berarti pemidanaan dapat dilakukan secara serampangan dengan merobohkan rasa keadilan dan mengesampingkan pertimbangan kemanusian.” Penasihat hukum terdakwa H.M.Amindika ini menekankan.

Tersedu-sedu di Persidangan 

Ayam Geprek Gg Nurhadi I Komp Sentarum Mandiri 2 (B 16) Jl.Danau Sentarum Pontianak Kota HP 0895701996654

Terdakwa H.M.Amin Andika juga menyampaikan pembelaan pribadinya  dengan terbata-bata yang minta kalaupun dijatuhi hukuman, dihukum seringan-ringannya. Nyaris tak dapat melanjutkan penyampaian pembelaan pribadinya, terdakwa H.M.Amin Andika (54) yang mantan Bendahara Umum PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) itu menangis tersedu-sedu nyaring di  atas kursi roda yang setia menemaninya di persidangan.

Sejenak ditenangkan hakim, masih diantara sedu sedannya, terdakwa mohon majelis hakim mempertimbangkan faktor kesehatan berkepanjangan yang dideritanya,  struck dan komplikasi lainnya, serta terpisah cukup lama dari keluarga.

Lalu melalui penasihat hukumnya, terdakwa yang tiap tampil mengenakan kain sarung, baju koko lengan pendek, berkopiah haji – bersandal dan didorong di atas kursi roda itu, menyampaikan lembaran-lembaran bukti surat keterangan sakitnya dari RSPAD Gatot Subroto,  Jakarta., Nomor SK/1629/IV/2018 tgl.17 April 2018, oleh dr.Bambang Siswanto, Sp.S dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta, menerangkan kondisi kesehatan terdakwa yang memerlukan control rutin dan Fisotrapi.

Bahwa hal tersebut, ungkap penasihat hukumnya itu, secara terus terang, terdakwa telah menjelaskan dalam pemeriksaan terdakwa secara terbuka, tidak berbelit-belit, dan konsisten dengan apa-apa yang telah dijelaskan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Atas pledoi Penasihat Hukum yang cukup tajam tersebut, JPU  M.Nurfaisal Wijaya, spontan menyatakan akan mengajukan Replik. Majelis hakim dalam perkara ini yang diketuai oleh Muhammad Ichwanudin bersama hakim anggota Mardiatos dan Edward P.Samosir, memberi waktu dua pekan kepada JPU untuk menyampaikan repliknya.

“Jangan seperti tuntutan, ditunda-tunda,” kata hakim ketua majelis mengingatkan JPU.

Seperti diketahui, JPU dari Kejari Sambas, Dodhy Aryo Yudho 3 kali 3 pekan minta pengunduran sidang, karena belum siap saja dengan tuntutannya. *BNTime

(Visited 36 times, 1 visits today)

Comments are closed.