Meski Ujian Nasional Ditiadakan, Siswa Tetap Dapat Ijazah


Salah satu sisi gedung SMAN 68 Jakarta saat penyemprotan disinfektan.(foto:Aksikata/Kuncoro Widyo Rumpoko)
[ A+ ] /[ A- ]

(Perbesar huruf, klik A+ di atas)

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, siswa tetap mendapatkan ijazah, meskipun Ujian Nasional 2019/2020 ditiadakan.”

PEMERINTAH memutuskan meniadakan UN di tengah wabah covid-19 atau penyakit virus corona.

“Siswa tetap terima ijazah, ada enggak ada UN siswa tetap dapat ijazah. Dan di ijazah tidak ada lagi nilai UN,” tutur Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno melalui konferensi video, Senin (16/3-2020).

Totok mengatakan UN bukan tolak ukur kelulusan siswa pada jenjang pendidikan. Acuan kelulusan siswa, kata totok, sepenuhnya ada di tangan sekolah. Yakni bisa melalui ujian sekolah atau akumulasi nilai siswa.

“US itu wewenang sepenuhnya guru. Kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh gurunya,” ujarnya. 

Kemendikbud memberikan opsi bagi sekolah yang masih ingin menggelar ujian sekolah. Namun ujian sekolah harus dilakukan tanpa tatap muka fisik untuk mencegah penyebaran corona. 

Totok menjelaskan, diwartakan oleh cnni, aturan mengenai teknis ujian sekolah juga sudah diatur oleh pihaknya. Ini mengacu pada Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Ujian Nasional Resmi Ditiadakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020.

Melansir Republika Online Sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021. Keputusan ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit Covid-19 di antara siswa dan tenaga pendidik yang terlibat dalam UN.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha.

“Peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan ujian nasional, Selasa, 24 Maret 2020 melalui video conference,” kata Fadjroel, Selasa (24/3-2020).

Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA), sekolah menengah pertama (SMP) atau setingkat madrasah tsnawiyah (MTs), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI). “Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah,” katanya.

Tiga Opsi

Sebelumnya, dalam rapat terbatas pagi tadi, Presiden Jokowi membuka peluang pembatalan UN tahun 2020. Langkah ini, menurut dia, bisa diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran penyakit Covid-19. Pasalnya, UN tahun ini akan diikuti oleh 8,3 juta siswa di seluruh Indonesia.

Selain pembatalan, Jokowi juga membuka dua opsi lain, yakni penundaan pelaksanaan UN atau tetap menjalankan UN sesuai jadwal. Presiden meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait mempertimbangkan ketiga opsi yang disodorkan demi kebaikan siswa.

 “Harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih. Apakah UN ini tetap dilaksakan, yang pertama. Kedua, UN ditunda waktunya. Atau, yang ketiga, ditiadakan sama sekali,” kata Jokowi dalam sambutan rapat terbatas.

DPR-Kemendikbud Sepakat UN Ditiadakan

Penyebaran virus corona atau COVID-19 di ujung masa akhir tahun pelajaran menimbulkan simalakama bagi pemerintah, di tengah pengkajian berbagai opsi ujian bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai rapor.

“Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim, maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam rapor,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, saat dikonfirmasi IDNTimes, Selasa (24/3-2020).

Ayam Geprek Gg Nurhadi I Komp Sentarum Mandiri 2 (B 16) Jl.Danau Sentarum Pontianak Kota HP 0895701996654

Dia menjelaskan rapat konsultasi menyepakati pelaksanaan Ujian Nasionaldari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan. Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif.
Padahal jadwal UN SMA semula dilaksanakan pekan depan. Pun demikian dengan UN SMP serta SD yang semestinya dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan” ujarnya.*BNTime/cnni/rol/idnt (re-edit)

(Visited 11 times, 1 visits today)

Comments are closed.