Korupsi di RSUD Sambas, Amin Andika Dituntut 7,6 Th. Pengacara: Jaksa Kerja Minimal, Tuntutan Maksimal


Ilustrasi: Terdakwa AA dan pengacaranya Andry Hudaya, dan dua saksi pengungkap fakta.
[ A+ ] /[ A- ]

(Perbesar Huruf Klik A+ di atas)

 “JPU Kajari Sambas untuk Tipikor (tindak pidana korupsi) pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Sambas, gagal menghadirkan dua saksi kunci yang diungkap pengacara terdakwa dan membiarkan dua terduga lainnya melenggang bebas, sementara tuntutan atas terdakwa H.M.Amin Andika cukup mengejutkan, 7,6 tahun plus subside dan miliaran rupiah uang pengganti.”

TIGA kali sidang ditunda, karena JPU tak juga siap dengan tuntutannya sejak Senin,!2 Feb 2020) sampai akhirnya mendapat teguran resmi dari pihak Pengadilan Negeri Pontianak. Baru pada hari Rabu, (11 Maret 2020) atau kali keempat penundaan, JPU dapat menyampaikan tuntutannya setebal 89 halaman di PN Tipikor, Jl.H.Uray Bawadi, Pontianak.

Dalam tuntutannya menyatakan, bahwa terdakwa H.Amin Andika terbukti sah dan meyakinkan, bersalah melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; psl 2 jo psl 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer JPU.

Untuk itu terdakwa HM.Amin Andika dituntut hukuman 7,6 th, denda Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Pidana tambahan berupa UP (uang pengganti) Rp.4 miliar 720 juta 726 ribu 885 rupia, subside 2 (dua) tahun penjara.

Tuntutan selama itu yang surat tuntutannya ditandatangani oleh JPU M.Nurfaisal Wijaya, cukup mengejutkan.  Di luar prakiraan penghadir sidang yang terbuka untuk umum itu, lebih-lebih membuat Advokat Andry Hudaya Wijaya, penasihat hukum terdakwa, geleng-geleng kepala.

“Itu jaksa kerjanya minimal,  tuntutan maksimal,” ujar Andry kepada BNTime dengan nada kesal usai sidang.

“JPU bekerja minimal, tidak profesional, dua saksi kunci pengatur ke siapa saja aliran dana haram itu dibagikan, tidak dapat dihadirkan, walaupun sudah diberi waktu oleh hakim dengan menunda 2 kali persidangan dalam acara pemeriksaan saksi,” lanjut Andry.

“Begitu pula Bupati Sambas ketika itu (2011), seyogyanya juga mesti jadi tersangka,” tegas Andry. Karena, tegasnya, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan adalah keterangan resmi yang patut ditindaklanjuti, bukan diabaikan. Sedangkan, internal RSUD sambas yang cuma ‘tukang ktik’ dan cuma dapat upah (honor) Rp.3 juta – Rp.4 juta masuk bui.

Dibodohi dengan Janji Komisi Besar

 Seperti diketahui, perkara ini mengenai pengadaan alat-kesehtan (Alkes) dan alat-alat kedokteran RSUD Kab.Sambas TA 2011 senilai Rp.12,4 miliar  yang dikunci JPU dengan kerugian negara sebesar Rp.5 miliar 443 juta 726 ribu 885.

Sebelum acara penuntutan, diantara sekian belas saksi antara lain saksi Elvi Fariadi, SE – Ketua Panitia Lelang Pengadaan Alkes RSUD Sambas TA 2011 (terhukum dalam berkas terpisah), ‘bernyanyi’, bahwa dirinya bersama saksi Direktur RSUD Sambas I Nyoman Nukarca, MPH (terhukum dalam berkas terpisah) ada mengantarkan uang dalam bungkusan besar yang diterima langsung oleh Bupati Yuliarti di Pendopo Sambas. Sementara saksi Nyoman mengaku menerima Rp.540 juta yang disebutnya sebagai bagian dari keuntungan.

Ilustrasi, karikatur kotak berisi “upeti”

“Bayangkan, kalau dokter Nyoman saja mengaku menerima amplop Rp.540 juta, tentu bupatinya menerima lebih besar dari jumlah yang diterima direktur RSUD Sambas itu. Tapi bupatinya lenggang kangkung, tak tersentuh hukum,” kata Andry HudayPH terdakwa HM Amin Andika.

Adapun dua saksi kunci yang ‘gagal’ dihadirkan JPU adalah Hendrastomo – Manager PT Global Sytech Medika (GSM) yang meneruskan ke saksi Ir.Jefrialmi – Dir. CV Akses Cipta Utama (ACU), dua perusahaan di Jakarta untuk pengadaan barang-barang Alkes dan alat-alat kedokteran. Kedua orang tersebut lah menurut PH terdakwa, yang mengatur ke siapa saja dana ‘keuntungan’ sebesar Rp.4 miliar 720 juta 726 ribu 885 dibagikan, via transfer-transveran maupun tunai.

 

Ayam Geprek Gg Nurhadi I Komp Sentarum Mandiri 2 (B 16) Jl.Danau Sentarum Pontianak Kota HP 0895701996654

“Amin Andika itu sebenarnya korban yang dipecundang oleh kedua orang tersebut, dininabobokan dengan janji komisi keuntungan antara 31,5 – 40% dari nilai proyek pengadaan. Di situlah kasihannya orang tua itu (Amin Andika),  direktur PT Kasa Mulia Utama selaku pelaksana pekerjaan dari perusahaan lain yang memenangkan tender, dan memang sudah diatur itu.” jelas Andry Hudaya.

Pada akhirnya, kata Andry Hudaya, terdakwa tidak kebagian serupiah pun karena penarikan kembali oleh PT GSM Rp.400 juta dengan alasan kekurangan dana, bahkan terdakwa tekor Rp.150 juta dari uang pribadi.

Perkara ini seperti diberitakan terdahulu diperiksa oleh majelis Hakim Tipikor Muhammad Ichwanudin (ketua),  dua hakim anggota Mardiatos dan  Edward P Samosir, dan JPU yang tampil di persidangan adalah Dodhy Aryo Yudho, sementara surat tuntutan ditandatangani oleh JPU M.Nurfaisal Wijaya.

Baca rangkaian perkara terkait mulai dari: Kasus Tipikor Rp12,4 Miliyar Alkes RSUD Sambas: Misteri Saksi Kunci yang Terkunci

Menurut Penasihat Hukum terdakwa tersebut, masih ada nama lain di balik kasus Tipikor pengadaan Alkes RSUD TA 2011 yang tak tersentuh hukum dan sudah diungkapkan di persidangan. Yaitu, H.Satono S.Sos.I, MH, yang disebut berhubungan dengan pihak  PT GSM agar anggaran TA 2011 untuk pengadaan Alkes RSUD Sambas bisa gol di pusat.

H.Satono yang “membuka jalan masuk” ke pintu pengadilan Tipikor Pontianak bago Terdakwa Amin Andika dll. “dalam kartu nama calon Bupati Sambas 2020-2025”

H.Satono pula yang memperkenalkan Dir.PT Kasa Mulia Utama (KSU) H.M.Amin Andika (terdakwa) dengan pihak PT GSM, CV.ACU, Dir.RSUD Sambas dr.I Nyoman Nukarca, dan dr.Juliarti Djuhardi Alwi (Bupati Sambas priode 2011-2016), agar selanjutnya belakangan Amin Andika lah sebagai pelaksana pekerjaan.

Namun, begitu mengetahui pengadaan Alkes RSUD Sambas dimaksud menjadi kasus, Satono buru-buru meminta-minta agar namanya tidak dibawa-bawa.

“Lebih dari itu, dia juga mendatangi bapak mertua saya di Pontianak, supaya saya jangan sebut-sebut namanya. Padahal dia juga ada makan (suap) dari GSM”, tutur terdakwa Amin Andika dari atas kursi rodanya kepada BNTime.

Belakangan dikabarkan, H.Satono sudah mengedarkan kartu nama dan baner, mempublikasikan diri sebagai bakal calon Bupati Sambas 2020 – 2025. * BNTime

(Visited 20 times, 1 visits today)

Comments are closed.