Wow! Penggugat Sebut Dirut PDAM Pontianak “Gagal Paham”


Penasihat Hukum Yuniarti - Penggugat, Andry Hudaya Wijaya.
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

 

“Pemeriksaan Perkara No.42/G/2019/PTUN.PTK berlanjut dengan penyampaian Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, ikhwal Demosi Jabatan salah satu pegawai PDAM Pontianak yang dinilai menyimpang dari aturan yang ada di Perusahaan Daerah milik Pemkot Pontianak itu.”

 PADA sidang lanjutan, Kamis (27 Februari 2020), Andry Hudaya Wijaya – kuasa hukum Penggugat – Yuniarti, SE, dalam Repliknya setebal 12 halaman antara lain menyebut obyek sengketa (SK Direksi No.164 tahun 2019, tgl.4 November 2019), dirasa ada niatan tertentu dari Tergugat – Dirut PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ untuk mendepak Penggugat yang sudah 27 tahun mengabdi, dari jabatan Kepala Seksi Penagihan Kantor Utama Pelayanan PDAM tersebut.

 Dalam Keputusan Direksi Nomor 164 tahun 2019, tanggal 4 November 2019 tentang  Mutasi / Alih Tugas Promosi dan Demosi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ‘Tirta Khatulistiwa’ pada point 10 yang dijadikannya dasar hukum,  merujuk pada Peraturan Direktur Utama PD Air Minum Kota Pontianak Nomor 146/KEP-VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak yang disebutnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Utama No.142 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Utama PD Air Minum Kota Pontianak Nomor 146/KEP-VI/PDAM/2005 tanggal 28 Juni 2005  tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak.

 Penggugat menilai, bahwa Peraturan Dirut  No.142 tahun 2016 dimaksud, tidak dapat/belum dapat diberlakukan, karena belum mendapat “Pengesahan/Persetujuan” atau “belum/tidak diketahui” oleh dan dari pemilik Perusahaan Daerah tersebut, yaitu Pemerintah Kota Pontianak.

Lagi pula Peraturan Dirut PDAM Kota Pontianak No.142 tahun 2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh DirutLajito, ST (Tergugat), dinilai Penggugat  ‘tidak nyambung’, sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses Mutasi/Alih Tugas, Promosi dan Demosi di lingkungan PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’. Akan tetapi itu hanya berhubungan atau semata-mata mengatur tentang Pengangkatan Calon Pegawai (Capeg) PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’.

Penggugat me-replik jawaban Tergugat  yang menyanggah, bahwa Tergugat tidak melanggar Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak No.146/KEP/VI/PDAM/ 2005.

Untuk menentukan melanggar atau tidaknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek Aquo (objek sengketa tersebut, Red.), kata Penggugat, maka agar menjadi objektif  harus diukur dengan ketentuan Peraturan Dirut No.146/KEP/VI/PDAM/2005 itu,  yaitu ;

Tentang Promosi

Diatur dalam Pasal 23 jo Psl 15 ayat (2) dan (3), bahwa tindakan harus didasarkan pada nilai Daftar Penilaian Kinerja Pegawai (DPKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir dan persyaratan lainnya.

Namun urai Penggugat, objek sengketa tidak di dasarkan pada Nilai DPKP dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud oleh Psl 15 ayat (2) dan (3).

Tentang Demosi

Jika Demosi dimaksudkan sebagai sanksi (bagi Penggugat.., Red.) dari indisiplin, maka diatur dalam Psl 99 ayat (2) sampai Psl 106, harus dilakukan/ada mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BP2KP (Badan Pembinaan Pengawasan Kinerja Pegawai).

Namun objek sengketa  tidak didasarkan pada Nilai DPKP.

Penggugat juga mengupas Peraturan Dirut No.146 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai PDAM. Pasal 16 antara lain ayat (1); Sebelum pegawai dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

 Berdasarkan ukukuran-ukuran normatif sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Direktur Utama PDAM Pontianak pada tahun 2005, Nomor 146/KEP/VI/PDAM/2005 tersebut, maka secara objektif Penerbitan Objek Sengketa perkara Aquo (Keputusan Direksi PDAM ‘Tirta Khatulistiwa’ Pontianak Nomor 164 tahun 2019, tanggal 4 November 2019), menunjukkan dan memperlihatkan telah terjadi kesewenang-wenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan kewenangannya.

 Gagal Paham

 Untuk itu agar Tergugat tidak gagal paham, Penggugat menegaskan, bahwa dalam hal perkara Aquo bukanlah bersubstansi pada apakah ada atau tidak kewenangan pada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha negara sebagaimana jawaban tergugat yang mendalilkan kewenangan.

Akan tetapi, urai Penggugat, Bagaimana Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu menyelenggarakan kewenangannya dalam membuat dan menerbitkan Surat Keputusan, apakah Surat Keputusan itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kewenangannya, atau melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan.

Berdasarkan uraian Replik Penggugat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, tegas Andry Hudaya Wijaya – Kuasa Hukum Yuniarti, sangat berdasarkan hukum.

Sebelumnya, dalam Eksepsi, Tergugat menyebut gugatan Penggugat obscuur libel (kabur/tidak jelas) dengan dalil Reglement of de Rechtsvordering (RV).

Namun, Penggugat merasa perlu menjelaskan, bahwa RV merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia, sehingga Eksepsi Tergugat mutlak harus dikesampingkan, karena sudah tidak relevan untuk dibahas.

“Terkecuali PDAM Tirta Khatulistiwa didirikan menggunakan hukum Eropa dan berada di Eropa, atau Timur Asing dan berada di Tiongkok.”

Olehkarena itu, tutup Penggugat di Replik  dalam Eksepsi, mohon  majelis hakim Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara, Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya, Menerima Jawaban Penggugat untuk seluruhnya, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat.

Baca Artikel terkait :

PDAM yang Tak Putus Dirundung Keresahan Karyawan

Menyoal Demosi Pegawai: Keruhnya Lingkungan Kerja di PDAM Pontianak, Sekeruh Produk Air Bersihnya

Akhirnya PDAM Pontianak Masuk PTUN: Tergugat Mangkir

Digugat Pegawainya ke PTUN, Surat Kuasa Dirut PDAM Pontianak Berantakan

Demosi Pegawai PDAM Pontianak: Gugatan versus Eksepsi

Pemeriksaan perkara ini, majelis hakim diketuai oleh Akhdiat Sastrodinata, SH., MH dengan hakim anggota Andi Darmawan, SH dan Dessy Anggraeni, SH, serta dibantu panitera-pengganti Bambang Sugi, SH., MH.

Untuk kepentingan hukum  Ibu Yuniarti, SE,  Advokat  Andry Hudaya, SH.,MH, selaku kuasa hukum sebagai Penggugat. Sementara Mahluddayan, SH dkk mewakili Tergugat Dirut PDAM Pontianak, Lajito, ST.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, (5 Maret 2020) pagi,  Tergugat akan menjawab lagi dengan Duplik. *BNTime

(Visited 147 times, 1 visits today)

Comments are closed.