Kasus Tipikor Rp12,4 Miliyar Alkes RSUD Sambas: Misteri Saksi Kunci yang Terkunci


Terdakwa H Amin Andika dan Penasihat Hukumnya, Andry Hudaya Wijaya
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Setelah beberapa kali persidangan pemeriksaa perkara Tipikor (tindak pidana korupsi) pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran (Alkes) RSUD Sambas, sedianya pada Rabu, (12 Februari 2020), jadwal JPU untuk membacakan tuntutannya, namun JPU dari Kajari Sambas menyatakan belum siap dan minta ditunda sepekan lagi.”

BELASAN saksi telah didengar keterangan mereka dalam 5 kali persidangan sebelumnya, kebanyakan para saksi ini adalah para terhukum yang tengah menjalani hukumannya terkait terdakwa Amin Andika.

JPU juga memajukan saksi achard (memberatkan) dari BPKP sebagai saksi terakhir.

Namun sebegitu jauh JPU dari Kejari Kab.Sambas tidak dapat menghadirkan dua saksi kunci yang beralamat (konon) di Jakarta. Walaupun tiga kali hakim telah memberi kesempatan untuk dikhadirkan secara patut.

“Saya melihat, majelis hakim cukup elegan dalam memeriksa perkara ini, begitu pula dalam hal memberi kesempatan kepada JPU untuk menghadirkan saksi. Tapi, mau apa lagi, kedua saksi sudah dipanggil secara patut tidak bisa ditemukan JPU,” kata Andry Hudaya Wijaya, penasihat hukum terdakwa H.Amin Andika.

“Lanjut sajalah, kita dengarkan tuntutan JPU dan bagaimana pertimbangan hakim sajalah setelah pledoi nanti. Seyogyanya  Hendrastomo dan Jefrialmi  itu juga terdakwa,” tambah Andry.

“Bagaimana dengan ‘nyanyian’  saksi (terhukum) Arifin tempohari yang menyebut nama Yuliarti sebagai bupati (mantan) yang menerima upeti juga dari dr.Nyoman Nukarca – ketika itu  direktur RSUD Sambas sehubungan dengan kasus ini?”

Baca Artikel Terkait:

Tipikor Amin Andika, dari Alkes Untan hingga Alkes RS Sambas: Belasan Miliaran Rupiah Kerugian Negara

Amin Andika Rindu Nasi Padang dan Ayam Goreng

Puluhan Saksi dan Beberapa Terdakwa Korupsi Rp5,5 M Alkes RSUD Sambas Bakal Ramaikan Pengadilan Tipikor Pontianak 

Perkara Tipikor Alkes RSUD Sambas, Amin Andika: Saya Akan Bongkar, Semua Makan Termasuk yang Alkes Untan

Nyanyian Saksi di PN Tipikor,  Bupati Sambas Disebut Terima Bagian dari Uang Korup Miliaran Rupiah Pengadaan Alkes RSUD Sambas

“Setiap apa yang diungkap atau diucapkan seorang saksi di persidangan, adalah pernyataan resmi saksi di bawah sumpah. Itu merupakan petunjuk yang harus ditindak lanjuti, tidak boleh dikunci, habis-habis begitu saja. Anda sendiri mengerti itu,” urai Advokad yang pernah menjadi anggota DPRD Kalbar 2009-2014 itu.

Ditanya apakah pihaknya tidak akan menghadirkan keterangan ahli yang dapt meringankan, adecard?

“Seperti dikatakan Pak Amin (terdakwa), dirinya sudah tidak berdarah lagi. Disembelih sekali pun tidak berdarah. Menampilkan ahli kan perlu kost, sementara terdakwa mengaku dirinya tinggal separoh hidup. Ya sudahlah, mau diapakan?” jawab Andry.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amin Andika adalah juga terhukum dalam kasus pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSU Pendidikan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Terhukum 8 tahun penjara dan UP (uang pengganti) Rp.6 miliar, jika tidak dibayar diganti hukuman badan 6 tahun. Berarti saat ini Amin Andika terhukum total 14 tahun yang baru dijalaninya sekitar 2 tahun.

Sebenarnya, tutur penasihat hukum Amin Andika itu, pihaknya sangat berkepentingan dengan kehadiran kedua saksi yang tidak berhasil dihadirkan JPU di persidangan itu, T.Hendrastomo – Sales Manager PT GSM (Gelobal Sytech Medika), dan Ir.Jefri Almi – Direktur CV.Akses Cipta Utama (ACU). termasuk mantan Bupati Sambas Yuliarti yang disebut kebagian upeti dari sengkarut perkara Tipor RSUD Sambas ini.

Menurut Andry Hudaya – penasihat  hukum terdakwa H Amin Andika yang setia ditemani kursi rodanya itu, masih ada satu nama lagi misterius, yaitu H Satono, S.Sos.,I, MH yang mengorbitkan nama terdakwa H Amin Andika ke lingkaran pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran Kab.Sambas TA 2011 dan berujung Amin Andika terpuruk masuk bui itu.

“Tapi nanti, jangan bawa-bawa nama saya (H Satono),” ungkap terdakwa Amin Andika dalam keterangan terdakwa, menirukan pesan H Satono di awal pertemuan sebelum tender ‘dimainkan’ 9 tahun silam

Sebelumnya, dalam surat dakwaan tertanggal 4 Oktober 2019 setebal 20 halaman, JPU dari Kejari Sambas, Dodhy Aryo Yudho, pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin (21 Okt 2019), menyebut Terdakwa H.M.Amin Andika -Dir.PT Kasa Mulia Utama, telah merugikan keuangan negara senilai Rp.5 milyar 443 juta 726 ribu 885,00 dari APBN-P TA 2011 sebesar Rp.12 miliyar 500 juta untuk pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Sambas.*BNTime

(Visited 40 times, 1 visits today)

Comments are closed.