Menyoal Demosi Pegawai: Keruhnya Lingkungan Kerja di PDAM Pontianak, Sekeruh Produk Air Bersihnya


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Tak terima dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ‘Tirta Kapuas’, Kota Pontianak, PDAM yang terus-terusan dirundung sengkarut tata-kelola administrasi dan jabatan ini, lagi-lagi  harus menerima kenyataan masalahnya dibawa bergulir ke meja hijau peradilan administrasi.”

Kronologi:

ADALAH Yuniarti, SE, Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Utama (PKPU) PDAM Pontianak yang merasa dirugikan dengan SK Direksi No.164 / 2019 tanggal 4 November 2019.

Dengan Keputusan tentang Mutasi/Alih Tugas dan Promosi Pegawai, membebas tugaskan Yuniarti dari jabatan Kasi PKPU PDAM ‘Tirta Kapuas’, dan terhitung 11 November 2019 harus menempati jabatan baru  melorot di Staf Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat). Jabatannya semula diisi oleh Wardianto, SH yang sebelumnya Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Wilayah I (Pontianak Timur-Utara). Surat Keputusan ditandatangani oleh Direktur Utama – Lajito, ST.

Yuniarti mengakui, memang pernah satu kali menerima Surat Peringatan yang ditandatangani oleh Syafe’i, S.Sos, Kepala Kantor Pelayanan Utama yang katanya atas perintah Dirut, namun disangkal oleh sang Dirut tak tahu menahu soal Surat Peringatan, tak ada laporannya.

Uniknya, Surat Peringatan per tanggal 16 September 2019, tanpa kop surat yang berlaku umum di internal yang lengkap dengan logo, hanya polos ketikan biasa bertuliskan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KANTOR PELAYANAN UTAMA Jl. Imam Bonjol No.430 Pontianak. Begitu pula ditandatangani tanpa stempel perusahaan sebagaimana lazimnya. Surat resmi, ‘telanjang’ begitu saja..

‘Surat Telanjang’ itu Berbunyi :

Sehubungan dengan arahan yang telah disampaikan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Pontianak, tentang Disiplin Pegawai, Efektifitas kerja dan tanggungjawab serta Capaian Target Perusahaan, Maka di setiap unsur Bagian untuk segera membenahi segala kelemahan-kelemahan yang ada di setiap Bagian dan wilayahnya masing.

“Surat Telanjang” itu, bandingkan dengan surat resmi di sebelahnya,  berkepala surat resmi dan berlogo PDAM Pontianak dan Logo Pemkot Pontianak (BNTime)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama PDAM Tirta Khatulistiwa memandang perlu untuk memanggil dan memberikan teguran / Peringatan Tertulis kepada saudara, Terkait dengan aktifitas, Efektifitas kerja serta tanggungjawab saudara sebagai Kepala Seksi.

Demikian surat Peringatan ini disampaikan kepada saudara, untuk dapat diperhatikan. Tiga tembusan kepada Dirut, Direktur Administrasi dan Keuangan serta Kepala Bagian Umum dan Personalia, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

“Lucu, Surat peringatan untuk saya, tapi isinya normatif, umum. Gimana sih administrasinya?” ujar Yuniarti. Teguran pun, dia merasa tak pernah dia terima sebelumnya jika ada yang dilanggar dalam tugas.

“Pantas juga kalau Dirut mengatakan tidak tau-menahu. Jadi itu seakan Surat Peringatan dibuat atas suka-suka sendiri, karena faktor like and dislike,” kata Yuniarti.

Prihal demosi Yuniarti dengan penurunan jabatannya menjadi menarik, karena  diantara 12 pegawai lainnya dari Kasi ke Kasi lainnya, dan ada yang setara dari staf ke staf, hanya Yuniarti yang dari Kasi di Kantor Pelayan Utama, dilempar turun ke Staf di kantor cabang (Wilayah II) di Kecamatan Pontianak Barat, Jalan Kom Yos Sudarso.

Herannya, tutur Yuniarti, TMT (terhitung mulai tanggal) 11 November 2019 berdasarkan lampiran SK, tapi surat diberikan baru pada 12 November 2019.

Esoknya, (13 November 2019) pagi, Yuniarti komplein dengan Surat Keberatan atas Keputusan atas dirinya tersebut. Yuniarti juga menghadap langsung Dirut – Lajito, menanyakan keterlambatan menerima SK, sehingga lewat sehari dari TMT. Dijawab singkat, “saya baru baca”. Soal surat peringatan yang pernah sekali diberikan dengan alasan kesalahan yang tak jelas, kabur,  Lajito mengaku tak tahu apa kesalahan Yuniartinya,  berdasarkan laporan dari ‘bawah’ saja. Sementara Syafe’i, S.Sos, Kepala Kantor Pelayanan Utama menyebut atas perintah Dirut,

“Jadi sebenarnya siapa yang lempar batu sembunyi tangan?” tanya Yuniarti.

“Apa sebenarnya salah saya dengan prestasi kerja saya? Surat Keputusan Dirut pun tak jelas, cuma menyinggung pasal-pasal.” kata Yuniarti ketika dikonfirmasi oleh BNTime di kediamannya, beberapa hari sebelum masalahnya menjadi perkara ke pengadilan.

Esok harinya lagi, 14 November 2019, Yuniarti menghadap Walikota Pontianak selaku owner PDAM. Kepada Walikota Edy Kamtono yang langsung menerimanya di ruang kerja, Yuniarti menyerahkan Surat Keberatan berikut seberkas lampiran atas Demosi Jabatan Struktur di PDAM Tirta Khatulistiwa

Yuniarti mengatakan, bahwa Keputusan Direksi  No.164/2019 tgl. 4 Nov 2019 itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dalam hal Demosi Pegawai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan No.146/KEP-VI/PDAM/2005 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak. Satu dan lain karena sampai saat ini, dirinya tidak pernah mengetahui alasan Demosinya.

Pada tanggal 20 November 2019, Dirut (Lajito) memanggil Yuniarti, diperkenankan ke Jakarta mewakili Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum) PDAM Pontanak, dimana di dalamnya Yuniarti juga berkiprah. Tgl.22 November Yuniarti terbang ke Jakarta.

Dalam perjalanan waktu, pergerakan yang dilakukan Yuniarti untuk menempuh jalur hukum atas SK No.164/2019 yang dinilainya tak jelas dan janggal, agaknya terbaca oleh pihak Direksi.

Maka  pada tgl.3 Desember 2019, untuk kali kedua Yuniarti dipanggil Dirut di ruang kerjanya. Dibicarakan, Dirut menjanjikan akan memberikan jabatan dengan tingkat yang sama sebelum demosi, apabila nanti PDAM Tirta Khatulistiwa  berubah menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Air Minum di bulan Januari 2020. Tapi Dirut (Lajito) tidak mau menuangkannya secara tertulis.

Dijanjikan juga, tutur Yuniarti, uang pengganti Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) / perbulan sampai dengan perubahan menjadi Perumda.

“Saya tolak”, ujar Yuniarti dalam perbincangan dan analisisnya dengan BNTime.

“Harga diri saya tidak dua juta rupiah, dan tidak berapapun besarnya. Lagi pula uang dua juta itu dicomot dari pos mana? Kalau sampai setahun dua tahun Perumda belum terbentuk, gimana?” lanjut alumnus Ekonomi Untan Pontianak ini.

“Saya berpikir, bujuk-rayu itu cuma untuk mengulur-ulur waktu supaya saya kehilangan kesempatan menggugat di PTUN. Kan batas waktunya sembilan puluh hari terhitung SK dikeluarkan, kalau dibiarkan berarti kita tidak keberatan dengan keputusan itu, nerima saja. Sedangkan waktu terus berjalan,” papar Yuniarti.

“Biarpun saya bukan orang hukum, gini-gini biar dikit ngerti jugalah,” selanya sambil tertawa.

*Baca Artikel terkait: PDAM yang Tak Putus Dirundung Keresahan Karyawan

.

Andry Hudaya Wijaya saat dikonfirmasi dikantornya.

Menurut Yuniarti, memang ada juga psywar dari dalam, kalau menggugat ke PTUN pasti kalah. Bisa dipecat dan sebagainya. Namun menurut dia, dirinya tak akan tinggal diam menegakan kebenaran dan minta keadilan.

Untuk itu Yuniarti menyatakan tidak berdiri sendiri, dirinya sudah minta bantuan hukum pada seorang pengacara.

Advokad Andry Hudaya Wijaya, SH., MH, pengacara yang dimaksud Yuniarti. Ketika dikonfirmasi di kantornya hari ini, Selasa (7 Januari 2020), Andry membenarkan dimintai bantuan pendampingan hukum pada tanggal 13 Desember 2019.

Menurutnya , Surat Gugat didaftar ke PTUN Pontianak pada tgl. 23 Desember  2019 dengan nomor perkara 42/G/2019/PTUN-PTK.

“Insya Allah dua-tiga hari lagi, kita sidang perdana,” ujarnya. *BNTime

(Visited 361 times, 1 visits today)

Comments are closed.