Menteri KLH Marah Besar, Pelakor (Isteri PNS Kubu Raya) Ini dan Mitra Zinahnya Terancam Dipecat


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Sejak viral berita zinah seorang PNS di Kalbar dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya di sebuah hotel di Jakarta, tak luput si isteri pezinah dijuluki netizen dengan istilah ngetren sekarang, ‘pelakor’ alias perebut laki orang.”

 SEPERTI diberitakan sebelumnya, Rusdiansyah alias Anca (38)  – PNS di Kab.Kubu Raya, Kalbar, melaporkan isterinya – AW (35) ke Polresta Pontianak awal bulan Desember ini, karena dugaan zinah di sebuah hotel di Jakarta’

Terjadinya persetubuhan haram antara si Pelakor (perebut laki orang) dengan si Senior (senang isteri orang), itu dalam kesempatan ruang waktu Diklat Dasar Intelijen Angkatan II bagi Polisi Kehutanan Ditjen PPHLHK yang dilaksanakan sebulan penuh, tgl.1 s/d 30 Agustus 2019.

AW peserta dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Kalbar, sedangkan ‘DH’ PNS Balai PPLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa tenggara.

Diklat dalam waktu cukup lama itu, telah menimbulkan hasrat birahi terlarang antara AW dengan DH yang tiap hari bertatap muka – berlempar senyum di ruang diklat. Sampai akhirnya terjadilah perselingkuhan alias perzinahan itu dan keduanya dilaporkan suami AW ke instansi vertikal tempatnya bertugas dan Polresta Pontianak.

*Baca artikel terkait: Ungkap Perzinahan, Seorang PNS Kubu Raya Polisikan  Isterinya yang Juga PNS di Pontianak

 

Rusdiansyah, SE alias Anca yang juga mengirim Surat Terbuka kepada Menteri KLH, mohon keadilan untuk memberikan sanksi hukum berdasarkan disiplin pegawai ASN (PNS). Sementara merujuk pasal 284 KUHP tentang zinah, Anca yang mantan wartawan itu telah minta proses hukum terus berlanjut terhadap AW isterinya dan mitra selingkuhnya, DH.

Surat Terbuka

Untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI  

Dengan ini, saya Rusdiansyah (Anca) meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, melalui Gakkum Seksi Wilayah III  Pontianak, untuk segera menindaklanjuti laporan resmi saya terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh AW , yang saat ini masih berstatus isteri saya yang bekerja di instansi yang Ibu pimpin, apalagi kejadian perselingkuhan terjadi saat pelatihan Intelijen II.

Laporan ini tidak semata terkait AW, namun juga terkait pasangan selingkuhnya yang juga berdinas di instansi Balai Pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Wilayah Jawa – Bali dan Nusa Tenggara dengan initial DH. Surat Terbuka ini saya buat bukan untuk mempermalukan instansi terkait, namun sebagai upaya agar instansi ini segera membersihkan diri dari pegawai-pegawai yang a-moral dan melanggar Undang-Undang serta PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS  yang berlaku.

Mengingat kedua pelaku merupakan aparat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (intelijen), maka saya menginginkan tindakan yang diambil instansi yang Ibu Pimpin tidak hanya memberikan sanksi administrasi semata, tetapi sanksi pemecatan dengan tidak hormat kepada kedua pelaku.

Sejalan dengan ini, saya juga telah mengambil upaya hukum dengan melaporkan hal ini kepada yang berwajib secara pidana. Hal ini saya lakukan agar hak asuh dapat jatuh ke tangan saya, karena terdapat tiga anak dari hasil pernikahan saya dan AW. Saya harapkan pula aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian untuk menindaklanjuti secara pidana laporan saya.

Kejadian ini sangat menyakitkan, tidak ada harga diri, mempermalukan,menghancurkan keluarga, terutama orangtua, saya dan ketiga anak saya.

Kejadian ini juga sebagai pengingat kepada semua ASN di tanah air, bahwa dalam menjalankan fungsinya, semua harus wajib tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

(Surat Terbuka tersebut ditandatangani oleh korban, Rusdiansyah)

Wartawan BNTime di Jakarta, Wilmar dan Fahilda melaporkan, pihak Kementerian KLH sudah mengetahui adanya peristiwa tidak menyenangkan dan mempermalukan institusi pemerintah khususnya Ditjen PPLHK yang berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi baik AW maupun DH merupakan PNS pusat di wilayah daerah tugas masing-masing.

“Bu Menteri sudah tahu dari media online dan medsos, beliau marah dan minta Kepala Balai PPLHK wilayah yang bersangkutan untuk tidak tinggal diam. Usut tuntas permasalahannya untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya jika benar begitu kejadiannya,” lapor wartawan BNTime yang menyerap informasi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.* BNTime

Laporan: Wilmar dan Fahilda, Jakarta

Editor: Effendy Asmara Zola

(Visited 94 times, 1 visits today)

Comments are closed.