Tipikor Amin Andika, dari Alkes Untan hingga Alkes RS Sambas: Belasan Miliaran Rupiah Kerugian Negara


HM AMin ANdika, terdakwa Alkes RSUD Sambas dan Penasihat Hukumnya Andry Hudaya Wijaya.
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)            

“M.Amin Andika kembali berhadapan dengan meja hijau terkait kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan meliputi belasan miliyar rupiah.”

 KALI ini H.M.Amin Andika – Direktur PT Kasa Mulia Utama dihadapkan ke pengadilan Tipikor Pontianak – oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kab.Sambas, Senin (21 Okt 2019).

Dijemput dengan mobil dinas sejenis ‘Kijang’ milik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Amin yang sepuh (55) dan setengah lumpuh tanpa pengawalan dari Lapas Pontianak di Kab.Kubu Raya. Di atas kursi roda yang didorong keponakannya, Amin hanya mengenakan baju kaos, berkain sarung dan berkopiah putih masuk gedung Pengadilan Tipikor Pontianak.

Amin sebenarnya tengah menjalani vonis MA 2017 atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar  2016 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak di tahun yang sama, 6 th penjara dan denda Rp.400 juta subsider 4 bulan kurungan ditambah UP (uang pengganti) Rp.6 miliyar 838 juta 411 ribu,89 sen subside 3 tahun kurungan jika tidak dapat membayar UP kerugian negara tersebut.

MA menjatuhkan hukumann lebih berat menjadi 8 th penjara dan denda Rp.500 juta subside 8 bulan kurungan dan UP Rp.6 miliyar lebih tersebut subside 6 tahun kurungan, total 14 tahun jika tidak mampu membayar UP atau tidak punya harta kekayaan yang patut di sita negara.

HM Amin Andika Terhukum inkracht putusan MA No.MA 644/K/PID.SUS/2017 itu, telah dieksekusi Kejati Kalbar pada Agustus 2019. Dia diterbangkan ke Pontianak dan langsung dimasukan ke Lapas dari kediamannya yang lain di Semarang dalam pemulihan kesehatan.  Sampai selanjutnya menjadi terdakwa baru oleh Kejari Kab.Sambas dalam kasus ‘serupa tapi tak sama’ hal-ihwal pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Sambas.

Dalam surat dakwaan tertanggal 4 Oktober 2019 setebal 20 halaman, JPU dari Kejari Sambas, Dodhy Aryo Yudho, pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin (21 Okt 2019), menyebut Terdakwa H.M.Amin Andika -Dir.PT Kasa Mulia Utama, telah merugikan keuangan negara senilai Rp.5 milyar 443 juta 726 ribu 885,00 dari APBN-P TA 2011 sebesar Rp.12 miliyar 500 juta untuk pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Sambas.

Dakwaan dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor Muhammad Indarto selaku Ketua Majelis Hakim, hakim anggota Mardiatos dan Edward P.Samosir, didampingi panitera pengganti Sandi Idris Adji. Sidang akan dilanjutkan pekan depan, pengajuan eksepsi dari pihak terdakwa.

 PITI Berikan Bantuan Hukum

“Saya sudah seperti ini, saya tidak mampu bayar pengacara atau bayar apa pun. Saya sudah telanjang-lanjang,” kata Amin Andika kepada BNTime sebelum sidang dimulai.

HM Amin Andika di atas kursi Dorong di PNTipikor Pontianak.

Hal tersebut dibenarkan oleh Andry Hudaya Wijaya, Advokat.  Dia mengatakan, dirinya dimintai bantuan oleh PITI (Persatuan Iman Tauhid Indonesia d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), untuk mendampingi terdakwa HM Amin Andika terkait dakwaan JPU Kejari Sambas itu.

Akan hal perkara sebelumnya (Kasus Alkes RS Pendidikan UNTAN), Andry mengatakan, kemungkinan bisa saja melakukan PK (Peninjauan Kembali). Namun pihak terhukum belum menerima salinan putusan kasasi MA.

“Kita baru menerima petikannya saja,” ujar Andry.

Perkara yang berawal dari penyidikan Polda Kalbar dan berakhir di vonis MA tersebut, terkait dana Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS Kedokteran Pendidikan UNTAN (Universitas Tanjungpura) Pontianak, APBN-P TA 2013 sebesar Rp.17 miliyar 640 juta juta dan kerugian negara hampir Rp.7 miliyar itu, sebenarnya telah menyeret juga terdakwa lain yaitu, M.Nasir, Spd, PNS Untan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak swasta Ya’Imran Syahrial – Dir.PT Anissa Farma Dewi yang tersekenario dalam kasus dan telah dihukum. M.Nasir divonis 1th 4bulan dan denda Rp.50 juta di PN Pontianak 2017 dan kini telah bebas dari hukumannya.

Hebatnya, dalam kasus pat-gulipat pengadaan alat-alat kesehatan RSP Untan tersebut,Thamrin Usman, Rektor UNTAN yang alergi wartawan, kala itu selaku PPA (Pejabat Penanggungjawab Anggaran) lolos dari ‘lubang jarum’. *BNTime

(Visited 69 times, 1 visits today)

Comments are closed.