Puluhan Saksi dan Beberapa Terdakwa Korupsi Rp5,5 M Alkes RSUD Sambas Bakal Ramaikan Pengadilan Tipikor Pontianak 


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ utk perbesar huruf)

“Tak tangung-tanggung, Kejaksaan Negeri Sambas bakal menghadirkan 33 saksi perkara yang beberapa diantaranya terdakwa terpisah (splitz),dan 2 (dua) saksi ahli di pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) Pontianak, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) pada RSUD Sambas, Kab.Sambas dari pagu dana senilai Rp.12 Milyar lebih”.

DALAM sidang lanjutan kemarin, JPU Dodhy Aryo Yudho menghadirkan 4 saksi.  Sepekan sebelumnya dakwaan terhadap terdakwa H.M.Amin Andika – Direktur  PT Kasa Mulia Utama yang tidak dieksepsi oleh penasihat hukumnya, Andry Hudaya Wijaya.

Keempat saksi yang dihadirkan JPU adalah para anggota panitia lelang pengadaan aneka macam Alkes pada RSUD Sambas Tahun Anggaran 2011. Mereka adalah Rajimin, S.Sos, Sapto Suhartoyo, SKM, Zainal Abidin, SKM, dan Supardi bin Hadran selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan,

Sidang berjalan cepat dan lancar, sekitar hanya satu jam lebih,  karena kesaksian tak lebih dari bersifat administratif, barang (Alkes) sudah ada, tidak tahu-memahu dalam teknis pengadaan barang atau tender (lelang).

Keempat saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa, hanya pernah mendengar nama Amin Andika, Dir PT Kasa Mulia Utama, karena sejak awal yang tampil ke permukaan hanyalah kuasa perusahaan, (Syafik).

.

Lika-Liku Pengadaan Alkes RSUD Sambas 2011

.

Pat-gulipat pengadaan aneka rupa Alkes Sambas yang menyeret  HM Amin Andika sebagai pesakitan di pengadilan Tipikor, dan beberapa lainnya dalam perkara terpisah, terserap dari Surat Dakwaan No.Perkara PDS-01/SAMBAS/10/2019 setebal 20 halaman.

Dalam dakwaan alternatif, Amin Andika yang warga kota Pontianak selaku Dir.PT Kasa Mulia Utama didakwa melakukan sendiri maupun bersekutu dengan beberapa orang lainnya di lingkungan RSUD Sambas dan pihak swasta lainnya, terhadap ancaman Psl 3 jo Psl 18 (1), (2), dan (3) UU No.21/1999 yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 (1) ke 1 KUHPidana.

Adalah dr. I Nyoman Nukarca – Dir.RSUD Sambas mengetahui kalau RS yang dipimpinnya mendapat anggaran APBNP-TP TA 2011 dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp.12 miliyar 500.000, dalam hal ini Nyoman Nukarsa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Skep Bupati Sambas 293/2011, tgl.23 Nov 2011.

DaIam perjalanan waktu, saksi I Nyoman Nukarca (terdakwa dalam berkas terpisah), bertemu dengan terdakwa Amin Andika-Dir,PT Kasa Mulia Utama untuk sebagai pelaksana pengadaan Alkes dan alat-alat kedokteran RSUD Sambas 2011.  Disepakati Amin Andika bersedia, tapi menggunakan atas nama perusahaan lain, milik saksi Izwar bin M.Sarkawi, CV Indra Pratama. Namun Amin yang mengatur pembelian dan harga barangnya dan bekerjasama dengan Gabungan Penyalur Alat Kesehatan dan Laboratorium, Pontianak.

Dengan Surat Keputusan Dir.RSUD Sambas 4 Nov 2011 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi Elvi Pariadi, SE (terdakwa dalam berkas terpisah), Mulyanto, SH – Skretaris, dan lainnya yang sudah diperiksa sebagai saksi di atas selaku anggota.

Terdakwa Amin Andika minta kepada saksi Elvi Pariadi supaya memenangkan CV Indra Pratama dengan penawaran sebesar Rp.12 Miliyar 416 juta 606 ribu.Terdakwa sendiri memasukan penawaran Rp.12 milyar 447 juta 948.000.-, untuk puluhan unit barang sepert Ambubag Pediatric, Phototrapy, Incubator, Vacuum extractor, USG4D, Urine Analizer,  dan lain-lain.

Terdakwa Amin Andika juga berhubungan dengan perusahaan pendukung PT Global Sytech Medika yang meneruskan ke saksi Ir.Jefrialmi – Dir. CV Akses Cipta Utama sub agen yang melayani wilayah pemasaran di Kalbar. Serta beberapa perusahaan lain sesuai bidangnya sebagai pendukung pengadaan barang Alat-alat kesehatan/kedokteran yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan teknis terdakwa Amin Andika  dan Dir RSUD Sambas-I Nyoman Nukarca, merekayasa CV Indra Pratama sebagai pemenang lelang. PT Kasa Mulia Utama sendiri, punya terdakwa Amin Andika, sebagai perusahaan kalah lelang. Sementara dua perusahaan lain, PT Yesa Citra Nugraha dan PT Rajawali Nusido, Pontianak, sebagai yang gugur dalam penawaran.

Ringkasnya, dakwa JPU, terdakwa Amin Andika selaku pelaksana pekerjaan merekayasa harga dan menunjuk orang kepercayaannya,  Syafik selaku kuasa administrasi dan teknis berurusan dengan Izwar M.Syarkawi (Dir.CV Indra Pratama) dan pihak RSUD Sambas.

Untuk pelaksanaan pekerjaan yang bikin penyakit di rumah sakit daerah itu, Izwar M.Sarkawi mendapat fee Rp.111.000.000 dari Terdakwa Amin Andika melalui rekening sebuah Bank Swasta a/n CV. Indra Pratama. Saksi dr.I Nyoman Nukarca mendapat bagian Rp.540 juta, saksi Elvi Pariadi dua kali pemberian Rp.12 juta   dan Rp.25 juta, saksi Mulyanto Rp.20 juta, dan para saksi perkara yang masing-masing anggota panitia kebagian cuma Rp.6 juta.

Menurut dakwaan JPU Kejari Sambas tersebut, dari nilai kontrak yang dibayarkan sebesar Rp.12 miliyar 416 juta 606 ribu, yang dibelanjakan Rp.5.miliyar 844 juta096 ribu 751 rupiah. Terdapat selisih harga Rp. 6 miliyar  572 juta 509 ribu 249 dikurangi pembayaran PPN Rp.1 miliyar 128 juta 782 ribu 364, sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp.5 miliyar 443 juta 726 ribu 885.

“Dari mana ngitungnya sampai segitu banyak,” komentar terdakwa HM Amin Andika yang mantan Bendahara Umum PITI (Persatuan Iman Tauhid Islam – d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia)  itu dikursi rodanya usai mendengarkan dakwaan.

“Nanti kita lihat bagaimana-bagaimananya. Mungkin kita berharap bisa diterima ajukan Justice Collaborator,” sela Andry Hudata, penasihat hukum terdakwa kepada BNTime.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Comments are closed.