Gerakan Lawan Kecurangan Meluas, Laporan ke KPU dan Bawaslu Tidak Digubris


Pemilu Curang (hanter)
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas untuk perbesar huruf)

 

“Pasca Pemilu 2019, situasi politik makin memanas. Ajakan dan gerakan menabuh genderang perang untuk melawan kecurangan terus disampaikan lewat media sosial dan berbagai forum pertemuan. Gerakan melawan kecurangan tersebut dinilai wajar karena hak konstitusional rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemilu yang jujur dan adil.”

.

 KOORDINATOR Gerakan Perubahan (Garpu) – Muslim  Arbi mengakui, saat ini ajakan untuk melakukan gerakan melawan kecurangan makin masif dan terus digelorakan. Antaranya ajakan people power dan duduki KPU. Hal ini merupakan jawaban terhadap kecurangan masif yang disuarakan oleh medsos sebelum dan sesudah Pilpres 17 April 2019.

Menurutnya, people power itu sah dan konsitusional atas hak-hak suara rakyat yang dicurangi. Perlakuan curang dan manipulatif itu adalah kejahatan atas suara rakyat. “Ini tidak boleh didiamkan,” ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Rabu (1/5/2019).

Muslim menegaskan, atas kecurangan itu maka Koalisi Aktifis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoax (KAMAKH) harus mendatangi DKPP untuk membuat laporan. Karena laporan KAMAKH yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu tidak digubris.

Muslim menyebut, dengan dana Pemilu sebesar Rp 25 triliun. Tapi kualitas pelaksaannya sangat buruk dari pemilu sebelumnya dan mengakibatkan sejumlah 314 KPPS meninggal dunia.

Selain itu juga terjadi kecurangan masif dan terstruktur karena melibatkan ASN, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat dan Kades-kades. “Jadi kecurangan itu sangat nyata dan kasat mata. Jadi people power adalah bentuk pengawalan Pemilu yang jurdil,” jelasnya.

Muslim menuturkan, ada pihak meragukan kecurangan pemilu karena telah ditutup matanya terhadap fakta yang begitu banyak di lapangan. Bisa juga yang meragukan adanya kecurangan sebagai upaya membela diri. Jika memang adanya berita kecurangan itu adalah hoaks maka harusnya kubu 01 melaporkan ke polisi.

Selain itu sejumlah tokoh seperti Prof Ryass Rasyid, Prof Din Syamsudin, Rizal Ramli juga sudah menyuarakan adanya kecurangan. “Terlebih lagi para ulama dan sejumlah Tokoh pun berkumpul untuk Ijtima III untuk menyikapi kecurangan Pemilu ini. Jadi kepada KPU bekerjalah secara profesional, amanah, jujur dan adil. Jangan tergoda dengan rayuan dan bujukan apapun,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat media dari Institut Media Sosial dan Diplomasi, Hariqo Wibawa Satria mengatakan, baiknya KPU jangan diduduki, karena bisa terjadi benturan, korban luka bahkan meninggal dunia. Karena jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa memastikan keamanannya. Jika ajakan demonstrasi, protes, aksi damai ke KPU maka sah, dan dilindungi undang-undang.

Hariqo mengakui, dalam Pemilu 2019 ada kecurangan di sejumlah TPS. Menurutnya, jabatan Komisioner KPU sangat mengerikan. Karena jika terbukti ada satu komisioner saja yang memihak maka bisa panas situasi politik di Indonesia. *BNTime/hanter

(Visited 25 times, 1 visits today)

Comments are closed.