Eggi Sudjana Geram Dirinya Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Makar


Eggi Sudjana dan Kivlan Zen (Foto;istimewa)
[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas untuk perbesar huruf)

“Beberapa hari terakhir kata ‘makar’ mencuat di beberapa media massa maupun media sosial. Salah satunya terkait advokat bernama Eggi Sudjana yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya pada Rabu (8/5-2019), atas kasus dugaan perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar.”

EGGI SUDJANA sebelumnya dilaporkan oleh caleg PDIP, S. Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar. Dewi melaporkan Eggi, berkaitan dengan beredarnya video berisi seruan Eggi agar pendukung Prabowo Subianto melakukan ‘people power’. Orasi Eggi tersebut dilakukan di depan rumah calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta selatan, 17 April 2019.

Pernyataan Eggi di sana kemudian diadukan Suriyanto dengan nomor laporan: LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim pada 19 April 2019. Dalam surat panggilan pemeriksaan Eggi, pria yang juga dikenal sebagai caleg PAN dalam Pemilu 2019 tersebut dikenakan pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kini kasus itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditangani.

Tak hanya itu, pihak Mabes Polri pada hari Rabu (8/5/2019) juga menerima laporan dugaan kasus makar yang disangkakan kepada Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI (Purn), Kivlan Zein serta seorang aktivis bernama Lieus Sungkharisma. Laporan itu kini masih dianalisis oleh tim Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri untuk membuktikan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana.

GERAM

Eggi Sudjana geram dengan statusnya yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan makar. Dia mengaku sudah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diperiksa pada Senin 13 Mei 2019 mendatang. Eggi pun memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap pasal yang dituduhkan padanya.

Eggi Sudjana (foto:istimewa)

“Bahwa tidak sesuai dengan laporan polisi awal dari pelapor saudara Suriyanto yang mendasari pada Pasal 160 KUHP. Jadi diduga polisi mengembangkannya sendiri dan atau mengarahkan pelapor Suriyanto untuk menambahkan pasal yang merujuk pada perbuatan makar, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tutur Eggi dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kamis (9/5).

Eggi mengatakan, pasal makar yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak memenuhi unsur hukum untuk menjeratnya jadi tersangka.

“Bahkan sangat keji memfitnah ES (Eggi Sudjana) mau makar sampai hukumannya mati, seumur hidup atau serendah-rendahnya 20 tahun dan atau 15 tahun. Padahal ES tidak ada merasa atau niat jahat untuk makar,” jelas dia.

People power‘ yang Dimaksud Bukan Upaya Makar

Eggi menegaskan, pernyataannya bahwa “bila terjadi kecurangan dalam Pemilu atau Pilpres maka perlu ada people power,” merupakan kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sesuai Pasal 28e ayat 3 Nomor 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa.

“Tentu people power yang dimaksud berbagai unjuk rasa yang sering terjadi, bukan makar. Oleh karena itu, people power merupakan tindakan yang konstitusional. Tapi mengapa dituduh makar?”

(Baca juga: Cawapres 02 Sandiaga Uno: Satu Lagi Pendukung Kita Terkriminalisasi Jadi Tersangka)

Eggi malah merasa kasusnya tidak lebih penting dibandingkan mengusut kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019. Terlebih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur dalam Pasal 463 ayat 4 bahwa bila terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka paslon presiden dan wakil presiden dapat dibatalkan alias didiskualifikasi.

Termasuk Pasal 534 yang berisi bahwa bila ada yang membuat suara bagi paslon menjadi tidak bernilai, maka dipidana kurungan penjara 4 tahun.

“Pertanyaannya maka, pihak kepolisian tidak melihat ini yang sudah jelas terjadi dan banyak laporan dari masyarakat, juga dari pribadi ES sendiri sebagai lawyer mendampingi klien melaporkan Bawaslu bahkan DKPP, tapi tidak ada progresnya? Mengapa polisi lebih terasa tidak netral yaitu amat sangat melindungi paslon 01?” katanya.

Buktinya, lanjut Eggi, adalah penetapannya sebagai tersangka dengan tuduhan yang tidak tanggung-tanggung yakni makar. Padahal secara konteks, dia melontarkan pernyataan gerakan people power jika ada kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2019.

Kok kecurangannya itu sendiri tidak diproses termasuk ES lapor balik pada Suriyanto dan Dewi Tanjung?” tutur Eggi. *BNTime/IDNTimes

(Visited 14 times, 1 visits today)

Comments are closed.