DARI GANTI BUNTUNG HINGGA HITUNG BUNTUNG


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas untuk perbesar huruf)

(penulis, wartawan senior Eksponen ‘66)

Effendy Asmara Zola: INI adalah Pemilu terburuk yang membuat terpuruk peta perpolitikan Indonesia sejak Pemilu “kotak kayu” 1955 hingga Pemilu Kardus,  digodok sekaligus dengan Pilpres di era Reformasi 2019 yang baru kita jalani.

MENCERMATI pelaksanaan Pemilu di mana pun, termasuk Pemilu di republik tercinta ini, tidaklah dapat dilihat hanya pada hari “H” yang diklaim oleh kelompok tertentu sebagai sebuah keberhasilan aman-damai, padahal sejatinya penuh controversial yang karut-marut dan melahirkan sikap perlawanan.

Lima pemilihan sekaligus, DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR-RI dan DPD, serta Pilpres diklaim salah satu kubu sebagai keberhasilan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang notabene adalah capres petahana.

Apanya yang berhasil? Awal-awal butir kecurangan sudah diluncurkan sebuah stasiun TV Swata Nasional hanya dua jam setelah tutup pemiihan di hari “H” 17 April 2019, memantik spaning naik.

 Ketika itu para pendukung Calon Presiden 02 Prabowo-Sandi, mengunggah video dan tangkapan kamera, ketika hasil hitung cepat atau quick count mengunggulkan pasangan 02 tersebut. Namun tak berselang lama, data keunggulan tersebut langsung ditukar untuk pasangan Calon Presiden 01 Jokowi-Maruf.”

 Tertukarnya” data tersebut ditayangkan oleh salah satu televisi swasta nasional.

Usai viral, televisi swasta itu pun buru-buru memberikan klarifikasi. Bahwa data yang ditampilkan merupakan kesalahan teknis atau technical error.

(Lihat fakta awal kecurangan, klik Pendukung 02 Unggah Data Quick Count yang Tertukar (Atau Sengaja Ditukar?)

Mulai dari pemutarbalikan fakta tesebut, beruntunlah QC yang terus menerus model “hitung buntung” dengan menggelembungkan suara paslon 01. Caranya dengan menggembosi suara 02 yang terus menerus, disebut KPU sebagai human error hingga saat ini.

Beragam ribuan kecurangan yang dilaporkan, tutur Fadli Zoon, tak direspon. Seperti pembobolan surat suara yang tahu-tahu sudah tercoblos ke nomor Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf, pat-gulipat hasil pemilihan di C1 dengan “hitung buntung” gaya Lembaga Survay dan “situng buntung” KPU yang sami mawon itu tadi, penggelapan ribuan surat suara, pemindahan kotak suara diam-diam tengah malam dan lain-lain.

Mestinya KPU “sambut bola” ”dengan tanggapan cepat, jangan sampai  pelaporan soal “hitung buntung” atau “situng buntung” dicuekin dan akhirnya ke laut bak lagu Bengawan Solo.  Kisahnya mirip dengan riwayat tanah/rumah rakyat di banyak tempat dibuldozer untuk kepentingan infrastruktur, yang konon diberi ganti untung versi Capres petahana  Jokowi di acara debat kandidat Capres-Cawapres.

“Ganti untung apa, yang ada ganti buntung”, teriak seorang lelaki gaek dengan dialeg medok khas wong Jowo yang viral di medsos. Miris pula melihat seorang emak-emak yang diseret polisi dan Satpol PP karena rumahnya dibumiratakan sebelum jelas urusan  “ganti buntung”. Sementara di Lampung, seorang emak-emak nekat menerobos Paspampres saat Jokowi pidato meresmikan jembatan tol Bakauehuni, mengadukan hal ihwal “ganti buntung” yang menggantung. Dan banyak lagi peristiwa serupa.

Mau pakai istilah biasa “ganti rugi”  atau “ganti untung” ya sama saja hasilnya tetap buntung dan terkatung-katung. Nasib wong cilik memang lebih lekat dengan raung-meraung ketimbang yang namanya untung, apalagi “ganti untung” versi Presiden Jokowi yang faktanya malah “ganti buntung”.

 (video-ganti buntung)

Pada Pilpres Filipina,  07 Februari 1986, Capres oposisi Nyonya Corazon (Cory) Acquino vs petahana Ferdinand Marcos, KPU Filipina (COMELEC) “memenangkan” sang petahana Ferdinand Marcos.

Dampaknya, Gerakan Nasional Untuk Pemilu Bebas (NAMFREL), yaitu sebuah organisasi independen yang melakukan penghitungan suara tidak resmi, justru menyatakan oposisi sebagai pemenang dengan suara 7,835,070 melawan petahana yang hanya mengantongi 7,053,068 suara.

Berbagai laporan kecurangan pun mengemuka, 35 teknisi komputer dari komisi pemilihan umum mundur karena tidak mau mencurangi hasil pilpres untuk menguntungkan petahana. Bandingkan dengan sikap KPU kita.

Kecurangan terbongkar, jutaan orang turun ke jalan dalam aksi gerakan sipil tanpa senjata, yang kemudian dikenal sebagai gerakan “People Power”. Sementara berbagai cara digunakan oleh rezim untuk membubarkan aksi massa, seperti menempatkan para sniper dan serangan badai gas air mata, namun massa tetap tak bergeming.

Akhirnya rezim tak berdaya menghadapi aksi rakyat yang dicuranginya. Pada tanggal 25 Februari 1986 malam, Marcos menyerah setelah 4 hari digeruduk rakyatnya sendiri yang dizalimi dengan “hitung buntung”.

Marcos dan keluarga yang nyungsep,  kemudian kabur dan mengasingkan diri ke Hawaii, AS. Pemimpin oposisi Corazon Acquino pun dilantik sebagai Presiden Filipina melalui sebuah upacara sederhana di Club Filipino.

Kecurangan KPU Filipina itu, mirip dengan kondisi di Indonesia pra dan pasca Pemilu 2019. Namun kita tak berharap “People Power” Indonesia pasca 22 Mei 1998 terulang, gara-gara “hitung buntung”  berbagai lembaga survey dan “situng buntung” KPU yang rajin beralasan “human error”. Maka jujurlah !

Lucunya si “human error” genitnya lengket di suara oposisi 02 Prabowo-Sandi dan menggelembung di suara petahana 01 Jokowi-Ma’ruf  sebagai ruh petahana untuk mempertahankan kekuasaan.

Akankah ada komisioner KPU Indonesia yang tersentuh hatinya, mundur sebagaimana yang dilakukan oleh 35 teknisi computer KPU Filipina 1986  karena tak tega melihat rakyat dicurangi? Tanyalah pada rumput yang bergoyang!  *BNTime

(Selamat Menjalankan Ibadah Puasa)

(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments are closed.