Mengapa Baru Sekarang? Di Balik Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir


[ A+ ] /[ A- ]

(Klik A+ di atas utk perbesar huruf)

.

Oleh, Effendy Asmara Zola

“Debat perdana calon presiden-wakil presiden RI, Kamis (17 Januari 2019) malam, antara pertahana Jokowi+Ma’ruf  Amin vs Prabowo-Sandiaga Uno, mendadak seakan tenggelam oleh kabar-berita akan dibebaskannya Ustadz Abu Bakar Ba’asyir atas persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).”

TERLEPAS dari pandangan dan kupasan panjang lebar Rocky Gerung yang menyebut debat capres-cawapres tersebut tak berkualitas dan tak layak ditonton, atau penilaian Acep Iwan Saidi – pengamat semotika dari ITB (Institut Teknologi Bandung) yang mengatakan kedua pasangan paslon sama ngawurnya menjawab isu debat, ya itu tadi; debat yang tak hebat barusan seakan tenggelam oleh kabar berita akan dibebaskannya Ustadz Abu Bakar Ba’asyir – terhukum tuduhan terorisme.

Wajar jika muncul anggapan-anggapan banyak orang (publik) dan pengamat politik setelah melihat berita tersebut dari tayangan beberapa TV, mengapa baru sekarang? Mengapa baru sekarang, jelang pilpres 2019 (17 April 2019) Presiden Jokowi menyetujui pembebasan sang ustadz dari balik jeruji besi yang disebut dengan pertimbangan ‘kemanusiaan’ itu?

Padahal sudah sejak lama alasan yang sama (kemanusiaan), faktor usia dan kesehatan diajukan, tapi tak terdengar jawaban pemerintah, tak ada respons.

Lalu, apa kata Ustadz Abu Bakar Ba’asyir?  “Biarlah, Allah punya rencana lain, Allah yang menentukan,” hanya sebaris kalimat ihlas inilah yang dilontarkan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir di pekan kedua Oktober 2017, meski dalam kondisi kesehatannya yang memprihatinkan, kaki yang terus membengkak karena menurut dokter yang memeriksanya ada aliran darah yang tidak normal ke kakinya.

“Itulah sikap keihlasan beliau, sikap tawakal beliau sangat menonjol sekali,” kata Faridz Gazali dari Tim Pembela Muslim (TPM) kepada Kiblat Net, Jumat (13 Oktober 2017).

Kemudian Abu Bakar Ba’asyir baru bisa menjalani pemeriksaan secara berkala di RSCM  Jakarta, Kamis (01 Maret 2018), tentunya setelah melewati berbagai prosedur birokrasi,

Dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan, antara lain tensi, cek darah, jantung dan dopler, secara umum tidak ada hal yang buruk, tapi pemeriksaan lagi pada Kamis (08 Maret 2018) karena pembengkakan kaki sebelah kanan. Ada pembengkakan seperti kelenjar kista, “lebih lanjut nanti dari dokter MER-C yang menjelaskan,” kata kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir, Guntur Fattahilah kepada Warta Pilihan, Kamis (01 Maret 2018).

Kendati demikian, Guntur mengatakan, sudah selayaknya Ustadz Abu Bakar Ba’asyir di rawat oleh pihak keluarga, mengingat kondisinya yang sudah uzur. Terkait wacana Grasi, Abu Bakar Ba’asyir mengatakan dirinya tidak bersalah, sehingga tidak pantas untuk meminta Grasi kepada Presiden Jokowi.

Dalam pemahamannya, Abu Bakar Ba’asyir  tidak akan menyampaikan mohon maaf  kepada manusia, karena permohonan maaf yang ia sampaikan hanya kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

Terakhir, papar Guntur, pada zaman SBY, kami minta agar Ustadz Abu menjadi tahanan rumah. Sampai sekarang belum ada tanggapan, karena beliau hanya menjalankan syari’at Islam dan menerangkan agama Islam itu sendiri.

“Ini tahun-tahun politik. Janganlah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dibikin menjadi komoditas politik. Upaya pemeriksaan Ustadz  untuk tetap sehat sudah kami lakukan dari tahun lalu. Ini sudah seperti 2014, mendekati tahun politik, naikan beritanya, model lama itu,” kata Guntur Fattahilah.

Namun, hanya sehari setelah Debat Capres-Wacapres 2019, mencuat kembali wacana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, tempat sang ustadz dibui.

Kalaulah itu bukan pencitraan jelang Pilpres 17 April 2019, orang layak bertanya-tanya, mengapa baru sekarang?

Terlepas dari persoalan hukum yang pernah membelitnya, kabar  pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid itu bakal dibebaskan Presiden Jokowi tanpa syarat, tentu disambut gembira banyak kalangan umat Islam, terlebih oleh pihak keluarga yang bersangkutan.

Jika benar, adakah aktor dibalik rencana pembebasan sang Ustadz? Adalah  Yusril Ihza Mahendra yang kali pertama melempar issu hal tersebut. Yusril yang posisinya juga mencengangkan  berada  di Tim Kampanye Nasional  (TKN) pertahana, kendati  konon hanya sekadar sebagai pengacara di situ, mempublikasikan rencana tersebut ketika menjadi khatib dan imam sholat Jumat, (18 Januari 2019) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Alhamdulillah jika Yusril berhasil meyakinkan dan mendorong Presiden Jokowi di balik rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, terpidana 15 tahun kasus terorisme itu dari Lapas Gunung Sindur setelah sebelumnya mendekam di Lapas Nusa Kambangan selama 9 tahun.

Sebelumnya,  Yusril mengaku telah berbicara dengan Abu Bakar Ba’asyir dan Presiden Jokowi. Ba’asyir dikabarkan gembira menyambut rencana itu tanpa syarat  (tanpa deal politik), bukan Grasi, kecuali dengan satu-satunya alasan, “kemanusiaan” yang disetujui oleh Jokowi, mengingat kesehatan Abu Bakar Ba’asyir yang telah uzur (81 th) dan sakit-sakitan.

Namun, harus diingat, bukan baru Yusril kali ini upaya pembebasan Abu Bakar Ba’syir, tapi sudah sejak bertahun-tahun yang lalu diusulkan TPM ke pemerintah tanpa hasil.

Kali ini pun di balik  rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tidaklah semulus wacana yang ‘diproklamirkan’ Yusril.

Menyoal Surat Pernyataan Kesetiaan Kepada NKRI

Dikutip dari Tempo.co, Jumat (19 Januari 2019) tayang pkl 19.50 WIB, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, hingga saat ini belum menerima keputusan apa pun dari Presiden Joko Widodo terkait pembebasan Abu Bakar Ba’asyir.

“Hingga saat ini kami belum terima surat apapun,” kata Kepala Bagian Humas Dirjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019. Menurut Ade, Baasyir merupakan terpidana kasus terorisme dengan hukuman 15 tahun penjara sehingga jatuh tempo masa bebas murninya masih lama, yaitu pada 24 Desember 2023.

“Apabila diusulkan pembebasan bersyarat, menurut perhitungan dua per tiga masa pidananya,  yaitu pada 13 Desember 2018. Tetapi saat ini belum diusulkan pembebasan bersyarat karena Ustad Baasyir tidak mau menandatangani surat pernyataan kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Ade Kusmanto seperti dikutip dari Antara.

Ade menjelaskan, Baasyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan dan jaminan, sebagai salah satu persyaratan bebas bersyarat. Begitu pula soal usulan pembebasan bersyarat, juga belum diusulkan Kepala Lapas Gunung Sindur ke Ditjen Pas Kemenkumham

Beberapa kemungkinan pembebasan Baasyir, kata Ade, pertama melalui bebas murni yaitu telah habis menjalani pidananya. Kedua, bebas bersyarat yaitu melalui program pembinaan integrasi sosial narapidana kepada masyarakat setelah menjalani dua per tiga masa pidananya. “Ketiga melalui grasi Presiden dengan alasan kemanusiaan,” kata Ade Kusmanto.

Yusril mengatakan, hal itu lantas menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi untuk membebaskan Baasyir. “Tapi kemudian saya bilang, antara islam dengan pancasila tidak ada pertentangan, jadi saya pun mengatakan, taat kepada islam pun taat kepada pancasila,” kata Yusril. Belakangan, Jokowi menerima pertimbangan ini. Tempo.co, Sabtu (19 Januari 2019)

Betapa pun kita masih menunggu realitasnya, akankah upaya ‘aktor intelektual’ – Yusril Ihza Mahendra mendorong pemerintah untuk membebaskan ustadz gaek nan uzur tersebut terwujud? Atau  lagu lama seperti jelang Pilpres 2014 yang ujung-ujungnya cuma PHP (pemberi harapan palsu), dibiarkan menggantang asap alias bertepuk sebelah tangan? Atau kita tunggu saja pembuktian firasat sang Ustadz, “Biarlah, Allah punya Rencana Lain”. Subhanallah!

*Pontianak, 19 Januari 2019

(Visited 25 times, 1 visits today)

Comments are closed.