Habib Bahar Target? DPR Minta Polisi Jelaskan Penahanan Habib Bahar


Fahri Hamzah (ist)
[ A+ ] /[ A- ]

(klik A+ di atas utk perbesar huruf)

“Wakil Ketua DPR – Fahri Hamzah, meminta pihak kepolisian menjelaskan kepada publik atas penahanan Habib Bahar Binsmith atas dugaan penganiayaan terhadap dua remaja berinisial CAJ (18) dan MKUAM (17).”

JANGAN sampai, lanjut Fahri, penahanan Habib Bahar ini lantaran dirinya sering mengeritik pemerintahan Joko Widodo.

“Begini yah, pertama tama adalah penting bagi polisi menjalaskan apa yang terjadi, itu yang penting. Supaya jangan muncul spekulasi lain di dalam masyarakat. Ungkapkan apa adanya,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

“Dia ini adalah pengeritik berat pemerintah yah. Lalu kemudian pernah diperiksa untuk kasus lain, sekarang ditahan untuk kasus lain. Di dalam alur itu orang membacanya ini ada penargetan gitu loh,” kata Fahri.

Untuk itu, ia meminta pihak kepolisan mengungkapkan dibalik penetapan Habib Bahar itu. Jangan sampai citra kepolisia buruk karena tidak menjelaskan latar belakang penahanan Habib Bahar.

“Sebab yang dia dengar, dia membela diri dalam pengertian orang itu sudah melakukan kejahatan dulu kepada dia, lalu dia melakukan pembelaan diri atas kejahatan yang dilakukan oleh orang,” katanya.

(Baca Juga: Benar Kan? Kalau Yang Terlapor Oposisi, Cepat Sekali Diproses. Hukum Tajam ke Oposisi, Tumpul ke Koalisi)

Bahar ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Selasa 18 Desember lalu. Polisi menetapkan Bahar sebagai tersangka penganiayaan berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik.

Kasus dugaan penganiayaan ini terjadi pada Sabtu, 1 Desember 2018. Peristiwa terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kemudian kasus penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Bogor pada Rabu 5 Desember 2018 dengan laporan polisi nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr.

Polisi menjerat Habib Bahar dengan pasal berlapis yakni Pasal 170 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 333 ayat (2) KUHP, dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *BNTime/Tsn

(Visited 14 times, 1 visits today)

Comments are closed.