Biadab!: Polisi Harus Bertindak Cepat, Korban Tsunami Banten Dipungli RSUD, Ratusan Ribu hingga Jutaan Rupiah


Salah satu lokasi puing-puing pasca Sunami Banten (foto:merdeka.com)
[ A+ ] /[ A- ]

(klik A+ di atas utk perbesar huruf)

Sungguh tak berprikemanusiaan. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib keluarga korban Tsunami Banten. Sudahlah kehilangan harta benda dan nyawa keluarga, disinyalir dipalak pula oleh oknum-oknum tak berhati Rumah Sakit. Umum Daerah (RSUD), Serang, Banten.

.

“Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten harus segera menurunkan timnya untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak rumah sakit kepada keluarga korban tsunami Selat Sunda di Banten.

DEMIKIAN disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, terkait dugaan adanya praktik pungutan jutaan rupiah kepada korban tsunami Selat Sunda di RSUD dr Dradjat Prawiranegra (RSDP), Serang. Ia berharap, jajaran kepolisian tidak boleh membiarkan aksi pungli ini terjadi.

“Jika Polri dan Polda Banten membiarkannya, sama artinya jajaran kepolisian membiarkan keluarga korban dua kali kena bencana, yakni setelah kena bencana tsunami, ternyata masih kena bencana pungli oleh oknum rumah sakit,” kata Neta lewat siaran pers yang diterima NNC Kamis (27/12/2018).

“Aksi pungli dari Rp900 ribu hingga Rp1,5 juta adalah sebuah kebiadaban. Di tengah banyak pihak mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, ternyata ada oknum-oknum rumah sakit yang memanfaatkan situasi, untuk melakukan pungli kepada keluarga,” tandasnya.

Neta menegaskan, oknum seperti ini tidak boleh dibiarkan. Karenanya Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten harus segera turun tangan memburu dan segera menangkap para pelaku, yakni oknum rumah sakit tersebut.

“Polisi harus segera menyita semua kuitansi dana pungli yang dipungut pihak rumah sakit kepada keluarga korban. Dengan barang bukti ini polisi bisa segera menangkap semua pihak rumah sakit yang terlibat dalam aksi pungli tersebut, untuk kemudian memprosesnya secara hukum,” ucap dia.

“Polisi perlu bekerja cepat agar para korban tidak dua kali berlinang air mata dan para pelaku tidak menghilangkan barang bukti. Lalu mengumumkannya kepada publik, berapa banyak oknum rumah sakit yang terlibat pungli,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Neta, Plt Kepala Rumah Sakit dr. Derajat Prawiranegara Sri Nurhayati sudah mengatakan, seharusnya tidak boleh ada pungutan terhadap korban dan keluarganya.

Begitu juga, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengakui, dirinya sudah mendapatkan laporan adanya aksi pungli oleh oknum pegawai RSUD Drajat Prawiranegara tersebut.

“Kejahatan di tengah bencana ini tidak boleh dibiarkan. Selain itu pemerintah pusat dan daerah perlu juga menjelaskan, seberapa besar alokasi dana bencana alam, terutama untuk merawat dan mengurus para korban, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak rumah sakit untuk memungut biaya terhadap korban bencana alam,” pungkasnya.

Diberitakan, dugaan pungutan liar terhadap keluarga korban tsunami terjadi di RSUD dr Dradjat Prawiranegara Serang sebesar Rp3,9 juta. Sejauh ini kepolisian sudah memeriksa empat orang, termasuk kepala forensik dan anggotanya.

Keempat orang yang diperiksa adalah BD, kepala forensik; FT dan AR, anggota forensik; serta BY, sopir ambulans RSUD dr Dradjat Serang.

Sementara itu Plt Direktur RSUD Serang, Sri Nurhayati, membantah hal tersebut. Menurut Sri, pelayanan sudah maksimal dan optimal.

“Terhadap pembiayaan dan kuitansi yang beredar di media massa, kami tegaskan bukan kuitansi resmi RSDP. Hal itu di luar sepengetahuan manajemen dan direksi RSDP,” kata Sri. *BNTime/NNC

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.