Sejumlah Tokoh Agama Tolak Kartu Nikah, Membebani Masyarakat dan Berpotensi Korupsi


Kartu Nikah Menag yang ditolak sejumlah ulama (hunter)
[ A+ ] /[ A- ]

Sejumlah tokoh agama Islam menolak kartu nikah yang akan diwujudkan Kementerian Agama. Pasalnya, kartu nikah tersebut tidak ada gunanya bagi warga  karena buku nikah seperti selama ini sudah cukup sebagai bukti pernikahan. Selain itu pembuatan kartu nikah akan memberatkan masyarakat dan memboroskan anggaran negara.

,

“Selama ini tanpa kartu nikah pun tidak pernah ada masalah. Keberadaan buku nikah sudah berjalan puluhan tahun karena buku nikah itu sama seperti ijazah atau dokumen lainnya yang harus tersimpan dengan rapi sebagai data pribadi seseorang,” kata Ketua Media Centre Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Rabu (15/11/2018).”

SEBELUM terlanjur, Novel berharap keberadaan kartu nikah itu dibatalkan saja agar masyarakat menengah kebawah tidak direpotkan atas pungutan yang ada. “Harusnya Kemenag mengutamakan nikah gratis bukan malah nambah kartu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Majlis Ta’lim dan Sholawat An Nur, Ustad Anugrah Sam Sopian Hamid mengatakan, saat ini kartu nikah tidak terlalu urgen. Sebab, keberadaan buku nikah sudah cukup sebagai bukti nikah. Sebenarnya  e-KTP sudah cukup, berisi data yang terintegrasi pada data kependudukan termasuk data tentang pernikahan.

“Sebaiknya diintegrasikan datanya dengan e-KTP. Jangan boros dalam mengelola APBN dan kartu nikah jangan menambah biaya yang harus dibayar masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Selain itu, jangan sampai kedepan kartu nikah hanya menjadi proyek mangkrak pemerintah sebagaimana e-KTP,” ujar Anugrah Sam Sopian Hamid.

Tokoh Islam Mahrus Em. Al’ab mengaku tidak setuju rencana kartu nikah diwujudkan oleh Kemenag. Alasannya, sejak masih ide kartu nikah tersebut sudah mendapat penolakan masyarakat, sehingga tidak perlu diteruskan.
“Maksud dan tujunnya obsurd. Nikah hal sakral karena itu ada seremonial dan negara hadir untuk warganya melalui pencatatan melalui KUA atau catatan sipil,” kata mantan pengurus Lajnah Taklif Wannasr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Mahrus menilai, saat ini buku nikah sudah memadai sebagai tanda kehadiran negara atas legalitas seseorang telah menikah. Memang ada hal yang bisa dimodernisasi tetapi jika catatan nikah dimodernisasi denga kartu nikah justru akan mengubur sakralitas pernikahan.

Oleh karenanya Mahrus menilai kartu nikah merupakan proyek yang tidak akan berpengaruh positif bagi mempelai. “Gagasan Menag ini beraroma proyek pengadaan dan tidak akan berpengaruh positif bagi mempelai,” paparnya.

Beban Masyarakat

Novel Bamukmin mengatakan, hadirnya kartu nikah bisa menjadi beban dan merepotkan masyarakat tidak mampu akan sulit mendapatkannya. Apalagi kartu nikah yang harusnya sudah cukup di dalam KTP kita tercantum status perkawinan.

Novel mencurigai penerbitan kartu nikah sebuah proyek yang menggiurkan, seperti proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran Rp5,9 tiriliun dan akhirnya berujung korupsi. Bisa jadi keberadaan kartu nikah tersebut diduga ada peluang lagi untuk melakukan tindakan korupsi.

Bukti Sah (?)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kartu nikah bukan untuk menggantikan buku nikah, yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan. Rencananya Kemenag segera menerbitkan kartu nikah pada akhir November ini.

“Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut Simkah. Kartu nikah bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi,” kata Menag Lukman dalam keterangannya dalam situs Kementerian Agama, Selasa (13/11/2018).

“Ini adalah tambahan informasi dalam rangka agar lebih memudahkan setiap warga masyarakat untuk bila suatu saat diperlukan data-data kependudukan dan status perkawinannya,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, pihaknya mendukung rencana Kemenag yang akan menerbitkan kartu nikah. Namun untuk mendapatkan kartu nikah maka jangan sesulit membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat seseorang mengemudikan kendaraan bermotor.

“Harus lebih mudah dari mendapatkan SIM seperti itu. Sekali lagi prinsipnya kita dukung Kemenag selama tadi untuk konsolidasi data tidak menambah ribet, dan tidak menambah biaya,” kata Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018). *BNTime/Hanter

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.