Jangan Lupa dengan Fatwa MUI, Haram Memilih Pemimpin Ingkar Janji dan Munafik


[ A+ ] /[ A- ]

(klik A+ di atas, perbesar huruf)

Sejumlah kalangan menagih Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015 lalu yang melarang bahkan berdosa memilih pemimpin ingkar janji. Terkait hal ini, MUI diminta mensosialisasikan fatwa tersebut.

.

“Fatwa haram milih pemimpin (baik itu eksekutif atau legislatif) sudah ada yaitu fatwa MUI Juni 2015. Fatwa ini harus ditaati dan harus disosialisasikan,” kata Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo  kepada Harian Terbit, Rabu (24/10/2018).”

ANTON mengemukakan hal ini terkait adanya calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana yang menagih Fatwa MUI tersebut.

Menurut Anton, Fatwa MUI tersebut sudah sangat jelas yakni haram memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati, walkot, camat, lurah, rw, rt, anggota DPR, DPD) yang ingkar janji, pembohong, pro LGBT, pro penista Islam, pro sepilis (sekulerisme, pluralisme, liberalisme) dan sebagainya.

Dengan adanya Fatwa MUI yang haram memilih pemimpin ingkar janji maka tidak perlu ada fatwa yang baru dari MUI. “Gak perlu ada fatwa lagi. Itu (Fatwa MUI) tinggal ditaati dan disosialisasikan saja ke rakyat,” paparnya.

Terkait KH Ma’ruf Amin, mantan Ketua MUI yang kala itu mengeluarkan fatwa haram memilih pemimpin ingkar janji tapi justru bergabung ke pemimpin yang dituding ingkar janji, Anton menilai, KH Ma’ruf Amin jelas melanggar Fatwa MUI yang telah dikeluarkannya.

“KH  Ma’ruf Amin harusnya tidak lupa bahwa Jokowi  mengingkari janji-janji kampanyenya. Rakyat tentu menagih janji-janji itu direalisasikan” papar Anton.

Sementara itu,  Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin juga mengatakan, GNPF MUI terbentuk setelah MUI mengeluarkan sikap keagamaannya terkait penista agama. Sikap keagamaan MUI tersebut lebih dari pada Fatwa karena jika fatwa maka dikeluarkan oleh Komisi Fatwa saja.  Namun jika sikap keagamaan itu semua komisi memberikan sikap yaitu tentang Ahok yang dinyatakan telah menodai Al Quran.

“Fatwa sebelumnya juga MUI sudah mengeluarkan Fatwa MUI tahun 2005 No 5 Ketetapan No 9 bahwa pemimpin ingkar janji haram untuk dipilih,” paparnya.

Menurutnya, Fatwa MUI tersebut menjadi mandul karena mantan ketuanya sebagai cawapres.

Munafik

Dihubungi terpisah,  Presidium Pergerakan, Andrianto mengemukakan, MUI perlu kembali membuat fatwa baru agar rakyat tidak memilih pemimpin ingkar janji dan munafik.

“Saatnya rakyat ambil putusan tuk menghukum pemimpin yang ingkar janji. Apalgi MUI sudah keluarkan fatwa, karenanya semua pihak wajib ikuti Fatwa MUI yang mengharamkan memilih pemimpin yang ingkar janji,” ujar Andrianto.

Seperti diketahui Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (23/10). Eggi datang bersama Aliansi Advokasi Caleg Muslim(A2CM) menagih Fatwa MUI tahun 2015 lalu yang melarang bahkan berdosa memilih pemimpin ingkar janji.

Eggi menuntut Fatwa MUI tentang Capres-Cawapres yang melanggar janji kampanye. Menurutnya, yang dilakukan MUI saat ini bertentangan dengan fatwanya 2015 lalu. Seharusnya, Capres Joko Widodo termasuk kategori pemimpin yang tidak menempati janji. Fatwa tentang hukum memilih pasangan Capres dan Cawapres di mana Capres tidak melaksanakan janji-janji kampanyenya.

“Tapi sekarang Ketua Umum MUI yakni Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin adalah Cawapres,” kata Eggi di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (23/10/2018). *BNTime/Hunter

(Visited 11 times, 1 visits today)

Comments are closed.