Merasa Dibohongi, Pemprov NTB Tagih Janji Jokowi Soal Bantuan Rumah


Wkl Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah dan Presiden Jokowi (foto desain;bntime)
[ A+ ] /[ A- ]

“Pemerintah pusat tak kunjung mencairkan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang jumlahnya lebih dari 200 ribu unit. Pemrov NTB pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengucurkan anggaran yang dijanjikan sebelumnya.”

WAKIL Gubernur NTB – Sitti  Rohmi Djalilah berharap, bantuan yang sudah dijanjikan pemerintah pusat tidak berkurang.

“Intinya kita tidak boleh menunggu dalam posisi sekarang. Kita harus betul-betul percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Pemerintah pusat dengan komitmennya,” kata Sitti saat dikonfirmasi pecan lalu, Rabu (3/10-2018).

Sitti berjanji, pihaknya akan terus mengawal janji pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa, karena verifikasi yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan.

“Tugas kabupaten dan provinsi itu hampir rampung. Tinggal sekarang bagaimana proses pembangunan dan komitmen pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Begitu juga soal janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan memberikan jaminan hidup (jadup) kepada korban gempa yang rumahnya rusak berat. Menurut Sitti, hal ini juga terus dikawal agar dapat segera direalisasikan.

“Jadup juga kita tagih. Karena sudah dijanjikan ke masyarakat. Tapi kembali lagi ke Kementerian Sosial,’’ imbuhnya.

Sitti mengajak semua pihak menciptakan situasi tenang dan kondusif di daerah.

“Insya Allah kalau optimis, bersatu, ada saja hal yang kita lakukan. Untuk survive dulu di musim hujan ini. Karena kalau kita lihat Aceh, Karo, Yogyakarta. Ndak ada yang selesai rehabilitasi dan rekonstruksi kurang dari satu tahun,” katanyadikutip BNTime dari teropongsenayan

Tangkisan Pemerintah Pusat

Sebaliknya, menurut detik.com Kementerian Sosial   menyebut pemerintah Nusa Tenggara Barat jangan mengumbar janji Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) atau jaminan hidup (jadup) ke warganya yang menjadi korban gempa. Untuk mencairkan jadup, pihak Pemda perlu melengkapi dokumen calon penerima jadup lebih dulu.

Besar jadup adalah Rp 10 ribu per jiwa, tanpa dibatasi umur. Jumlah harinya adalah 30 hari dan bisa diperpanjang 1 hari. Jika Rp 10 ribu dikalikan 30 hari, setiap orang diusulkan mendapatkan Rp 300 ribu. Terkait estimasi anggaran untuk 320 ribu jiwa pengungsi, Kemensos membutuhkan anggaran Rp 107 miliar.

“Jadi saya memohon komitmen mereka (jajaran Pemda), bahwa semua tahapan ini kan harus dilalui. Tidak bisa mereka nagih-nagih jadup tanpa ada pemenuhan dokumen. Karena ini menyangkut akuntabilitas,” tutur Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, kepada detikcom, Senin (8/10-2018).

Ia mengatakan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Aceh butuh waktu sampai lima tahun. Begitu juga Karo, butuh waktu sampai tujuh tahun. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta, butuh waktu sekitar tiga tahun.

“Seperti itulah bencana. Tapi apapun kita lakukan yang terbaik,’’ tutup dia.

Berdasarkan data Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB,  sampai 27 September lalu, jumlah rumah yang terverifikasi baru 44.177 unit. Yang siap bangun baru 22 ribu unit. Jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 83.808 unit, rusak sedang 44 ribu unit, dan  rusak ringan 76 ribu. Sehingga total jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai  204 ribu unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 50 ribu unit yang sudah di-SK-kan bupati/walikota. Sementara yang sudah mendapatkan dana bantuan untuk rusak ringan baru 825 unit, rusak sedang nol dan rusak berat 6. 991 unit. Sedangkan jumlah rumah yang baru bisa dibangun lebih dari 7.000 unit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan bantuan hingga Rp 50 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak berat akibat gempa Lombok. *BNTime/TSc/Detik    

(Visited 19 times, 1 visits today)

Comments are closed.