Sandiaga: Tak Perlu Berdemokrasi Jika #2019GantiPresiden Dilarang


Sandiaga Uno/Net
[ A+ ] /[ A- ]

“Bakal Cawapres Sandiaga Uno enggan berpolemik soal gerakan #2019GantiPresiden yang menuai penolakan di beberapa daerah. Menurutnya, seluruh pihak harus merespons hal tersebut dengan kepala dingin dan bijak.”

NAMUN, ia menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan ekspresi yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu lah, menurutnya, aparat harus bersikap objektif dan netral dalam mengawal setiap kegiatan tersebut.

“Jadi kami ingin semuanya sejuk, dan kami ingin memberikan ruang, kalau memang enggak boleh, ya, ngapain berdemokrasi, terusin aja prosesnya,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Kendati demikian, Sandiaga menampik jika gerakan tersebut merupakan kampanye dari koalisi yang mendukung dirinya dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sandi menyampaikan, gerakan tersebut telah eksis bahkan jauh sebelum kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 digelar oleh KPU.

“Jauh sebelum saya diminta untuk dampingi Pak Prabowo [gerakan #2019GantiPresiden] itu sudah jalan duluan. Jadi saya tidak mau menanggapi karena mengganggu. Jadi kita sudah punya strict protocol di tim kota yang sementara ini untuk tidak bicara negatif selalu positif,” imbuhnya.

Ekspansi Gerakan #2019GantiPresiden ke berbagai daerah beberapa pekan belakangan memang mendapat sejumlah penolakan. Di Pekanbaru, Riau, misalnya, anggota PKS Neno Warisman terpaksa dipulangkan ke Jakarta demi alasan keamanan. Ia sempat tertahan di Bandara Sultan Syarif Kasim II dan tak bisa keluar karena dicegat ratusan pendemo.

Polisi menyampaikan, acara deklarasi #2019GantiPresiden di kota tersebut akhirnya batal. Dalam sebuah video yang ia unggah di media sosial, Neno menyampaikan, “saya dipaksa pulang. Kalau saya bertahan di sini mereka pasti melakukan satu hal, ya, kekerasan.”

Sementara di Surabaya, Jawa Timur, bukan massa yang harus dihadapi para relawan ganti presiden 2019 (RGP 2019), melainkan kepolisian daerah Jawa Timur. Polisi beralasan deklarasi tersebut tidak disertai surat pemberitahuan ke Polda Jatim. *BNTime/Tirto

(Visited 30 times, 1 visits today)

Comments are closed.