Rugikan Dirinya, OSO Sebut MK Bukan Malaikat


OSO "tinggalkan kursi pengurus partai demi kursi gedung Senayan"
[ A+ ] /[ A- ]

“Ketua Umum Partai Hanura – Oesman  Sapta Odang (OSO), mengaku tidak bisa menerima putusan MK (Mahkamah Konstitusi) – yang  mengabulkan gugatan uji materi terkait tidak diperbolehkannya anggota DPD diisi oleh pengurus partai politik.”

MENURUTNYA, putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Apalagi, MK tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada DPR soal putusan itu.

“Harusnya membuat putusan itu dengan sepengetahuan DPR. Harus,” kata OSO kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

OSO pun mengatakan, dirinya paling terdampak atas putusan tersebut, sehingga harus menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura atau mengundurkan diri demi mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD.

“Mereka kan (MK) bukan malaikat,” ucapnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol). Dengan demikian, seseorang yang mendaftarkan diri meniadi calon anggota DPD untuk pemilu 2019 harus menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Jika tidak mengundurkan diri, maka jabatannya di DPD inkonstitusional.

“Frasa ‘pekerjaan lain’ dalam 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/7/2018). *BNTime/Tsc

(Visited 37 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.