Polemik Politik Terbaru, Ketua DPR dan PPP Bolehkan Mantan Koruptor Masuk Parlemen. PKS dan PKB Dukung KPU, No!


[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-“Belum habis controfersial Rekomendasi 200 Dai oleh Kementerian Agama yang membuat  masgul para ulama dan ramai soal #2019GantiPresiden, muncul polemic politik terbaru menghadang   pelarangan  oleh KPU bagi mantan Napi Koruptor untuk nyaleg (menjadi calon legislative) alias wakil rakyat.”

KETUA DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, partainya berkomitmen mendukung sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rencana larangan mantan napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pendukung sikap KPU menolak mantan koruptor jadi Caleg di Pileg 2019 untuk mendukung kualitas Parlemen dari Hulu,” kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Legislator FPKS ini mengapresiasi sikap Ketua KPU Arief Budiman dan Jajarannya yang menegaskan larangan mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga memiliki wewenang sesuai dengan tupoksinya untuk menyapai tujuan Pemilu Berkualitas.

“Saya mengapresi Pak Arief Budiman dan kawan kawan KPU, mempertahankan usulan aturan ini termasuk berani mengatakan tidak pada Presiden,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut mengatakan, aturan ini akan memberi pengaruh positif dalam sistem Demokrasi di Indonesia.

“Kualitas elit yang terpilih jadi sedikit lebih baik dengan tidak adanya eks pesakitan dalam perkara korupsi terpilih lagi,” jelasnya.

Menurut Ketua DPP PKS ini, sikap PKS ini merupakan sikap dari civil society dan oleh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sikap kami ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang mendukung tidak ada lagi caleg mantan koruptor,” ucapnya

Senada dengan PKS dua hari  sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU), melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif.

“Secara prinsip pelarangan mantan napi korupsi jadi caleg itu kan lebih pada preventif, komitmen dan pakta, bukan fakta tapi pakta, bahwa komitmen untuk membebaskan Parlemen dari korupsi. Saya kira bagus positif dan saya mendukung,” kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5-2018).

Namun, ia menyadari sikap KPU itu rawan gugatan oleh sekelompok orang yang tidak menyetujui aturan tersebut.

“Kerawanan kedua tentu akan ada protes bahwa aturan itu tidak punya dasar hukum. Tapi sebagai prinsip, PKB mendukung,” ucapnya.

Namun  protes keras disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi

“Yang dilakukan KPU itu melanggar undang-undang kalau sampai melarang napi koruptor nyaleg. Semangatnya kita tangkap, bahwa agar para mantan napi tidak mengulangi perbuatannya lagi ketika duduk di Parlemen,” kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (1/6/2018).

Baidowi menjelaskan, dalam UU nomor 7 tahun 2017 aturanya sudah jelas, dimana tidak pernah diancam hukuman 6 tahun penjara tetap boleh mencalonkan pemilihan legislatif.

“Kalau itu dilanggar berarti KPU melanggar undang-undang. Problemnya KPU ngeyel. Kalau ngeyel ya udah ber arti KPU melanggar undang-undang. Konsekuaensinya nanti berat, nanti PKPU-nya digugat. Harus siap KPU diguat oleh mantan napi,” tandas Wasekjen DPP PPP.

Menariknya pula adalah Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Dia menilai, kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan terpidana korupsi untuk maju pada Pileg 2019 kurang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah mengatur bahwa mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

“Jadi, menurut saya jika KPU masih tetap bersikukuh, sementara dalam RDP (rapat dengar pendapat) bersama DPR, pemerintah dan Bawaslu kemarin, hasilnya sudah jelas. Yakni tidak sepakat dengan usulan KPU tersebut lantaran tidak ada dalam UU Pemilu. Maka sudah melampaui kewenangannya,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/5/2018).

Ia menilai sikap KPU tersebut terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya. Sebab UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana.

Gedung DPR

“Keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan. Bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU,” kata politisi Golkar yang menjalani sisa masa jabatan 1,9 tahun Ketua DPR-RI sebelumnya, Setya Novanto, yang baru saja divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi KTP-el.

Jika KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut, Bambang mengatakan, itu sama saja dengan melawan UU.

“Atau kalau mau, kita amandemen saja dulu konstitusi kita agar KPU diberikan hak untuk membuat UU sendiri sekaligus melaksanakannya sendiri,” ucapnya.

Politikus Golkar ini melanjutkan  bahwa dengan keputusan Itu, KPU telah merampas hak-hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih.

“Seorang mantan narapidana setelah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Itu dijamin dalam konstitusi kita. Kecuali pengadilan saat memutus perkara yang bersangkutan memutuskan pencabutan hak politiknya,” katanya.

Seperti diketahui, KPU tegas akan menerapkan aturan larangan koruptor menyalonkan diri sebagai caleg. *BNTime (re-edit) TS



Komentar anda:

komentar



(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *