KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg, Jokowi Malah Memperbolehkan


[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-“Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk menyalonkan diri dalam pemilu legislatif. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan Napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019.”

JOKOWI mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan Napi kasus korupsi.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29-5/2018).

Itu artinya sejalan dengan jalan pikiran Ketua DPR Bambang Soesetyo yang ia sampaikan sehari sebelumnya, Senin (28/5-2018),

Yang disusul protes keras oleh anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi, Jumat (1/6-2018), bahwa yang dilakukan KPU itu melanggar undang-undang kalau sampai melarang Napi koruptor nyaleg.

“Semangatnya kita tangkap, bahwa agar para mantan Napi tidak mengulangi perbuatannya lagi ketika duduk di Parlemen,” begitu jalan pikiran Baidowi.

Beda pemahaman dengan PKS dan PKB yang mendukung rencana KPU melarang mantan Koruptor melenggang untuk duduk di kursi empuk DPR/DPRD.

(Selengkapnya baca Artikel terkait: Polemik Politik Terbaru, Ketua DPR dan PPP Bolehkan Mantan Koruptor Masuk Parlemen. PKS dan PKB Dukung KPU, No!)

Diketahui, sebelumnya KPU tegas akan menerapkan aturan larangan koruptor menyalonkan diri sebagai caleg. Bahkan KPU siap menghadapi pihak yang akan menggungatnya ke Mahkamah Agung.

KPU beralasan  terdapat sebuah pasal dalam Pasal 169 huruf d dalam UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon presiden dan wakil presiden ialah orang yang tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

“Semestinya hal yang sama juga diberlakukan kepada caleg yang akan menduduki parlemen,” kata Ketua KPU – Arief Budiman.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap, dengan tidak ada lagi caleg eks koruptor, maka akan memperbaiki kualitas Demokrasi di Indonesia. Ia pun mengajak partai lain ikut mendukung KPU.

“Saya ngajak Partai lain mendukung peraturan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya,” pungkasnya.

“Bahwa komitmen untuk membebaskan Parlemen dari korupsi, saya kira bagus positif dan saya mendukung,” kata  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin mendukung langkah  KPU.

Di sisi lain, Ketua KPK, Agus Rahardjo j‎uga mengimbau partai politik tidak menyalonkan eks koruptor. Diungkapkan Agus, imbauan untuk tidak memilih eks koruptor dilakukan pihaknya dengan beragam cara.

Sebelumnya DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan KPU tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Senin (22/5-2018). What nex? *BNTime(re-edit)/TS

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.