Polsi Refresif Vs Aktifis HMI, Exs Relawan: Jokowi Mungkin Lupa Bahwa Dia adalah Presiden Reformasi dari Buah Tangan Mahasiswa


Polisi depan istana dengan kaki bersepatu lars menghajar aktifis HMI, menghasilkan 7 masuk RS lainnya luka-luka (foto:ist)
[ A+ ] /[ A- ]

Pita-bagikan

logo-bnt-“Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap aksi mahasiswa HMI saat memperingati 20 Tahun Reformasi di depan Istana Negara, Senin (21/5-2018).

MENURUTNYA, di era demokrasi seperti sekarang ini, demonstrasi merupakan salah satu hak konstitusional tiap warga negara.

“Aksi damai HMI adalah hal konstitusional di era demokrasi,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/5).

Para pentolan HMI mengalami luka parah dan dirawat intensif di RS Tarakan. Menurut pria yang akrab disapa Uchok ini, seharusnya Polri menangani unjukrasa dengan bijak tanpa harus ada pemukulan dan pembubaran secara brutal.

“Kemandirian Polri agar humanis profesional hingga lepas dari militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah buah perjuangan mahasiswa dan rakyat saat Reformasi 1998 dulu,” ujarnya.

Terpisah, Kordinator Relawan Komunitas Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat menilai, tindakan refresif aparat saat membubarkan aksi mahasiswa telah melanggar HAM.

Korsa, seperti juga Prodem, tadinya adalah relawan pendukung Jokowi di 2014. Sekarang, mereka bersama sejumlah relawan memutuskan untuk menyabut dukungannya karena menganggap Jokowi gagal menyejahterakan rakyat dan melanggar janji kampanye.

Tindakan represif tersebut, tegas dia, tak bisa dibiarkan. Aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap para mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasi kegelisahannya itu harus ditangkap.

“Cara-cara seperti ini menunjukan bahwa Joko Widodo adalah Presiden Antikritik, dan menunjukan bahwa pemerintah hari ini sudah menggunakan cara cara Orde Baru dalam penanganan unjuk rasa, bahkan lebih kejam,” tegas Amirullah.

Sebagai orang sipil, kata dia, Jokowi mungkin telah lupa bahwa dia adalah presiden reformasi dari buah tangan mahasiswa. Termasuk, para orang-orang sipil.

“Kalau kita perhatikan tindakan kekerasan seperti ini sudah sering terjadi, mau jadi apa bangsa ini jika setiap aksi unjuk rasa dilakukan penanganan dengan kekerasan,” ujar kader Muda Muhammadiyah ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh mahasiswa HMI MPO Cabang Jakarta yang mengalami luka serius yakni Al Azhar Musa (Ketua Cabang HMI MPO Jakarta), Irfan Maftuh (Korlab Aksi/Ketua Umum Front Nasional MPI), Arnol, Ahmad Kerley, Alfian, Arif Ibnu Halim, dan Lucky Mahendra.”

 Baca Artikel terkait: Keroyok Mahasiswa Demo, Dahnil Anzar: Polisi Keterlaluan

Para aktivis HMI MPO menilai, tindakan brutal aparat telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, HMI MPO Cabang Jakarta mengadukan pemukulan yang dilakukan polisi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

 “Menuntut Komnas HAM untuk segera mengusut kasus pelanggaran yang dilakukan oleh instansi penegak hukum Polri terhadap kejadian aksi yang dilakukan mahasiswa HMI Cabang Jakarta, 21 Mei 2018,” kata Ketua HMI MPO Cabang Jakarta Al Azhar Musa di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

 Belasan anggota HMI MPO mendatangi gedung Komnas HAM sambil menyampaikan orasi dengan pengeras suara. Mereka juga membawa banner tuntutan, antara lain mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Dalam aksi itu, demonstran menilai di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia malah diwarisi segudang masalah. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan menjaga stabilitas ekonomi, anjloknya nilai tukar rupiah dan membengkaknya utang negara, *BNTime/iNEWS/RM/PS    

(Visited 15 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.