Fadli Zon: Kedatangan Brimob ke Kantor Gerindra Mencari Kaos Bertagar #2019GantiPresiden Bentuk Intimidasi, Insiden yang Sangat Melukai Demokrasi


Fadli Zon (foto:rilis.id)
[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-“Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan kedatangan oknum polisi dan Brimob ke kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang merupakan bentuk intimidasi. Menurutnya, polisi telah melanggar hukum.”

“JADI apa yang dilakukan jelas merupakan suatu intimidasi dan menurut saya sebuah pelanggaran menurut hukum. Pihak Kepolisian harus membuat klarifikasi dan menindak siapapun yang memerintahkan itu,” kata Fadli kepada rilis.id, Sabtu (5/5/2018) malam.

Ia mengatakan, kedatangan oknum polisi dan Brimob itu ke kantor partai politik tanpa surat tugas dan membawa senjata laras panjang adalah pelanggaran dan merusak demokrasi.

“Menurut saya, suatu insiden yang sangat melukai demokrasi kita. Saya rasa tidak sah dan tidak legal ada oknum polisi dan Brimob yang masuk ke kantor DPC tanpa membawa surat tugas dan membawa senjata laras panjang. Menurut saya oknum-oknum dan yang bertanggung jawab harus diperiksa dan menurut saya ini suatu kejadian yang merusak demokrasi kita. Apa urusannya?” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Ia merasa heran kedatangan oknum polisi dan Brimob ke kantor DPC Gerindra bertujuan mencari kaus bertagar #2019GantiPresiden.

“Oknum Brimob juga mencari kaos bertagar #2019GantiPresiden. Kalaupun ada di sana, kaus itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi dan bagian yang dilindungi UU apalagi oleh konstitusi kita, kebebasan berekspresi dan berpendapat, tidak ada yang salah dengan kaos bertagar #2019GantiPresiden,” kata Fadli.

Ia memperkirakan, kedatangan oknum aparat keamanan sebagai bentuk kepanikan pemerintah sekarang.

“Ini bagian dari kepanikan karena mungkin gerakan #2019GantiPresiden ini sudah jadi gerakan sosial (social movement) dan ini bukan diinisiasi oleh parpol, tapi dari masyarakat, dari bawah aparat kepolisian adalah aparat hukum, bukan aparat kekuasaan,” ujarnya.

Atas kejadian itu, DPP Partai Gerindra akan mengkaji lebih jauh dan tidak tertutup kemungkinan untuk memperkarakan hal tersebut.

“Kita akan kaji dan kalau perlu kita laporkan ke Propam Polri. Mungkin kita akan persoalkan di Komisi III nanti, oleh wakil-wakil kita di Komisi III DPR RI,” pungkas Fadli. *BNTime/rilis

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.