Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid: Polisi Tak Berhak Turunkan Spanduk #2019GantiPresiden


Jumbo, Spanduk #2019GantiPresiden di Medan yang dipersoalkan (istimewa)Jumbo, Spanduk #2019GantiPresiden di Medan yang dipersoalkan (istimewa)
[ A+ ] /[ A- ]

 

 Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - CopyPolsek Medan Timur dan pengurus Masjid Al-Amin, Medan mencopot spanduk raksasa bertuliskan “#2019GantiPresiden #Secara Konstitusional” yang terpasang di halaman rumah ibadah itu sejak Rabu, (18/4).  Namun langkah itu segera mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk para pengusung tagar yang dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan publik.”

>

KOORDINATOR #2019gantipresiden, Effendi Saman, misalnya, membantah pemasangan spanduk itu dilakukan di lingkungan masjid.

“Kejadian di Medan mereka pasang spanduk bukan di dalam masjid, tapi di jalan jalan umum. terlalu dibesar-besarkan seolah-olah jaringan kita mau bikin propaganda menggunakan masjid dan sebagainya,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Ia juga menegaskan gerakan yang berada di bawah koordinasinya itu, tidak menggunakan agama sebagai alat propaganda dan kampanye hitam untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  “Saya sudah lihat menurunkan tim, tidak ada maksud untuk menggunakan agama sebagai alat propaganda semacam itu, jadi keliru sekali yang berkampanye Itu siapa?”, kata  Ketua Komnas Rakyat Indonesia Menggugat (RIM) itu.

Effendi juga meminta para pengusung Jokowi dan relawan tidak perlu khawatir dengan gerakan itu, termasuk mempersoalkan kemunculan kaos dan spanduk #2019gantipresiden. “Kenapa Jokowi harus resah, enggak perlu semacam itu, menurut saya buat satu agenda-agenda yang jauh lebih progresif ketimbang meladeni persoalan baju ini”, sindirnya

Sementara  Wakil Ketua MPR,  Hidayat Nur Wahid  menyayangkan tindakan kepolisian tersebut.  “Saya sangat menyayangkan polisi yang justru tidak melaksanakan fungsi dasarnya sebagai pengayom masyarakat, polisi itu mengayomi masyarakat bukan bikin ketakutan masyarakat,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jum’at (21/4/2018).

Ia beralasan, penindakan semacam itu hanya dapat dilakukan oleh KPU dan Bawaslu karena tergolong pelanggaran pemilu.  “Yang mempunyai kewenangan ini melanggar hukum dan atau tidak melanggar hukum terkait dengan pemilu itu adalah KPU dan bawaslu KPU, dan bawaslu tidak pernah mempermasalahkan tagar 2019 ganti presiden,” tambahnya.

*Baca juga Artikel > 22 April 2018 > Peristiwa: Melalui Telepon, Polisi Perintahkan Abang Becak ini Copot Tenda #2019GantiPresiden

Hidayat berharap kepolisian kembali kepada tugas dasar, terutama saat tahun politik yang membutuhkan netralitas dari aparat hukum. “Saya berharap menuju tahun politik semua pihak bekerja sesuai tupoksinya jangan kemudian menghadirkan ketakutan terhadap publik dengan tafsir sepihak kalau itu terjadi maka pemilu 2019 tercederai dan itu tidak akan menghadirkan luberjurdil,” pungkasnya.*BNTime/LawJustice



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *